Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 16 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda Prov Kepri No 8 Tahun 2024.pdf

Perseroan daerah energi kepri - pendirian perusahaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/No.8, TLD No.68

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri

ABSTRAK:

Badan Usaha Milik Daerah harus mampu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah agar menjadi suatu daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat. Potensi kekayaan alam yang terkandung di Daerah perlu dikelola berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan optimal sehingga perlu didirikan sebuah Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Perda ditetapkan dengan perda. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.30 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.6 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.55 Tahun 2009; PP No.63 Tahun 2019; PP No.54 Tahun 2017; Perpres No.95 Tahun 2012; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, dan seterusnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2024.
8 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda Prov Kepri No 5 Tahun 2024.pdf

Bencana Daerah - Penyelenggaraan penanggulangan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/No.5, TLD No.66

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai, sehingga diperlukan suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan kebijakan yang memiliki landasan dan kepastian hukum dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penanggulangan bencana dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Berdasarkan pertimbang sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.24 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019; Perka BNPB No.3 Tahun 2008; Permendagri No.46 Tahun 2008; Perda Provi Kepulauan Riau No.4 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
40 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Abstrak

Narkotika

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 480)

Download file:

Perda Prov Kepri No 3 Tahun 2024.pdf

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika - fasilitasi pencegahan dan pemberantasan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/No.3, TLD No.65

Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK:

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat dapat mengancam kehidupan generasi muda dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan peningkatan peran aktif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Wilayah Kepulauan Riau merupakan jalur masuk peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan kawasan rawan dan rentan narkotika, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, daerah menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.25 Tahun 2011; PP No.40 Tahun 2013; Permendagri No.12 Tahun 2019; Permenkes No.4 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 480), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Prov. Kepulauan Riau No. 8 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

Perda Prov Kepri No 1 Tahun 2024.pdf

dan retribusi daerah - pajak daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/No.1, TLD No.62

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.34 Tahun 2021; PP No.35 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Pajak, Rincian Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak, Bagi Hasil Pajak Provinsi dan seterusnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47); b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
238 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 572)

Download file:

Pergub Prov Kepri No 47 Tahun 2024.pdf

di lingkungan pemerintah daerah - hari kerja dan jam kerja pegawai aparatur sipil negara

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47, BD.2024/No.1007

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa rincian hari kerja instansi pemerintah, jam kerja instansi pemerintah, dan jam kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.21 Tahun 2023; Peraturan BKN No.3 Tahun 2020; Peraturan BKN No.6 Tahun 2022
Dalam Peraturan Gubernur Prov.Kepulauan Riau ini diatur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 572), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar / Pedoman

Download file:

Pergub Prov Kepri No 44 Tahun 2024.pdf

piutang pajak daerah - tata cara penghapusan

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44, BD.2024/No.1004

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perda Provinsi Kepulauan Riau No.1 Tahun 2024
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
30 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2016-2025

Download file:

Pergub Prov Kepri No 38 Tahun 2024.pdf

Tentang rencana umum penanaman modal tahun 2016-2025 - perubahan atas peraturan gubernur kepulauan riau nomor 15 tahun 2022

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38, BD.2024/No.998

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025

ABSTRAK:

Untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.40 Tahun 2021; PP No.41 Tahun 2021; Perpres No.16 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.49 Tahun 2021; Peraturan BKPM No.9 Tahun 2012; Permendagri No.138 Tahun 2017; Perda Prov.Kepri No.1 Tahun 2017; Perda Prov.Kepri No.3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov.Kepri No.2 Tahun 2024
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025
93 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 844)

Download file:

Pergub Prov Kepri No 37 Tahun 2024.pdf

Tentang indikator kinerja utama pemerintah provinsi kepulauan riau tahun 2021-2026 - perubahan atas peraturan gubernur kepulauan riau nomor 26 tahun 2022

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, BD.2024/No.997

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.29 Tahun 2014; Permendagri no.86 Tahun 2017; Permen PAN RB No.PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN RB No.88 Tahun 2021; Permen PAN RB No.89 Tahun 2021; Perda Prov.Kepulauan Riau No.4 Tahun 2021; Perda No.2 Tahun 2024
Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
19 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Mencabut

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 884), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

Pergub Prov Kepri No 36 Tahun 2024.pdf

di lingkungan pemerintah daerah - jadwal retensi arsip

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 36, BD.2024/No.996

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, dan dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip. Dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan menindaklanjuti Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia B-PK. 02.09/119/2020 tanggal 30 November 2020 hal persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagai dasar dan arah penjadwalan retensi arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Perka ANRI No.47 Tahun 2015
Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 884), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
211

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Arsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 607)

Download file:

Pergub Prov Kepri No 35 Tahun 2024.pdf

di lingkungan pemerintah daerah - sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, BD.2024/No.995

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka memberikan panduan bagi perangkat daerah dalam membuat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan arsip dinamis. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk pengelolaan arsip dinamis yang efisien dan efektif, pencipta arsip membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Perka ANRI No.17 Tahun 2011; Permendagri No.83 Tahun 2022; Perda Prov.Kepri No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 607), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
216 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT