Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya UPTD Puskesmas Kota Surakarta sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai BLUD, diperlukan Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas Kota Surakarta sebagai peraturan dasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perwali tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas Kota Surakarta;
Pasal 18 ayat (^) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; Permenkes No 75 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan azas, visi, misi, tujuan serta nilai-nilai dasar, kedudukan, prinsip penyelenggara, tugas, fungsi dan wewenang, organisasi, dewan pengawas, pengelolaan keuangan, pengelolaan lingkungan dan limbah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
47 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan penyedia barang/jasa yang lebih efektif, efisien dan transpara, akuntabel dan terpadu, di lingkungan Pemko Surakarta telah dibentuk ULP berdasarkan Perwali Surakarta No 12 Tahun2 012 tentang ULP Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemko Surakarta; bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas pelayanan ULP kepada masyarakat, diperlukan Standar Pelayanan ULP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Standar Pelayanan ULP Barang/Jasa Pemko Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 106 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan fungsi, komponen standar pelayanan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
19 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa perwali Surakarta No 10B Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Kesehatan BLUD pada RSUD Kota Surakarta tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan RS sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perwali tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD pada RSUD Kota Surakarta;
UU no 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, objek tarif dan subyek tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, pola perhitungan tarif, kebijakan tarif pelayanan kesehatan, peserta program jaminan kesehatan, pengusulan dan penetaoan tarif layanan, tanda bukti pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 B Tahun 2013 dicabut.
37 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan kepada partai politik, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30B Tahun 2014 dicabut.
96 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5), Pasal 177 ayat (6), Pasal 180 ayat (3) Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30c Tahun 2013 dicabut.
46 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 25 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
daerah yang baik diperlukan pelaksanaan kegiatan
yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan,
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan
penatausahaan anggaran dan/atau keuangan
dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun
2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, Asas Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Administrasi Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2014.
135 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemko Surakarta perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemko Surakarta, perlu pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Pemko Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; Uu No 31 Tahun 1999; UU No 30 tahun 2002; UU No 7 tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2010; Perpres No 55 Tahun 2012; Inpres No 2 Tahun 2014;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas, organisasi, pencegahan gratifikasi, tata cara pelaporan gratifikasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusuna Rencana Kerja Pemko Surakarta sebagaimana diamanatkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Renstra Masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pelru menetapkan Perwali tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 Tahun 2001; PP No 20 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 15 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 8 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2009; Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, tujuan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, tahapan Musrenbang, kepanitiaan dan penyelenggaraan, peserta Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, pembiayaan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, pelaporan dan informasi, pemberlakuan renstra masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2013 dicabut.
63 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja perlu peningkatan dan perubahan jumlah tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan calon PNS di lingkungan Pemko Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemko Surakarta;
UU No 16 tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 12 Tahun 2006; Perpres No 26 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda ota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kriteria dan penerima pemberian tambahan pengahsilan, tata cara penghitungan, besaran dan pembayaran tambahan penghasilan, penghentian pembayaran tambahan penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 840/58-B/1/2011, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Walikota Surakarta omor 13-A Tahun 2014 dicabut.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Badan Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota SUrakarta, memberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai non PNS berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada UPT Solo Technopark dapat lebih efektif, efisien baik secara kuantitatif dan kualitatif maka perlu adanya pegawai yang berasal dari non PNS; bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS dan Pejabat Pengelola BLUD UPT Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
UU No 16 tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 tahun 2014; PP No 41 Tahun 2007; Permendagri No 61 Tahun 2007; PermenPAN No )ER/02/M.PAN/1/2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, pegawai non PNS, pengadaan pegawai Non PNS, hak dan kewajiban, pejabat pengelola, pengangkatan pejabat pengelola, persyaratan pejabat pengelola, pemberhentian pejabat pengelola, sanksi, anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2014.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
