Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 56 TAHUN
2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, KELAS II,
DAN KELAS VIP/VVIP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2017
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Kelas II, dan
Kelas VIP /VVIP pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang perlu
disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga
perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Kelas I, Kelas II, dan Kelas VIP /VVIP
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
Menetapkan perubahan tarif sebagimana terdapat dalam lampiran keputusan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
MENGUBAH PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, KELAS II, DAN KELAS VIP/VVIP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
76 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 16/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan
Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengatur Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Bupati;
1. Peraturan Bupati Jornbang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Rak Anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jombang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindunga Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Prinsip dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup dan Sasaran;
4. Kelembagaan;
5. Penilaian dan Pelaporan;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JOMBANG DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2018
tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga perlu disesuaikan dengan
perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan
perubahan.
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penge101aan
Sampah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga; c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.lO/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.; d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Sampah.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 32
Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang
dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga, sebagaimana terdapat dalam peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 51 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan
kebutuhan yang mendesak, sebab dukungan dan respon
terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan
potensi munculnya persoalan sosial di mas a depan sehingga
diperlukan upaya perlindungan sosial terhadap anak;
b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih
efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematik, maka
perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
Kabupaten Jombang.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penye1enggaraan
Kesejahteraan Sosial.
Menetapkan pedoman pelaksanaan perindungan kesejahteraan sosial anak di daerah Kabupaten Jombang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,
perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada
sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang:
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pe1aksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005.-2025.
Mengatur mengenai perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah,
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana
kerja dan pendanaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
448 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KURIKULUM MUATAN LOKAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN DINIYAH
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur
Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah
pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Menetapkan pedoman bagi
Dinas, Satuan Pendidikan dan Pembimbing Muatan Lokal
Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang
sejenis dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan dan
pengawas dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pembinaan Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah
atau nama lain yang sejenis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:
a. bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak
sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga perlu
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu
mengatur Perubahan atas Tarif Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diu bah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Caia Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada
Lampiran Huruf B, Nomor 2 Prasarana bangunan gedung,
Tabel Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kode
2261 diubah sehingga tarif satuan menjadi 150.000,00/m
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 2/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Sebagaimana diubah dengan Perda No 12 Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 lA Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 dalam Peraturan Bupati;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan BPD;
3. Tata Tertib BPD;
4. Musyawarah BPD dan Musyawah Desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sadan Permusyawaratan Desa (Serita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 13/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD kab Jombang Tahun 2019 No 6/A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD TA 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15 / A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.
APBD TA 2019 diubah, semula berjumlah Rp.2.799.412.181.942,86; bertambah sejumlah Rp.332.175.847.132,83; sehingga menjadi Rp. 3.131.588.029.075,69;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan_ Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2023;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018.
Mengatur tentang arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Pemerintah Daerah Jombang agar berjalan secara efektif, efisien,
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan
berkelanjutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
117 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
