Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.462 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011

Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Perda DIY No. 6 Tahun 201...g Hidup di Jalan.pdf

Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2011/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani rohani, dan sosial; b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan; c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan; Kewajiban Anak; Lembaga Kesejahteraan SOsial Anak; FOrum Perlindungan ANak yang Hidup di Jalan; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentua Pidana; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2011

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perda DIY No. 5 Tahun 201... Berbasis Budaya.pdf

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2011/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas; b. bahwa pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya; c. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan tujuan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009; . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelolaan Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan; Kewajiban Peserta Didik; Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan; Penilaian Pendidikan; Pembiayaan Pendidikan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 19 HLM; Penjelasan: 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2011

Tata Nilai Budaya Yogyakarta

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda DIY No. 4 Tahun 201...udaya Yogyakarta.pdf

Tata Nilai Budaya Yogyakarta

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2011/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memahami aktivitas manusia sebagai makhluk sosio-kultural memerlukan pemahaman sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang melandasi cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia yang pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang menggejala di sekitarnya, melainkan jauh lebih dalam dikerangkai oleh suatu sistem atau tata nilai tertentu yang berlaku dalam suatu kebudayaan; b. bahwa manusia itu pada hakikatnya bukan hanya produk kebudayaan, tetapi juga pencipta kebudayaan yang dapat merancang suatu strategi kebudayaan bagi masa depannya, menuju kehidupan bersama yang lebih berkeadaban; c. bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan kekayaan daerah tidak berwujud (intangible) yang tak ternilai sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan, dan dilindungi dengan peraturan daerah; d. bahwa proses globalisasi dapat mengakibatkan pergeseran tata nilai budaya, tidak terkecuali Tata Nilai Budaya Yogyakarta; e. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga, melestarikan serta mengimplementasikan tata nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Peninjauan, Perumusan, dan Penyebarluasan; Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan; Pembinaa dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 HLM; Penjelasan: 24 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2011

Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah

Download file:

Perda DIY No. 3 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah.pdf

Pajak Daerah

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2011/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa penerimaan dari Pajak Daerah digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang; c. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pajak Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah
Jumlah Halaman: 19 HLM; Penjelasan: 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2011

Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda DIY No. 2 Tahun 201...erintahan Daerah.pdf

Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2011/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dibentuknya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 telah menetapkan banyak Peraturan Daerah; b. bahwa dalam perkembanganya beberapa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak dilaksanakan karena tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009;
Materi Pokok: mengatur mengenai peraturan yang dicabut

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut 95 Perda, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 9 HLM; Penjelasan: 1 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2011

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda DIY No. 1 Tahun 201...an Rakyat Daerah.pdf

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2011/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh Pedoman pembentukan yang baku dan mengikat semua lembaga yang berwenang membuat produk hukum, mulai perencanaan hingga pengambilan keputusan; b. bahwa penyusunan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD harus diprogramkan sesuai dengan kewenangan daerah, sehingga pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan; c. bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD masih memerlukan penjabaran lebih lanjut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Azas; Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah; Pembentukan Produk Hukum Daerah; Jenis dan Muatan Produk Hukum DPRD; Pembentukan Produk Hukum DPRD; Dokumentasi dan Sosialisasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 26 HLM; Penjelasan: 12 HLM; Lampiran: 2 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 2010

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBD

Download file:

Perda DIY No. 14 Tahun 20...un Anggaran 2010.pdf

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2010/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Nomor 8/KSP/IX/2010 dan Nomor 29/K/DPRD/2010 tentang Kebijakan Umum Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 dan Nota Kesepakatan Nomor 9/KSP/I/2010 dan Nomor 30/K/DPRD/2010 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; .Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009;' Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2010;
Materi Pokok: mengatur mengenai rincian APBD

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 10 HLM;

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2010

Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Abstrak

Kesehatan Narkotika

Download file:

Perda DIY No. 13 Tahun 20... dan Zat Adiktif.pdf

Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2010/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

ABSTRAK:

a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama; b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif bukan sematamata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat; d. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pencegahan; Penanggulangan; Peran Serta MAsyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Forum Koordinasi; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup';

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
Jumlah Halaman: 16 HLM; Penjelasan: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2010

Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS)

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA No. 3 Tahun 2023 tentang Penanggulanagan Human Immunodefficiency Virus dan Acquired Imuno Defficiency Syndrome

Download file:

Perda DIY No. 12 Tahun 20... Sindrome (AIDS).pdf

Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS)

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2010/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS)

ABSTRAK:

a. bahwa Human Immunodefficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS) merupakan penyakit menular dan dapat menyebar melalui perilaku berisiko yang sebenarnya dapat dicegah; b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat endemisitas HIV dan AIDS dalam kategori concentrated epidemic level dan dapat meluas menjadi generalize epidemic level bila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan; c. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan dan sangat memungkinkan terjadinya berbagai perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV dan AIDS; d. bahwa penanggulangan epidemi HIV dan AIDS bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab dan dapat dilaksanakan oleh multi sektor; e. bahwa stigmatisasi dan diskriminasi kepada pengidap HIV dan AIDS bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum; f. bahwa untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar, pendidikan, pariwisata dan pusat budaya, Pemerintah perlu melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Defficiency Sindrome (AIDS);
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Penanggulangan HIV dan AIDS; Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 13 HLM; Penjelasan: 7 HLM;

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Perda DIY No. 11 Tahun 20...n Usaha Kelautan.pdf

Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2010/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan

ABSTRAK:

a. bahwa Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005; b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3428/SJ tanggal 23 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah disebutkan usaha kelautan pada prinsipnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010;
Materi Pokok: menghapus Usaha Kelautan pada bab V

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan
Jumlah Halaman: 3 HLM; Penjelasan: 1 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT