Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perpindahan Antar Instansi
ABSTRAK:
Bahwa Guna Kelancaran Pelaksanaan Proses Perpindahan Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Perlu Menetapkan Ketentuan Dan Persyaratan Perpindahan Antar Instansi.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.16 Tahun 1994; PP No. 99 Tahun 2000; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009.
Ketentuan Umum, Perpindahan Pegawai, Pegawai Dipekerjakan, Pegawai Diperbantukan, Jangka Waktu, Hak Dan Kewajiban, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Tenaga Non Pns Di Lingkungan Pemerintaii Kota Bontang.
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Penyesuaian Warna Pakaian Tenaga Non PNS Dengan Pakaian Pegawai Negeri Sipil, Maka Perlu Merubah Warna Yang Telah Ditetapkan.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Ketentuan ayat (2) Huruf a Dan Huruf b Pasal 2 Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 33).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan nomenklatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
berdasarkan Permendag Nomor 96 Tahun 2017, Permenperin Nomor 17 Tahun 2018, dan adanya pelimpahan urusan kemetrologian kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota serta perlunya pengaturan mengenai jenis
dan jenjang jabatan struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan,
perlu mengganti Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2016.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendag No.96 Tahun 2017; Permenperin No.17 Tahun 2018; Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Jenis dan Jenjang Jabatan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit
Pelaksana Teknis DKUKMP diatur dengan Peraturan Wali Kota.
51 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan dengan penataan kelembagaan perangkat
daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Jenis dan Jenjang Jabatan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Wali
Kota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016
Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit
Pelaksana Teknis BPKAD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
53 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan dengan penataan kelembagaan perangkat
daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Jenis dan Jenjang Jabatan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit
Pelaksana Teknis Bapenda diatur dengan Peraturan Wali
Kota.
46 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 49 Tahun 2016
Dinas - kependudukan - catatan sipil - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2016/49
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Wali Kota Bontang.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kota Bontang No. 2 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi; Susunan Organisasi; Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan Wali Kota Bontang No. 41 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bontang No. 31 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Data Manusia
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian nomenklatur Badan
Kepegawaian,
Pendidikan,
dan
Pelatihan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta
penambahan pengaturan mengenai jenis dan jenjang jabatan
struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, perlu mengganti Peraturan Wali Kota
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Jenis dan Jenjang Jabatan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Wali
Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kota
Bontang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
(Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 24), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit
Pelaksana Teknis BKPSDM diatur dengan Peraturan Wali
Kota.
46 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 50 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pertanggung Jawaban Pelakanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perlu Ditetapkan Peraturan Walikota Bontang Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2014 Sebagai Rincian Lebih Lanjut Dari Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kota Bontang No. 7 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No. 4 Tahun 2013; Perda Kota Bontang No. 1 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No. 9 Tahun 2014; Perda Kota Bontang No. 8 Tahun 2015.
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 50 Tahun 2016
Dinas perhubungan - Kedudukan - Susunan Organisasi - Tugas - fungsi - tata kerja
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2016/50
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan dengan Peraturan Wali Kota Bontang.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kota Bontang No. 2 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi; Susunan Organisasi; Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
Peraturan Wali Kota Bontang No. 12 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
Sehubungan dengan penataan kelembagaan
perangkat daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No.5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Kepegawaian, Jenis dan Jenjang Jabatan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Wali
Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, lnformatika dan Statistik (Berita Daerah Kota
Bontang Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
46 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
