Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 833 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS C

Kesehatan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002

Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
2 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2007

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA 2 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2005

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 2 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download :
perda no 2 tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2006

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA 2 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2016

Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

PAJAK DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Thn 2016/No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. ketentuan-ketentuan tentang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemungutan pajak daerah serta untuk kemudahan perumusan pengaturan, perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur secara keseluruhan jenis pajak daerah sehingga perlu membentuk Perda tentang Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 11 Tahun 1974; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 4 Tahun 2009; UU No 10 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 1997; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 23 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMEN NA/KBPN No 3 Tahun 1997; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 1986; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 11 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor No 3 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pajak Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak 3. Pemungutan 4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 5. Keberatan Dan Banding 6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif 7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 8. Kedaluwarsa Penagihan 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak 10. Pembukuan dan Pemeriksaan 11. Ketentuan Khusus 12. Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Lain-Lain 15. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2016.
PERDA Kabupaten Bogor No 4 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 12 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 13 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 14 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 15 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 10 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor No 25 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor No 26 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor No 27 Tahun 2011.
66 Halaman (Penjelasan 18 Halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2000

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Desa

Download :
perda_2_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Download :
1698400246_2023pd3201002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2018

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI

Pers, Pos, dan Periklanan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

lembaga - penyiaran - publik - lokal - radio - dan - televisi

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2018/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, perlu membentuk Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 11 Tahun 2005; Permenkominfo No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Dan Nama Lembaga Penyiaran, Kedudukan Sifat Tugas Pokok Fungsi Dan Tujuan, Perizinan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja LPP Lokal Radio Dan Televisi, Kepegawaian, Pembinaan Dan Pengawasan, Sumber Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
12 Hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2005.