Perbup Kab. Bogor No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor No 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administratif Pengelolaan Pajak Bumi dan Banguunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 59 Tahun 2019
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - badan - kepegawaian - pndidikan - dan - pelatihan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2019/60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penujang kepegawaian dengan teritnya Permendagri No. 5 Tahun 2017 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kepegawaan Pendidikan dan Pelatihan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Tugas Pokok Dan Fungsi, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Unit Pelaksanaan Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Tata Hbungan Kerja, Kepegawaian , Pembiayaan , Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2019
pedoman - pengendalian - gratifikasi - di - lingkungan - pemerintahan - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2019/59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian grafikasi di Kab. Bogor untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengendalian Grafikasi di Lingkungan emerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 218; Perpres No. 55 Tahn 2012l Permen Pemberdayaan Aparatur Negra dan Refrmasi Biokrai No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Komisi Pemberantasan korupsi No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah degan Perda kab. bogor No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Pengendalian Gratifikasi, Pembentukan UPG, Mekanisme Pelaporan, Sosialisasi, Pengelolaan Barang Yang Diperoleh Dari Penerimaan Gratifikasi, Perlindungan Dan Penghargaan , Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2019
penyelenggaraan - pendidikan - anti - korupsi - pada - satuan - pendidikan - di - kabupeten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2019/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan niali-niali kejujuran, kepedulian , kemadirian, kerja keras, keberanian , tanggung jawab, dan keadilan serta guna memberikan pengertian dan pemahaman maka perlu membentuk Perbup tentang Penyelenggaraan Pendidikan anti Korupsi Pasa Satuan Pendidikan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahu 2010; Perpres No. 87 Tahun 2017; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018; Perda kab. Bogor No. 6 Tahu 2011; Perda kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016; Pebup Bogor No. 51 Tahun 207.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Pembinaan Dan Pengawasa, Penghapusan, Sanksi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bogor No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Perikanan dan Perternakan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 46 Tahun 2019
Perbup Kab. Bogor No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor No 46 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administratif Pengelolaan Pajak Bumi dan Banguunan Perdesaan dan Perkotaan
PERBUP Kab. Bogor No. 65 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
petunjukan - pelaksanaan - administrasi - pengelolaan - pajak - bumi - dan - bangunan - perdesaan - dan - perkotaan
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD 2019/46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa terbit administrsi dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunana Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka optimalissi dan pelaksanaan administrasi pengelolaan Pajak BUmi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Adminitrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunanan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahn 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 70 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 36 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran Pendapatan Penilaian Dan Penetapan, Sistem Basis Data PBB-P2, Penertiban Dan Penyampaian SPPT SKPDSTPD Dan Surat Keterangan NJOP, Penagihan , Pembayaran Tempat Pembayaran Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran , Pembetulan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tim Pertimbangan PBB-P2, penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluarsa, Pemeriksaan , pengelolaan Pengaduan Sarana Dan Masukan Pelayanan PBB P2, Pengawasan Pengelolaan PBB P2,Standar Operasional Prosedur, Dan Ketentuan Penutupan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
65 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 42 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 41 Tahun 2019
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - dewan - perwakila - rakyat - daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2019/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat Dwan Perwakilan Rakyat Daerah tipe A berdasarkan Perbup No. 43 Tahun 2016 dalam rangka efektifitas dan efisiensi dan fungsi kelembagaan serta upaya penyesuaian terhadap hasil evaluasi maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 104 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Unsur Dan Susuan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja , Tata Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
