Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor ?
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta dikarenakan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di wilayah Kepulauan Riau semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum dari PERGUB ini adalah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
PERGUB ini mengatur mengenai pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Kepri
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
8 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 88 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BD Provinsi Kepri.2018/No.568
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 5 Perda Provinsi No.8 Tahun 2011 perlu menyusun tata cara perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan pertimbangan maka perlu menetapkan peraturan
UU No.6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.82 Tahun 1999; PP No.58 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2016
Penentuan tarif bahan bakar dan pajak pertambahan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 87 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 87, BD Provinsi Kepri.2018/No.567
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran harus melalukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Lingkungan Pemprov Kepri
UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.19 Tahun 2016
Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran tahun 2019 untuk efesiensi dan efektivitas penggunaan APBD
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
16 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 84, BD Provinsi Kepri.2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 PP No.109 Tahun 2000 tentang kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menyatakan diberikan tunjangan sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang undangan
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.33 Tahun 2018
Tunjangan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah karena tugas dan tanggung jawab berdasarkan jabatan dan tidak diberikan intensif pemungutan pajak dan retribusi daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD Provinsi Kepri.2018/No.556
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan Tahun 1995 sebagaimana telah diubah perlu ditetapkan peraturan yang mengatur penggunaan dana bagi hasil
UU No.11 Tahun 1995; UU No.25 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005
Menetapkan peraturan Pemprov Kepri untuk pengaturan alokasi dan penggunaan dana bagi hasil
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
17 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 75, BD Provinsi Kepri.2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN KONDISI KERJA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rnagka meningkatkan kesehjatraan umum pegawai tidak tetao Satpol-PP berdasarkan jumlah hari kerja dengan waktu 12 jam perhari dan tempat pegawai tidak tetap sehingga perlu penghasilan tambahan berupa uang makan maka perlu menetapkan peraturan
UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005
Pemberian tambahan berupa uang makan kepada satpol pp dan penanggulangan kebakaran
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD Provinsi Kepri.2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA/KELURAHAN
ABSTRAK:
Bahwa SDM dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berguna, berhasil guna dan SDM memilki keterbatasan maka harus dimanfaatkan secara eksploitatif dengan memperhatikan dukungan serta pengelolan SDM berdasarkan keterpaduan dan demokratis
UU No.14 Tahun 2001; UU No.18 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.4 Tahun 2009
Pengelolaan SDM dengan efisien dan berdasarkan kebijakan serta menerapkan peraturan daerah untuk ketetapan hukum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
18 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 528
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolahan Air Permukaan sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 568/KPTS/M/2017; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 339) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPUALAUAN RIAU TAHUN 2019 ABSTRAK
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 525
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPUALAUAN RIAU TAHUN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rncan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
5 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2018
PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 516
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ABSTRAK:
Dalam hal kondisi tertentu yaitu untuk tertib administrasi dan pemutakhiran data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan program Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Kedua serta Penghapusan Sanksi Administrasi. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Penghapusan Sanksi Administrasi.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2018 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
6 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
