Pencarian Peraturan

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (6), Pasal 10 ayat (7), Pasal 16 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), Pasal 29 ayat (4), Pasal 32, Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pernilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan; b. bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara pernilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, belum seluruhnya mengakomodasi dinamika pemilihan Kepala Desa di Daerah, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peaturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Keuda Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 9. tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Negara Republik 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam admnistrasi kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 790); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentangTataCarapemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PEMBERHENTIAN KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA BABV KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN BAB VI MEKANISME DAN RUANG LINGKUP UJI KOMPETENSI BAB VII FORMAT SURAT SUARA DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA BAB IX PERHITUNGAN SUARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 29 TAHUN 2022 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
139

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2015/No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 005/394/Dislutkan Tanggal 23 Februari Tahun 2015 tentang RKA Perubahan TA 2015. d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/23/Aset Tanggal 09 Februari 2015 Tentang Permohonan Revisi Volume dan Rincian Belanja. e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 056/RSU/TU/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Permohonan Dana Luncuran Kegiatan Tahun 2014 Ke Tahun Anggaran 2015. f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 903/34/BLH Tanggal 2 Februari 2015 Perihal Usulan Perubahan Kegiatan. g. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 900/09/DPE Tanggal 2 Februari 2015 Tentang Perbaikan RKA. h. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/114/Umum Tanggal 04 Februari 2015 Tentang Permohonan Revisi DPA Bagian Umum Setda Kabupaten Pangkep Tahun 2015. i. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/522/Disdik Tanggal 09 Februari 2015 Tentang Pemindahan Anggaran. j. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 01.3/77a/Sosnaker/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Perihal Permohonan Pergeseran Dana Insentif Guru Mengaji. k. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/44.a/PU Tanggal 16 Februari 2015 Perihal Revisi Anggaran. l. bahwa untuk maksud huruf a, b, c, d, f, g, h, I, j, dan huruf k diatas, maka perlu melakukan perubahan anggaran dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, f, g, h, I, j, k, dan huruf l diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 10.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 26.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006- 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6); 28.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8); 30.Peraturan Bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 105);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. 6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah 11. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 12. Utang daerah adalah jumalah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 13. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang berubah terdiri dari; NOMOR REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SELISIH (TAMBAH/KURANG) 1 PENDAPATAN 1,118,340,294,235.00 1,118,340,294,235.00 0.00 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 125,362,453,000.00 125,362,453,000.00 0.00 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 68,585,110,395.00 68,585,110,395.00 0.00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 37,719,735,105.00 37,719,735,105.00 0.00 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9,900,000,000.00 9,900,000,000.00 0.00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,157,607,500.00 9,157,607,500.00 0.00 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 767,838,033,455.00 767,838,033,455.00 0.00 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33,655,619,455.00 33,655,619,455.00 0.00 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 650,132,194,000.00 650,132,194,000.00 0.00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 84,050,220,000.00 84,050,220,000.00 0.00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 225,139,807,780.00 225,139,807,780.00 0.00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1,402,060,000.00 1,402,060,000.00 0.00 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 36,465,065,260.00 36,465,065,260.00 0.00 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 163,396,871,000.00 163,396,871,000.00 0.00 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 23,875,811,520.00 23,875,811,520.00 0.00 2 BELANJA 1,127,757,157,017.00 1,129,268,457,004.00 1,511,299,987.00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 551,426,494,570.16 552,937,794,557.16 1,511,299,987.00 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 504,279,499,485.16 505,790,799,472.16 1,511,299,987.00 2 . 1 . 2 Belanja Bunga 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 19,260,000,000.00 19,260,000,000.00 0.00 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 2,315,100,000.00 2,315,100,000.00 0.00 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 345,312,500.00 345,312,500.00 0.00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 24,196,582,585.00 24,196,582,585.00 0.00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 576,330,662,446.84 576,330,662,446.84 0.00 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,819,091,625.00 52,819,091,625.00 0.00 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,288,437,746.75 198,505,737,746.75 217,300,000.00 2 . 2 . 3 Belanja Modal 325,223,133,075.09 325,005,833,075.09 (217,300,000.00) SURPLUS / (DEFISIT) (9,416,862,782.00) (10,928,162,769.00) (1,511,299,987.00) 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 11,116,862,782.00 12,628,162,769.00 1,511,299,987.00 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 11,116,862,782.00 12,628,162,769.00 1,511,299,987.00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 0.00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 PEMBIAYAAN NETTO 9,416,862,782.00 10,928,162,769.00 1,511,299,987.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00 0.00 0.00 pasal 3 ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini. BAB ll KETENTUAN PENUTUP pasal 4 pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan dan belanjan daerah yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pasal 5 peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten pangkajene dan kepilauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/No.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTahun Anggaran 2013
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia : Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3569) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659 ) Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ); 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20078 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tetntang pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 03; 28. 29. Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 29); Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 37);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 PASAL 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas : 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 101.835.962.272,81 b. Dana Perimbangan : Rp. 680.680.611.635,00 c. Lain – Lain Pendapatan : Rp. 131.286.364.390,11 Jumlah Pendapatan : Rp. 913.802.938.297,92 2. Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai : Rp. 447.403.551.363,00 2) Belanja Bunga : Rp. 26.844.108,89 3) Belanja Subsidi : Rp. 4) Belanja Hibah : Rp. 1.347.059.658,00 5) Belanja Bantuan Sosial : Rp. 2.809.096.000,00 6) Belanja Bagi Hasil Pajak : Rp 0,00 7) Belanja Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa : Rp. 12.722.888.354,00 8) Belanja Tidak Terduga : Rp. 1.362.330.240,00 Jumlah : Rp. 465.671.769.723,89 b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai : Rp. 59.101.126.153,00 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 129.394.945.100,00 3) Belanja Modal : Rp. 208.219.868.787,00 Jumlah : Rp. 396.715.940.040,00 Jumlah Belanja : Rp. 862.387.709.763,89 Surplus/Defisit : Rp. 51.415.228.534,03 3. Pembiayaan a. Penerimaan : Rp. 42.929.983.674,63 b. Pengeluaran : Rp. 68.464.643,27 Jumlah Netto : Rp. 42.861.519.031,36 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 94.276.747.565,39 PASAL 2 Ringkasan :Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. PASAL 3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. PASAL 4 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. PASAL 5 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014.
6

ATAS CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA UTILITAS PERUMAHAN PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ATAS CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA UTILITAS PERUMAHAN PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu dilakukan penyerahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah; b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020-2039 dimana setiap pembangunan perumahan wajib menyediakan sarana, prasarana dan utilitas umum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan pada Kawasan Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, ' . 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang - Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ;/ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 1 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan; 18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511); 19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571); 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216); ;I 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukirnan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS BABV KRITERIA PSU YANG DISERAHKAN BAB VI PENYERAHAN, PENAGIHAN DAN PENGALIHAN WKASI DAN KONVERSI PSU BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYERAHAN PSU BAB VIII KETENTUANPERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 16 TAHUN 2021 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
16

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan perolehan dari berbagai hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organissi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); ` 18. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12 ); 24. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentag Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ( Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5 );
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asala usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia ; 8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ; 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ; 11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ; 12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ; 13. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Program Kegiatan Pemerintahan Desa dalam 1 ( satu ) Tahun Anggaran yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan menjadi dasar dalam menetapkan APB Desa ; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ; 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten; 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ; 17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan ; 18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 19. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatab yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa ; 20. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat Desa disegala bidang. BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas – azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ; (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa satu Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB III TUJUAN Pasal 3 Tujuan Alokasi Dana Desa adalah : a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat; c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BAB IV PENGGUNAAN DANA ADD Pasal 4 (1) Dalam penyusunan rencana anggaran penggunaan dana ADD memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah, propinsi dan pemerintah Kabupaten. (2) ADD digunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa serta Kegiatan pelayanan publik dan Pemberdayaan Masyarakat ; Pasal 5 (1) Belanja Operasional dan Aparatur pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari : a. belanja aparatur ; b. belanja barang dan Jasa ; c belanja modal ; (2) Belanja aparatur adalah belanja yang dikeluarkan untuk membayar Penghasilan tetap aparat desa dan tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya dengan melampirkan pertanggung jawaban belanja berupa: a. keputusan Bupati, Keputusan Camat atau Keputusan Kepala Desa yang mendasari pengangkatannya. b. daftar penerimaan. c. kuitansi penerimaan d. besaran Tunjangan Penghasilan Tetap aparat desa adalah sebagai berikut : 1) Kepala Desa : Rp. 1.500.000,- /Bulan 2) Sekretaris : Rp. 1.050.000,-/Bulan 3) Kepala Seksi : Rp. 750.000,-/Bulan 4) Kepala Urusan : Rp. 750.000,-/Bulan 5) Kepala Dusun : Rp. 750.000,-/Bulan 6) Bendahara : Rp. 750.000,-/Bulan e. tunjangan jabatan diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan besaran sebagai berikut : 1) Kepala Desa : Rp. 850.000,-/Bulan 2) Sekretaris Desa : Rp. 500.000,-/Bulan f. tunjangan Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dengan besaran sebagai berikut : 1) Kepala Desa : Rp. 650.000,- g. tunjangan Jabatan BPD diberikan dengan besaran : 1) Ketua BPD : Rp. 500.000,- 2) Anggota BPD : Rp. 350.000,- (3) Belanja barang jasa adalah belanja yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pertanggung jawabannya melampirkan : a. Penggunaan dana dibawah Rp. 750.000 melampirkan Nota Pesanan, Nota Toko, Kuitansi. b. Penggunaan dana diatas Rp. 750.000 melampirkan Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Periksa Barang, Surat Perintah Kerja, Nota Toko dan Kuitansi. c. Penggunaan dana Perjalanan Dinas melampirkan Dasar pelaksanaan, Surat Tugas, SPPD, Laporan Kegiatan dan Kuitansi. d. Dalam rangka pembinaan administrasi perkantoran, desa menganggarkan pada belanja barang jasa berupa insentif bagi Camat sebagai narasumber sebesar Rp. 750.000,-/kwartal e. Format sebagaimana huruf a, b, dan c diatur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini. (4) Belanja Modal adalah Belanja yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang penggunaannya lebih dari satu tahun anggaran dan menjadi asset desa dan pertanggungjawabannya melampirkan Nota Pesanan, Berita acara serah terima barang, berita acara periksa barang, nota toko, kuitansi, dokumentasi pengadaan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format terlampir pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 6 (1) Belanja Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari : a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari kegiatan : 1) Belanja Insentif pengurus RT dan RK yang besarannya diatur oleh masing masing desa 2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 3) Belanja Pembinaan kesehatan 4) Belanja Pembinaan keagamaan 5) Belanja Pembinaan generasi muda 6) Belanja Pembinaan sosial budaya 7) Belanja kegiatan lain yang diperlukan b. Bidang Pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari kegiatan : 1) Belanja studi pengembangan wawasan bagi Kepala dan Bendahara Desa dengan besaran anggaran Rp. 12.500.000,- 2) Belanja Operasional LPM Rp. 10.000.000,- 3) Belanja Operasional PKK Rp. 10.000.000,- 4) Belanja sosialisasi/seminar 5) Belanja Bimbingan Teknis 6) Belanja Penyuluhan kelompok tani 7) Belanja pelatihan sanggar seni 8) Belanja kegiatan lain yang diperlukan c. Bidang Pembangunan, yang terdiri dari kegiatan : 1) Belanja Perbaikan/rehab kantor desa 2) Belanja Pembangunan Jalan setapak 3) Belanja Pembangunan poskamling 4) Belanja Pembangunan dermaga 5) Belanja Pembangunan talud 6) Belanja Pembangunan jalan tani 7) Belanja kegiatan lain yang diperlukan Pasal 7 Kegiatan operasional pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar dalam menyusun RKP Desa. Pasal 8 ADD tidak dapat digunakan untuk kegiatan Partai Politik. BAB V JUMLAH BESARAN ADD DAN TAHAPAN PENYALURANNYA Pasal 9 (1) Jumlah Besaran ADD Masing-masing Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa ; (3) Penyaluran ADD dilaksanakan secara kwartal dengan tahapan sebagai berikut : a. kwartal pertama 40% (empat puluh persen); b. kwartal kedua 40% (empat puluh persen); c. kwartal ketiga 20% (dua puluh persen) ; BAB VI PERMINTAAN DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN Pasal 10 (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pembayaran Dana Desa yang diketahui camat kepada Bupati melalui BPMPD sesuai dengan nilai besaran anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; (2) Kepala BPMPD selanjutnya melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan ; (3) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Kepala BPMPD mengajukan rekomendasi pembayaran kepada BPKD untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran; (4) Setelah Mendapat Persetujuan Pembayaran, Kepala BPKD melaksanakan pembayaran Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa; Pasal 11 (2) Permohonan permintaan pembayaran Dana Desa untuk Kwartal Pertama harus dilengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut : a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2016; b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2016; c. daftar Rincian Rencana Belanja Alokasi Dana Desa; d. laporan realisasi APBDesa semester kedua/akhir tahun anggaran 2015; e. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa tahun 2016 ; f. foto copy Buku Rekening Desa yang disahkan oleh Bank ; g. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan ; h. permohonan pencairan Dana Desa yang terintegrasi dengan ADD yang telah diketahui dan direkomendasikan oleh Camat. (2) Persyaratan pencairan Dana Desa untuk Kwartal Kedua harus dilengkapi persyaratan dokumen sabagai berikut : a. laporan realisasi Dana Desa kwartal pertama ( minimal 85 %); b. Laporan realisasi semester Pertama penyerapan APBDesa c. permohonan pencairan Dana Desa yang terintegrasi dengan ADD yang telah diketahui dan direkomendasikan oleh Camat; (3) Persyaratan pencairan Dana Desa untuk Ketiga Kedua harus dilengkapi persyaratan dokumen sabagai berikut : a. laporan realisasi Dana Desa kwartal kedua ( minimal 85%); b. Laporan realisasi semester Pertama penyerapan APBDesa c. permohonan pencairan Dana Desa yang terintegrasi dengan ADD yang telah diketahui dan direkomendasikan oleh Camat; BAB VII PENYAMPAIAN LAPORAN PENGGUNAAN ADD Pasal 12 (1) Laporan penggunaan dana ADD terintegrasi dengan Laporan APBDesa (2) Jenis Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. laporan realisasi penggunaan dana tiap kwartal b. laporan realisasi semester I c. laporan realisasi akhir tahun (3) Laporan realisasi penggunaan dana tiap kwartal adalah laporan yang digunakan sebagai bahan pencairan dana ADD tahap berikutnya (4) Laporan realisasi Semester I adalah laporan berkala Kepala Desa dalam hal penggunaan dana APBDesa yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan Evaluasi dan paling lambat dimasukkan tanggal 30 Juni 2015. (5) Laporan Realisasi Akhir Tahun adalah Laporan berkala Kepala Desa dalam penggunaan anggaran satu tahun anggaran yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan Evaluasi dan paling lambat dimasukkan pada akhir bulan Januari tahun 2016 Pasal 13 Dalam hal pemerintah desa tidak memenuhi ketentuan pasal 10, pasal 11, Bupati dapat melakukan penundaan pencairan dana. BAB VIII BENDAHARA DESA Pasal 14 (1) Kepala Desa setiap awal tahun pada bulan Januari mengangkat bendahara Desa dengan keputusan Kepala Desa ; (2) Kepala Desa dilarang menunjuk Bendahara desa yang memiliki hubungan keluarga garis lurus keatas (orang tua, mertua, paman, tante dari pihak suami maupun istri), garis lurus kesamping (Saudara, dan ipar), garis lurus kebawah (anak dan kemenakan dari suami maupun istri) (2) Tugas bendahara Desa sebagai pengelola keuangan adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran dan pembuatan laporan pertangungjawaban dan melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan Dana Desa ; (3) Bendahara Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa ; (4) Dengan persetujuan Kepala Desa, bendahara Desa membuka buku tabungan rekening Bank untuk memudahkan transfer pembayaran Dana Desa; (5) Segala bentuk penerimaan pengeluaran dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk pedoman pengelolaan keuangan desa. Pasal 15 (1) Bendahara Desa wajib membuat realisasi pertanggung jawaban dan didukung dokumen pembuktiannya ; (2) Bendahara Desa dalam melaksanakan kewajibannya melaksanaakan penata usahaan pengelolaan dan penggunaan Dana ADD menggunakan dokumen : a. buku kas umum ; b. buku kas pembantu ; c. buku kas harian pembantu ; d. buku pajak. (3) Laporan realisasi penyerapan anggaran Dana Desa disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan terakhir setiap kwartal; (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) masing – masing disampaikan kepada : a. bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ; c. Camat yang bersangkutan. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pengelolaan penggunaan Dana ADD dibentuk Tim Pembina Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan, dan Tim Pelaksana Kegiatan ; (2) Pembentukan Tim Pembina Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; (4) Tugas Tim Pembina Kabupaten adalah sebagai berikut : a. merumuskan besaran ADD ; b. pemberian pedoman dan petunjuk ; c. pemberian bimbingan, konsultasi, supervise dan pemantauan ; d. melaksanakan evaluasi, asistensi Peraturan Desa tentang APBDesa; e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan. (5) Tugas Tim Fasilitasi Kecamatan adalah sebagai berikut : a. memfasilitasi pengelolaan, pembinaan pelaporan dan pertanggung jawaban ADD ; b. melakukan pengawasan ; c. memberikan bimbingan dalam rangka penyusunan RKPD dan APBDesa ; d. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan penggunaan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (6) Tugas Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) di Desa adalah sebagai berikut : a. melaskanakan kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan; b. membuat jadwal kegiatan ; c. melaksanakan konsultasi dengan Tim Fasilitasi Kecamatan ( Camat ) dan Tim Pembina Kabupaten ( Kepala BPMPD ) ; d. membuat laporan perkembangan program dan kegiatan kepada Kepala Desa ; e. tim melaksanakan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa (7) Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) di desa dapat diisi dari unsur perangkat desa dan/atau masyarakat desa yang jumlah pengurusnya paling banyak 7 orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : a. penanggung Jawab. b. koordinator. c. anggota. (8) Dalam melaksanakan tugasnya, PTK dapat diberikan operasional paling banyak 4 % (empat perseratus) dari jumlah nilai kegiatan. Pasal 17 (1) Pengawasan atas penggunaan ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh : a. pejabat fungsional yang ada di tingkat Kabupaten. b. tim fasilitasi Kecamatan dan Tim Pembina tingkat Kabupaten. c. Badan Permusyawaratan Desa d. masyarakat, baik secara perseorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun BPD adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 18 (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi desa yang dianggap berprestasi dalam mengelola ADD. (2) Bupati dapat mengurangi Besaran ADD tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel (3) Bagi desa yang mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran, akan dikurangi besaran ADD pada Tahun berikutnya. (4) Pengenaan sanksi dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB XIKETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
13

RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 (3), Pasal 19 ayat (8), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera ulang.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Tera dan di Tera ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811); 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TATA CARA DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BABV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI BAB VII TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF BAB IX TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI BABX ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 1 TAHUN 2021 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
12

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021-2041

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021-2041

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, khususnya pada sila keempat dari Pancasila 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan' perlu ditetapkan peraturan hukum mengenai Rencana Detail Tata Ruang untuk mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, kepastian hukum bagi seluruh Kepentingan dalam melaksanakan memberikan Pemangku tugas dan ... tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauandengan memanfaatkan ruang perkotaan Pangkajene sebagai Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa berbasis pelestarian alam dan lingkungan, sejahtera dan berbudaya; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai Kawasan Strategis Kota memerlukan Rencana Detail Tata Ruang sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2021-2041;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang• Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG BAB IV RENCANA POLA RUANG BABV PENETAPAN SUB-BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BAB VIII PERIZINAN DAN REKOMENDASI BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF BABX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB Xll KERJASAMA BAB XIII KELEMBAGAAN BAB XIV PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 24 TAHUN 2021 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
67

PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota, Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipandang perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 8. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 12. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kilometer. 13. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 14. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 15. Surat Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas. 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas/Non PNS. 17. Non PNS adalah kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang merupakan mitra kerja SKPD. 18. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 19. Biaya riil/at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. 21. Tempat Kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor/satuan kerja perangkat daerah yang menjadi asal perjalanan dinas. 22. Tempat Tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 23. Tempat penginapan lainnya adalah losmen dan wisma. 24. Pengumandahan (Detasering) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. 25. Uang Representasi adalah uang kehormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II untuk kebutuhan perjalanan dinas. 26. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 27. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelengaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. transparansi dan efisiensi penggunaan belanja daerah; d. kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dengan mengedepankan biaya/harga terendah; dan e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan dinas meliputi : a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten; b. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; dan c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT); i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas dan SPPD. (4) Surat Tugas dan SPPD dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT TUGAS DAN SPPD Pasal 5 (1) Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati sendiri, Wakil Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. (2) Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD sendiri, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD. (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD. (4) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. (7) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. BAB VI JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS Pasal 6 (1) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan menghadiri undangan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan : a. maksimal 2 (dua) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya; atau b. maksimal 1 (satu) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan. (2) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari kementerian/lembaga/instansi/ pemerintah daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas didasarkan atas jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya dan dibatasi maksimal : a. maksimal 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan b. maksimal 3 (tiga) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan. (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 2 (dua) hari. (4) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 4 (empat) hari. (5) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 6 (enam) hari. (6) Jumlah hari perjalanan dinas, khusus perjalanan dinas pada Inspektorat Kabupaten dalam rangka pengawasan/pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan; f. biaya menjemput/mengantar jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. uang saku; b. uang makan; dan b. uang transport lokal. (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. di tempat penginapan lainnya. (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan. (6) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara untuk keperluan tugas di tempat tujuan. (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. Pasal 8 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. Pejabat Negara; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan c. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS. Pasal 9 Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional disesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing kecuali untuk Tingkat Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III. BAB VIII KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 10 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 11 Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum. b. Besaran uang harian yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, IX, X, XI dan XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 Pemberian biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai biaya riil dengan ketentuan sebagai berikut : a. Biaya transport wilayah daratan dalam kabupaten dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Fasilitas transport pelaksana perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi sesuai dengan ketentuan standar moda dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 13 Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari. c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berlaku ketentuan : 1) biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini; 2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara lumpsum. Pasal 14 Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai biaya riil. Pasal 16 Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dibayarkan sesuai biaya riil. Pasal 17 (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Perlatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf h yang dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta, dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut : a. untuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi : 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil. 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku berdasarkan standar sebagaimana diatur dalam Lampiran XI kolom (4) Peraturan Bupati ini. 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. b. untuk luar Provinsi : 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil. 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku sesuai standar uang harian sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII kolom (4) Peraturan Bupati ini. 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. (2) Penyelenggaraan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pihak penyelenggara dapat memberikan biaya transport dan uang saku yang dikategorikan sebagai uang harian rapat kepada peserta kegiatan tanpa penerbitan SPPD dan dibayarkan secara lumpsum yang besarannya mengacu kepada Standar Biaya Umum yang berlaku. (3) Biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada peserta yang berasal dari kompleks perkantoran yang sama. (4) Peserta kegiatan yang telah menerima biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan biaya perjalanan dinas dari SKPD masing-masing. (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Perlatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD masing- masing. (6) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dalam surat undangan. Pasal 18 Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan uang harian. Pasal 19 Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan Pasal 20 (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga dapat diberikan kepada Non PNS sepanjang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD. (2) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan maksimal disetarakan dengan PNS golongan II. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pengikut dan mendapat Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan didukung anggaran pada SKPD tersebut. Pasal 21 Perjalanan dinas bagi Tenaga Harian Lepas hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang bersifat teknis operasional dan sangat mendesak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pasal 22 (1) Biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD dan Sekretaris Desa (Non PNS) disetarakan dengan PNS Eselon IV/a dan IV/b. (2) Biaya perjalanan dinas perangkat desa lainnya dan staf desa disetarakan dengan PNS Golongan IV dan III. (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat/Staf Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk : a. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Camat dan/atau Kepala Desa. b. Perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah/Camat. (4) SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan anggaran. (5) Ketentuan-ketentuan lainnya terkait perjalanan dinas juga berlaku sama dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Pasal 23 (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, dapat menggunakan sopir. (2) Penggunaan fasilitas sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas hanya bagi pejabat : a. Bupati/Wakil Bupati; b. Pimpinan DPRD/Ketua Alat Kelengkapan DPRD; c. Sekretaris Daerah; d. Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Kepala Bagian; atau e. Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama- sama dalam satu kendaraan dinas minimal 3 orang. (3) Ketentuan besarnya perjalanan dinas untuk sopir disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Golongan II dan I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS Pasal 24 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Perhitungan rincian biaya perjalanan dinas dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. Pasal 25 Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pasal 26 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pemberi SPPD. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat penerbit Surat Tugas/SPPD; dan b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 27 (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (2) Kecuali pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yaitu berupa Surat Tugas dengan mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas. (3) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. (4) Perubahan-perubahan dalam SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. (5) Dalam SPPD harus jelas dicatat : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dari tempat yang dikunjungi; dan c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk. (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut. (7) Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (6) dilampiri dokumen berupa : a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang; b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat dan boarding pass; c. daftar pengeluaran rill sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; dan f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. (8) Dasar perhitungan rampung rill jumlah hari perjalanan dinas untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas didasarkan atas : a. Untuk perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada Surat Tugas dan SPPD. b. Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, apabila menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket pesawat, boarding pass, sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat/laut dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan. (9) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat, boarding pass dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas. (10) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran rill sesuai tarif angkutan umum yang berlaku. (11) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan. (12) Kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib disetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam setelah diterima oleh bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan. (13) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas bertambah di luar kendali pelaksana perjalanan dinas, maka biayanya diperhitungkan seluruh jumlah hari tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 28 (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penerbitan SPPD dalam lingkup unit kerjanya. (2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya. (3) Pejabat yang berwenang dan yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan. (4) Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa : a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. BAB X PENUTUP Pasal 29 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18/V/Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
33

APBD

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ABSTRAK:

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD TA 2012
.
Perubahan nominal APBD Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta lampirannya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang APBD Tahun 2012
-
9

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT