Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 241 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 115 Tahun 2018

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP PANGKEP No 115 TAHUN 2018.pdf

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Numor 7?. Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, maka erlu ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan eban kerja yang dihitung dari hasil evaluasi jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten angkajer,e Dan Kepulauan Tahun 2018; f b. ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud uruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
I. tiJndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan I Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara I Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. 0ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang J?enyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara Republik Indonesia Jahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. <lJndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan l'fegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l'fomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang n Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Uembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tf111bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Keputusan Bupati Pang!atjene dan Kepulauan Nomor : \15 - Tahun 2018 Tanggal : 3 jQtlUari 2018 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan i Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5234); 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thliun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201,5 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 �ahun 2014 tentanng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegarJ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; · 12. Peratura n Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tah un 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 ); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati angakajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Le mbaran aerah Tahun 2015 Nemer 10 ); . 13. eraturan Daerah Ka bu paten Pangkajene dan Kepulauan omor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan I I Susunan erangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4 ); 14. eratur an Daerah Kabupaten Pangkajene dan �epulauan omor 4 Tahu n 20 17 ten tang Ang garan Pendapatan dan elanja Daerah Peru bahan Kabupaten Pangkajene dan epulauan Tahun A nggaran 2 017 (Lembaran Daerah Tahun 0 17 Nomor 14); 15. eraturan Bupati Pan gkajene dan Kepulauan Nomor 7s Tah un O 17 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah Perubahan K abupat en Pangkajene dan Kepulauan ahun Anggaran 20 17 (B erita Daerah Tahun 201 7 Nomor 78;
KESATU KEDUA Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018. Brsaran Tambahan Penghasilan sebaga..imana dimaksud diktum KESATU adalah sebesar 13% dari jumlah besaran yang ada di dflam Analisa Jabatan perangkat Daerah dan dibayarkan setiap KETIGA bulan, mulai Januari sampai dengan bulan Desember 2018. Kbputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 115 TAHUN 2018
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018

PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP No.77 2018.pdf

PENGANOKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENER!MAAN PENDAPATAN ASL! DAERAH PADA PERANOKAT DAERAH LINOKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANOKAJENE DAN KEPULAUAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengangkat Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; I b. bahwa Pcgawai Negeri Sipil yang diusulkan dari masing masing Perangkat Daerah dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; c. bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembenrukan Daerah-daerah Tingkat I! di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nornor 75, Tambahan Lernbaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nornor J Tahun I 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 renrang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); t\.epurusan isupan Pangka1ene can Kepulauan Nornor : 77 Tahun 12018 Tanggal : 2 janua,i Zllill 14. Peraturan Daerah Ka.bupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelofaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajpne dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tanggaf 22 Desember 2017 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 4); 17. Peraturan Bupati Pangkajene dan Nomor 78 Kepulauan Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Belita Daerah Tahun 2017 Nomor 78):
KESATU Mengangkat / Menunjuk Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA Pejabat yang tercantum pacta lajur 6 daftar lampiran Kepu tusan ini sebagai atasan langsung Bendahara Penerima KET!GA KEEMPAT pada masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya-biaya yang timbul Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-rnasing Perangkat Daerah. Keputusan Bupati ini m ulai be rlaku pada taJggal d itetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 77 TAHUN 2018
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 74 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

NOMOR 74 TAHUN 2018 (1).pdf

KEPEGAWAIAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

bahwa untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil ypng berkompeten dan profesional perlu dilakukan pengaturan dalam proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; bahwa untuk memenuhi Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan maka dapat berasal dari pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau dari Penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 ); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4 );
(1) Maksud perpindahan adalah untuk pendistribusian Pegawai Negeri Sipil dari Perangkat Daerah/Unit Keija yang memiliki Pegawai Negeri Sipil lebih ke Perangkat Daerah/Unit Keija yang kekurangan; (2) Tujuan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk pembinaan (penyegaran, peningkatan disiplin, pengembangan kompetensi dan perluasan wawasan) Pegawai Negeri Sipil;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 65 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

NOMOR 65 TAHUN 2018.pdf

pENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menyusun Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 6
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam melaksanaan sewa Barang Milik Daerah. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaran sewa Barang Milik Daerah yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan yang efisien, efektif dan optimal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 64 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

NOMOR 64 TAHUN 2018.pdf

pENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa agar Barang Milik Daerah dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal, maka perlu dilakukan pengamanan Barang Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang, penyeragaman langkah-langkah dan tindakan dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 62 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.

Download file:

NOMOR 62 TAHUN 2018.pdf

STANDAR/PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kesatu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 541); Peraturan Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
62

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 60 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENGEMBANGAN PENUNJANG PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Abstrak

Perekonomian

Download file:

NOMOR 60 TAHUN 2018.pdf

EKONOMI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN PENUNJANG PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung sektor kepariwisataan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu dikembangkan kreatifitas masyarakat dengan pemanfaatan keterampilan, kreatifitas, serta bakat individu atau kelompok, guna menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekeijaan sehingga akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi; b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun ^fe'tenihng Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5492); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan : 1. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk ekonomi kreatif daerah; 2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif daerah; 3. mendorong kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif daerah; 4. mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi kreatif bagi peningkatan potensi pariwisata daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 58 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BAKTI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

NOMOR 58 TAHUN 2018.pdf

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BAKTI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2018/NO.58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA BAKTI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan keorganisasian fasilitasi profesi ASN yang mana melibatkan pegawai negeri sipil purna bakti, perlu memberikan biaya transportasi kepada purna bakti sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbagan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan keorganisasian fasilitasi profesi ASN yang mana melibatkan pegawai negeri sipil puma bakti, perlu memberikan biaya transportasi kepada puma bakti sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 49 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.

Download file:

NOMOR 49 TAHUN 2018.pdf

DESA

2018

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2018/NO.49

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4023); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan den Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1883); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELNATIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Download file:

NOMOR 47 TAHUN 2018.pdf

STANDAR/PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2018/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka perlu diberikan penghargaan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 4).
Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT