tata - cara - pemilihan - dan - pemberhentian - kepala - desa
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemilihan kepala desa di Kab Bogor sehubung telah ditetapkan UU No. 6 Tahun 2014 maka perlu membentuk Perbup Tentang Ttaa Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diuabh terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab Bogor No.9 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor nO. 24 tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Serentak, Pemberhentian Kepala Desa, Pemilihan Kepala DEsa Antarwaktu, Ketentuan Kepala Desa Dari PNS, Pembinaan , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2014.
56 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2005
Pajak dan Retribusi Daerah-Perpajakan-Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2021/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pendataan Dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak
daerah perlu diatur peningkatan kualitas basis data dan
pemenuhan kewajiban pajak bagi pemohon pelayanan
publik tertentu, melalui sistem pendataan dan
pemenuhan kewajiban pajak terintegrasi antara Perangkat
Daerah yang mengelola Pajak Daerah dengan instansi
pemberi pelayanan publik tertentu kepada Subjek Pajak
atau Wajib Pajak Daerah di wilayah kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian
terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari
Pemohon Layanan Publik tertentu yang tata caranya
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Pendataan dan Pemenuhan
Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016
Terdiri dari 9 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, pelaksanaan sistem pendataan objek dan subjek pajak terintegrasi, pemenuhan kewajiban pajak daerah bagi pemohon layanan publik tertentu, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
mengatur mengenai sistem pendataan dan pemenuhan kewajiban pajak daerah terintegrasi
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - unit - pelaksanaan - teknis - perbibitan - ternak - kelas - a - pada - dinas - perikanan - dan - perternakan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2018/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Kelas A Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengembangan sumber genetik lokal di Kab. Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Kelas A Pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 2 Tahun 2014;PP no. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pertanian No. 36/Permentan/OT.140/8/2006; Permen Pertanian No. 42/Permentan/Ot.140/3/2014; Permen Pertanian No. 40/Permentan/OT.010.08/2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
12 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi PT. Sayaga Wisata
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perbup Kab Bogor No. 3 Tahun 2014 Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2014 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi PT. Sayag Wisata.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; P No. 50 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2013; Perda KabBogor No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jumalah Dan Masa Tugas Direksi, Tata Cara Pengangkatan Direksi, Pertanggungjawaban Dan Pemberhentian, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2014.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2023
PENGALOKASIAN - DAN - TATA - CARA - PENYALURAN - BAGIAN - DESA - DARI - HASIL - PAJAK - DAERAH - DAN - RETRIBUSI - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 maka perlu membentuk Perbup tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 30 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Bogor No. 24 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 97 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 26 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 123 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Dokumen Administrasi, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
18 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 94
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan RUmah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
