Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 78 Tahun 2016
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Banjarbaru No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Perda Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Perda Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, hal - hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 111 Tahun 2000; PP No. 112 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru No. 7 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Banjarbaru yang terdiri atas 5 Bab dan 17 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengangkatan Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota Dan Sekretaris Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mengurus segala keperluan yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas Wali Kota,
Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta
pelaksanaan pengamanan maka dipandang perlu
mengangkat Ajudan; bahwa sebagai dasar hukum dalam pengangkatan
Ajudan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
diatur dalam peraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan Ajudan Wali
Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pengangkatan Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota Dan Sekretaris Daerah dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pengangkatan; Pemberhentian; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 78 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Pelayanan kesehatan merupakan salah
satu kewajiban yang harus diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah, yang menuntut
Pemerintah Kota Banjarbaru
menyelenggarakan pelayanan kesehatan di
berbagai tatanan fasilitas kesehatan dalam
rangka mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang optimal.
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas
kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan perorangan memiliki peran strategis
dalam membantu percepatan derajat
kesehatan, oleh karena itu rumah sakit
berkewajiban untuk menyelenggarakan
layanan kesehatan masyarakat sesuai standar
yang ditetapkan.
Standar Iayanan rumah sakit perlu
memuat jenis dan mutu layanan minimal,
sebagai alat ukur mutu layanan yang dapat
mendukung pencapaian indikator kinerja
rumah sakit, sehingga perlu ditindaklanjuti
dengan penyusunan standar pelayanan
minimal rumah sakit.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nornor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai) dan Uraian Serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pembinaan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
310 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 79 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Penebangan Pohon
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf h Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Kemasyarakatan, dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang izin Penebangan Pohon.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 63 Tahun 2002; Permendagri No. 1 Tahun 2007; Permen PU No. 05/PRT/M/2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota banjarbaru No. 6 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Izin Penebangan Pohon yang terdiri atas 5 Bab dan 10 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Bahwa program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Usaha Perorangan, Joint Venture/asing atau lembaga sosial/yayasan adalah merupakan kepentingan bagi tenaga kerja dan keluarganya;
Bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Banjarbaru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
Bahwa untuk mewujudkan maksud penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daeah mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2014; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019;
Peraturan ini memuat tentang: Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM;
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAAN;
PENDAFTARAN PESERTA;
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN;
PENGANGGARAN PEMABAYARAN IURAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN;
KOORDINASI;
SANKSI ADMINISTRASI;
PEMBINAAN DAN MONITORING;
EVALUASI;
KETENTUAN LAIN-LAIN;
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
23 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 79 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 10 ayat (4), Pasal 12, Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga. Pembangunan kepariwisataan khususnya usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan umum, rekreasi dan olahraga dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan yang berorientasi pada pengembangan wilayah.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 16 Tahun 2014; Perda No. 14 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Pengaturan Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga yang terdiri atas 12 Bab 24 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kawasan Di Sekitar Perkantoranpemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya lingkungan yang berkualitas
serta terjaganya keseimbangan lingkungan di kawasan
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 dan ayat 91
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Pemerintah daerah menetapkan Rencana
Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,
maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota
Banjarbaru
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021; Peratuaran Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor
9 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun
2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Rencana Kawasan Di Sekitar Perkantoranpemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Rencana Kawasan; Konsep Pengembangan Kawasan; Rencanan Penggunaan Lahan; Rencanan Jaringan Pergerakan; Rencana Utilitas Kawasan; Rencana Pengelolaan Pembangunan; Pengendalian Pembangunan; Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat dan Kelembagaan; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
