PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan kenaikan indeks harga sewa perumahan di Kabupaten Kaimana di pandang perlu untuk merubah Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, khususnya Pasal 4 terkait besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta tunjangan perumahan dikenakan pajak penghasilan 15%.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 2C Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOM0R 32 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2C, BD. Np. 2023/ 378c, LL Kab Kaimana: 5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOM0R 32 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi perlu didukung pemberian gaji, tunjangan, dan/atau fasilitas sebagai bentuk kesejahteraan, penghargaan atau prestasi yang ditetapkan berdasarkan suatu sistem yang terstruktur, terbuka, adil, dan layak. Sesuai dengan indeks kenaikan harga sewa kendaraan di Kabupaten Kaimana di pandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, khusus Pasal 7 yang mengubah standarisasi kendaraan dinas dan besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Kaimana atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebgaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini Sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran yang berbasis kinerja. Sebagai acuan dalam pemberian Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektivitas dan independensi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Lamp 3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021;
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 53 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAIMANA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAIMANA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaimana Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebabagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaimana Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAIMANA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, maka perlu disesuaikan kembli dengan Peraturan Bupati yang telah ada.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021;
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Dalam Peraturan Bupati ini diatur terkait keanggotaan, hubungan kerja dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 47 Tahun 2023
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PERENCANAAN BERBASIS DATA, DAN SEKOLAH SEHAT PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KAIMANA
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PERENCANAAN BERBASIS DATA, DAN SEKOLAH SEHAT PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan Kabupaten Kaimana, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran perlu ditetapkan pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana diubah sebagai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20221; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022;
Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat adalah: a) Kepala sekolah jenjang satuan pendidikan dan sekolah lain yang sederajat; b) Guru/pendidik satuan pendidikan dan sekolah lain yang sederajat; c) Pengawas atau penilik sekolah.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a) Sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan; b) Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan; c) Monitoring Dan Evaluasi; d) Capaian Keberhasilan; dan e) Pendanaan;Pelaksanaan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan sekolah sehat pada satuan pendidikan di Kabupaten Kaimana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mendukung pelaksaan pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009; .Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kaimana Nomor 13B Tahun 2022;
Peraturan Bupati Kaimana ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kaimana tahun 2023. Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2023 menjadi dasar: a) Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun P-KUA Tahun 2023; b) Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun P-PPAS Tahun Anggaran 2023 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023; dan c) Rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
