Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC)Penanggulangan Bencana Daerah.
UU No 28 Th 1959, UU No 24 Th 2007, UU No 23 Th 2014, PP No 21 Th 2008, PP no 22 Th 2008, Permendagri No 101 Th 2018, Peraturan kepala BNPB No 9 Th 2008, Peraturan kepala BNPB No 13 Th 2010, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Th 2016, Perda Kab Lampung Selatan No 4 Th 2020.
PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2022
Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 60 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah,pendapatan BLUD dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD,APBN,dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, seluruh pendapatan BLUDkecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUDsesuai RBA;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan.
UU No 28 Th 1959, UU No 17 Th 2003, UU No 1 Th 2004, UU No 33 Th 2004, UU No 33 Th 2004, UU No 12 Th 2011, UU No 23 Th 2014, PP No 12 Th 2019, PP No 23 Th 2005, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Th 2016
PENGGUNAAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2022
Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 17 183 /SJ tanegal 2 1 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi dan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
c. bahwa untuk mengoptimalkan pengunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi Pedulilindungi ditempat publik diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;
UU No 14 Th 1964, UU No 4 Th 1984, UU No 24 Th 2007, UU No 36 Th 2009, UU No 23 Th 2014, UU No 30 Th 2014, UU No 6 Th 2018, PP No 6 Th 1988, PP No 40 Th 1991, PP No 66 Th 2014, PP No 88 Th 2019, PP No 17 Th 2018, Permendagri No 20 Th 2020, Perda Kab Kab Lampung Selatan No 7 Th 2016, Perbup Lampung Selatan No 36 Th 2020
PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Selatan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan partisipasi masyarakat karena terdapat pembiayaan yang tidak tertampang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Selatan
UU No 28 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 24 Tahun 1997, PermenATR/BPN No 3 Tahun 1997, PermenATR/BPN No 6 tahun 2018, Permendagri, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 , Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018, Perda Kab Lampung Selatan No 36 tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Halaman : 17
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UUU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 1009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 9 Tahun 2020; Perda No. 04 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pajak Penerangan Jalan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
22 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 16 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2020; Perbup Lampung Selatan No. 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
18 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr. H. Bob Bazar,SKM
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Harian Lepas Sukarela
di Lingkungan RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka ketentuan pelaksanaan dan besamya biaya Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr. H. Bob Bazar,SKM Kabupaten
Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku serta dalam rangka efisiensi Anggaran Perjalanan dinas pada Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya
Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini ada;ah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; U No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Perpres No. 33 Tahun 2020; PMK No.119/PMK.02/2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 4 Tahun 2012; Perbup Lampung Selatan No. 53 Tahun 2012; Perbup Lampung Selatan No. 1.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
17 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat di Kabupaten Lampung SeIatan perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui inovasi terkait pelayanan administrasi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lnovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2019; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 74 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2018; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 104 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019; Permendagri No. 109 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai lnovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
7 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
perbup kab. lampung selatan no. 33 tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa dalam upaya mengoptimalkan kineija, produktivitas
kerja, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan maka perlu diberikan tambahan penghasilan terhadap pegawai ; berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah di ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; KEPMENDAGRI NO 900-4700 Tahun 2020; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 9 Tahun 2020; PERBUP NO 50 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Lampiran File: 13 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2021
KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diksriminatif, dan akuntabel, perlu diatur kode etik bagi pengelola pengadaan barang/ jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UUU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
27 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
