Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2021

Sistem Pendataan Dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Terdiri dari 9 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, pelaksanaan sistem pendataan objek dan subjek pajak terintegrasi, pemenuhan kewajiban pajak daerah bagi pemohon layanan publik tertentu, ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bogor

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Cibinong

Tanggal Penetapan

19 April 2021

Tanggal Pengundangan

19 April 2021

Tanggal Berlaku

19 April 2021

Sumber

BD 2021/30

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bogor

Bidang

Halaman ini telah diakses 437 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup_no._30_tahun_2021_tentang_sistem_pendataan_dan_pemenuhan_kewajiban_pajak_daerah_terintegrasi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah-Perpajakan-Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2021/30
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem Pendataan Dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak daerah perlu diatur peningkatan kualitas basis data dan pemenuhan kewajiban pajak bagi pemohon pelayanan publik tertentu, melalui sistem pendataan dan pemenuhan kewajiban pajak terintegrasi antara Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dengan instansi pemberi pelayanan publik tertentu kepada Subjek Pajak atau Wajib Pajak Daerah di wilayah kabupaten Bogor; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari Pemohon Layanan Publik tertentu yang tata caranya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pendataan dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Terdiri dari 9 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, pelaksanaan sistem pendataan objek dan subjek pajak terintegrasi, pemenuhan kewajiban pajak daerah bagi pemohon layanan publik tertentu, ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021. mengatur mengenai sistem pendataan dan pemenuhan kewajiban pajak daerah terintegrasi 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2021

Sistem Pendataan Dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT