Pencarian Peraturan

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2020/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 Nomor 38); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283); 23. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021(Lembaran Berita Acara Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 30).
Maksud disusunnya Renja-PD ini yakni untuk Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra PD untuk menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, menyusun indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan Tupoksi PD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
7 Halaman

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Yang Anggarannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 881); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 298); 16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 29).
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
6 Halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Dan RPJMD dan RKPD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020, perlu disesuaikan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31); 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 57); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283); 26. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 18).
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Perubahan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan 1 (satu) dan Triwulan 2 (dua) RKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
7 Halaman

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2017/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG), perlu diatur Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Jeneponto; b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 246).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi. 7. Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. 9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah. 10. Simpul Jaringan Daerah adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. 11. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG. 12. Unit Kerja adalah OPD yang memiliki metadata di bidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG. 13. Walidata adalah OPD yang melaksanakanpenyimpanan,pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG 14. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, yaitu institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional. 15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional. 16. Spesifikasi DG adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan DG. 17. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah : a. Terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna; dan b. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar Pemerintah, unit kerja Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pasal 3 Sasaran dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah : a. Terjaminnya ketersediaan data; b. Terwujudnya kemudahan akses bagi pemangku kepentingan; dan c. Terwujudnya DG dan IG yang akurat. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai : a. Penanggungjawab penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG Daerah; b. Bagian dari Jaringan IG Nasional; dan c. Pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah. Pasal 5 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto merupakan Walidata dalam simpul jaringan IG Daerah. (2) Seluruh OPD, BUMD dan Instansi Vertikal terkait merupakan unit kerja dalam Simpul Jaringan IG Daerah. Pasal 6 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), juga bertindak sebagai koordinator dan kerjasama pelaksanaan Jaringan IG Daerah. (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk pengembagan jaringan IG Daerah. (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pengamanan metadata serta penyebarluasan IG dan DG; b. Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan simpul jaringan IG daerah; c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG Daerah; dan d. Menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan. Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi sebagai : a. Koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan; dan b. Fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata. Pasal 9 Unit kerja pelaksana simpul jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG; b. Melakukan pengolahan DG menjadi IG yang selalu akurat; c. Melakukan penyimpanan data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG; dan d. Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya dan menyampaikan metadata kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit kerja pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah mempunyai fungsi sebagai: a. Sarana pengumpul DG dan IG; b. Sarana pengolahan DG dan IG; c. Pelaksana pembangunan dan pemanfaatan DG dan IG di Daerah; dan d. Penyelaras pengembangan kebijakan Jaringan IG Daerah. BAB IV STANDAR TEKNIS JARINGAN IG DAERAH Standar Teknis Jaringan IG Daerah Pasal 11 (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran DG dan IG. (2) Standar Teknis Data Geospasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, data pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada Standar Pemetaan Dasar Nasional. (3) Standar Teknis Data Geospasial dasar Jaringan IG Daerah mengacu kepada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jaringan IG Daerah. (4) Standar teknis pembangunan Metadata Jaringan IG Daerah memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data. (5) Standar teknis pengumpulan, pengolahan, pertukaran data, penyebarluasan dan mekanismenya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. Pasal 12 (1) Pembangunan DG dasar dilakukan secara bertahap. (2) Pembangunan DG dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data. (3) Pembangunan DG dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Jeneponto. (4) Penanggung jawab DG dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sedangkan pengadaan DG yang menjadi peta tematik dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). BAB V PELAKSANAAN Pasal 13 (1) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dikoordinasikan dalam forum Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. (2) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Jeneponto. BAB VI PERAN SERTA Pasal 14 (1) Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan setiap orang. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa : a. Pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; b. Penyampaian koreksi atau masukan terhadap dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; dan/atau c. Penyebarluasan data/atau IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IG Daerah BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 Biaya pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
7

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023

ABSTRAK:

Dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian universal access tahun 2019, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019 – 2023; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tyentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 18. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nmor 1312); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten JenepontoTahun 2019 Nomor 283).
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM PENYEHATAN LINGKUNGAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM PENYEHATAN LINGKUNGAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
8 Halaman

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2020/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) Sebagai Bencana Nasional; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronoa Virus Disease 2019 (COVID 2019) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronoa Virus Disease 2019 (COVID 2019); 18. Instruksi Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah; 19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia .
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SANKSI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI PENDANAAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
9 Halaman

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2020/No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547); 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 286); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 298); 20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 106); 21. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 12); 22. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 29).
Pasal 2 Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran Belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 Penerapan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk: a. menentukan kewajaran Belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
27 Halaman

PENCABUTAN PASAL

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1.a, LD.2014/NO.223.a

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Pasal 12,13,14 Dan Pasal 15 Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 87A dan pasal 87B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
PENCABUTAN PASAL 12,13,14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014.
3 HALAMAN

PEDOMAN I(APITALISASI ASET TETAP DAN PEITYUSUTAN ASEf, TETAP MILIK PEMERIITTAII KABT'PATTN JTIYEPONTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02-B, BD.2016/NO.02-B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KAPITALIS ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OAT tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu men5rusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 74, Tambahnan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor L822),; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, famUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s8s1); 3. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 5. 7. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lemebran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Oq Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6o1). 8. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4A Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; lo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381; ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310) ; l3.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2AO7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2AO7 Nomor 17Ol; l4.Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2OOg tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2AOg Nomor 2591
UTtrUTUSKAII: Menetapkan I PtRATt RAN BUPATI JtlttFOMO ?EIITAIIIG PEI'OTIAN I(APITALISASI ASBT TETAP DAN PITTUSIITAN ASET TETAP MILIK PEAIERINTATI KABUPATTN JTNEPONTO BAB I KETTNTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto 2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. 5. Unit kerja adalah bagisn SKPD selaku kuasa pengguna barang 6. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umllm, dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dan/ atau diserahkan/dihibahkan. 7. B.iaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 8. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 9. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 10. Nilai tercatat (carrying amountl aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi pen5rusutan. 11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewqiiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 12. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan d.engan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. 13. Akuntansi aset tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca perusahaan. 14. Pembukuan aset tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris menurut penggolongan dan kodefikasi aset tetap yang telah ditetapkan. 15. Penghentian (disposol) aset tetap adalah aktivitas dihentikannya pemakaian suatu aset tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau konversi terpaksa. 16. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset tetap dari buku besar aset tetap dan buku inventaris akibat kebirjakan penghentian (disposal) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Bupati. 17. Pelaporan adalah al<tivitas penyajian aset tetap untuk keperluan penlrusunan neraca danlatau kebutuhan man4iemen. 18. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari Pemerintah Daerah atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan. 19. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan. 20. Pengeluaran pendapatan (reaenue expendituresl adalah pengeluaranpengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya memberikan manfaat pada periode bedalan. 21. Pengeluaran modal (capital expendihtres) adalah pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada beberapa periode ke depan. 22.Be[anja modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 12 (duabetas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 23. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, meningkatlan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit-unit yang diproduksi oleh suatu aset tetap. 24. Reparasi ringan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula. 25. Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar aset tetap dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya. 26. Penambahan (additionl adalah aktivitas memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset tetap. 27. Peningkatan (betterm.ent/improuementl adalah aktivitas penggantian bagian suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik atau pengalihan fungsi yang efektif suatu aset tetap. 28. Penggantian (replacemenQ adalah aktivitas penggantian bagran tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya sama. 29. Penyusunan dan pemasangarr kembali (rearrangementl adalah aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali suatu aset tetap atau perubahan rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi. BAB II RUAI{G LTNGIn P, MAKSUD, TUJITAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pedoman khusus mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap daerah. Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran Pedoman Pasal 3 (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan pelaporan aset tetap bagr SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah. (2) Tujuan pedoman ini untuk mewujudkan keseragaman dalam penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna mewujudkan tertib administrasi aset tetap daerah. (3) Sasaran pedoman ini meliputi : a. dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Daerah secara baik; dan b. penyiapan data aset tetap dalam rangka pen5rusunan laporan manajemen maupun bahan penyusunan neraca yang menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap daerah secara wajar. BAB III KTBIJAXA!{ ANUIYTAT{SI I(APITALISASI Bagian Kesatu Kriteria Kapitalisasi Pasal 4 Kriteria Kapitalisasi terdiri atas : a. memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas; b. meningkatkan mutu produksi; dan c. meningkatkan standar kinerja. Bagian Kedua Kapitalisasi Aset Tetap Pasal 5 (1) Pengakuan aset tetap diakui pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya kepada daerah dan/atau pada saat penguasaannya berpindah kepada daerah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : a. berwt{ud; b. mempunyai masa manfaat lebih dari t2 (dua belas) bulan; c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. tidak dimaksudkan untuk dijual dan atau untuk dihibahkan / diserahkan ; e. diperoleh atau dibangun dengnn maksud untuk digunakan; dan f. memenuhi nilai satuan minimum Kapitalisasi. (2) Pengakuan aset tetap akan andat bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetapi tersebut harus diakui pada saat terdapat bulrti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. (3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tqjuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai asset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembelilpenerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal. (a) Kapitalisasi penilaian aset tetap meliputi biaya-biaya setelah perolehan awal diakui yang menambah nilai aset tetap. (5) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : a. biaya persiapan ternpat; b. biaya pengiriman awal (initial deliueryl dan biaya simpan dan bongkar muat (lwndling cost); c. biaya pemaszulgan (installation cost); d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; e. biaya konstruksi; f. biaya kepanitiaan; g. biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Dan h. biaya-biaya lainnya yang mendukung sampai aset tersebut dapat digunakan. (6) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang mempe{panjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi. (7) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manflaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemelihara€rn rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan. (8) setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenan@l , penambah an (additions), pengganti an (replacementl atau perbaikan (repairsl. (9) Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal {capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (reuenue expenditures) (10) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. (11) Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaranpengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran. (12) Biaya-biaya selain belanja modal aset yang bersangkutan tetapi timbul akibat dari perolehan aset tetap yang bersangkutan diatribusikan dengan metode rata-rata tertimbang yaitu dengan membagi secara proporsional biaya-biaya tersebut apabila terdapat perolehan aset secara gabungan dalam satu kegiatan pengadaan aset. (13) Suatu pengeluaran belanja yang pengangarannya tidak pada belanja modal akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai dimaksud pada pasal lima point satu (1) diatas. Bagian Ketiga Penilaian Pasal 6 (1) Penilaian biaya-biaya setelah perolehan yaitu pengeluaran selama masa pemakaian aset tetap daerah yang merupakan pengeluaran modal (capital expendifitre s) . (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan batas minimal nilai perolehan belanja modal yang dikapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang yang dapat diakui sebagai asset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. (3) Nilai Satuan minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran, pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal didalam penganggaranya dan diakui sebagai aset tetap. (a) Nilai Satuan inininrum Kapitalisasi adalah batas nrinimal pengeluarah. yang dapat menambah nilai asset tetap atau aset lainnya dari hasil belanja pemeliharaan. (5)Batasan Minimal Kapitalisasi untuk setiap jenis aset tetap atau belanja modal berlaku mulai tahun 2015 dan batasan minimal kapitalisasinya tidak berlaku untuk asset tahun sebelumnya. (6) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Pengadaan f Pembelian Tanah. (7) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat pada daftar barang non aset tetap {ekstrakomptabel). (8) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak dapat digunakan/Rusak berat atau tidak berada dalam penguasaan pengguna danl atau kuasa pengguna dengan persetujuan pengelola barang milik daerah. Bagian Keempat Biaya Perolehan Pasal 7 (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap melalui pengadaan baru dan pembangunan baru yang dicatat sebagai realisasi belanja modal daerah. (2) Pengadaan baru dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dilakukan berdasarkan ketentuan Per:aturan Perundang-Undangan. (3) Dalam hal pengadaan bartr dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan cara swakelola,maka perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap daerah dicatat sebagai realisasi belanja modal. Bagran Kelima Biaya yang Tidak Dapat Dikapitalisasikan Pasal 8 (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya reparasi ringan dan pemeliharaan, dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa. (2) Keseluruhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai aset tetap daerah. Bagian Keenam PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (subsequent Expenditures) Pasal 10 Aset Tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Asset tetap bagi Pemerintah Daerah disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan komitmen, artinya dikemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Belanja untuk pemeliharaan, belanja untuk rehabilitasi dan belanja untuk overhaul. 1) Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan dalam rangka mempertahankan aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal atau meningkatkan kapasitas asset tetap. Belanja yang dikeluarkan untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja. 3) 2l Belanja Pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pergantian oli pengecetan gedung kantor/bangun€ul Kendaraan, penambalan jalan akibat berlubang, pergantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon yang tidak secara keseluruhan, Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi asset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pergantian tegel secara keseluruhan, pergantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan, peningkatan pengasapalan jalan. Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau overhaul yang menambah nilai asset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 2OO Kw dilakukan Renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi menjadi 3OO Kw, Gedung dan Bangunan melakukan penggantian secara keseluruhan plafon, atap, lantai secara keseluruhan. 5) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai asset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, Misalnya, Gedung dan bangunan dilakukan pergantian/pengupasan dinding, Kendaraan dilakukan pergantian beberapa suku cadang komponen mesin kendaraan roda empat dan roda dua. 6) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai asset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan Kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, Misalnya, Jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah menjadi Jalan aspal, dilakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan. 4l 7l Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nitai asset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka pertambahan volume asset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, Misalnya Penambahan Luas suatu Gedung dari 400 M2 menjadi 5OO M2. Contoh : SKPD merencanakan untuk pembangunan WC didalam gedung yang sudah ada. Belanja Pemeliharaan atau Rehabilitasi dalam rangka peningkatan Khusus irigasi dan jaringan sepanjang tidak ada kegiatan pembangunan fisik hanya bersifat pengerukan atau normalisasi maka semua pengeluaran dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan. 9) Penambahan masa manfaat aset tetap disesuaikan dengan jumlah belanja yang dikeluarkan pada poin 5 dan 6 terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan (diluar penytrsutan) dan Tabel Penambahan masa manfaat aset tetap sebaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 1O) Penambahan masa manfaat aset tetap adalah nilai sisa masa manfaat aset tetap yang bersangkutan ditambah dengan masa manfaat akibat belaaja yang dikeluarkan sesuai dengan poin 5 dan 6, dimana masa manfaat aset tetap akibat penambahan tidak boleh melebihi masa manfaat normal aset tetap yang bersangkutan. 11) Kapitalisasi Biaya dimaksud angka 5, 6 dan 7 ditetapkan dalam lampiran nilai minimum kapitalisasi. Bagian Ketqjuh Bentuk Pelaporan Pasal 11 (l)Aset tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar (ledgerl dan buku-buku pembantu lsub ledger dan sub-sub ledgerl masing-masing jenis aset, berdasarkan Bagan Perkiraan Standar sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Rincian setiap jenis aset tetap disajikan sesuai klasifikasinya di Buku Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk setiap jenis aset tetap berdasarkan Kode Barang Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8) (3) Kode Barang Daerah harus diharmonisasikan (mappingl dengan Bagan Perkiraan Standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset tetap pada masing-masing SKPD. (a) Setiap penambahan nilai perolehan aset tetap akibat kapitalisasi pengeluaran biaya-biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai bagian dari aset tetap induknya pada database aset tetap masing-masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikan oleh Bidang Aset Daerah dengan rnemberikan penjelasan yang memadai atas penambahan nilai tersebut. BAB TV KTBIJANAI{ AKI'I{TAITSI PE}TN'SUTAN Bagran Kesatu Masa Manfaat Aset Tetap Pasal 12 (1) Nilai Pen5rusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. (2) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke Pemerintah. (3) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya pen5rusutan periode sekarang dan yang kan datang harus dilakukan penyesuaian. (a) Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. (5) Jika masa manfaat suatu aset tetap telah habis, maka aset tetap tersebut dapat dinilai kembali yang dilakukan oleh Tim Internal Pemerintah Daerah (6) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (7) Estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Metode Penyusutan Aset Tetap Pasal 13 Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis luius adahh sebagai berikut: renJrusuran per periode = Nilai yans dapat disusutkan Masa Manfaat / Sisa Masa Manfaat Pasal 14 (1) Aset tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap. (2) Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai harga perolehan aset tersebut ketika tidak terjadi rehabilitasi. (3) Untuk Aset tetap yang direhabilitasi, nilai yang disusutkan adalah nilai buku asset tersebut ditambahkan dengan nilai rehabilitasi asset. (4) Selain tanah, kontruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya Kecuali Alat Musik modern seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. (5) Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan pen5rusutan secara periodik , melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. (6) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penSrusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut: a. Koreksi pen5rusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun pen5rusutan. (7t (8) b. Koreksi pen5rusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neracac. Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, ya.ng dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya pen5rusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada semester I tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat komputer tersebut telah habis pada tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2O1O sld 2OH. Dengan demikian, pada awal TA 2O1S dibuat ayat jurnal koreksi untuk mengakui penyusutan atas komputer tersebut untuk selama 4 tahun masa manfaatnya yang telah berlalu, dan setelah itu tidak dihitung lagi penyusutannya karena masa manfaatnya sudah habis. Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya. Beban penyusutan aset tetap dihitung satu tahun penuh, termasuk untuk tahun pertama perolehan aset tersebut. Sebuah aset tetap dapat dibeli/dibangun/diperoleh pada bulan apa saja. Namun demikian, per{rusutannya untuk tahun pertama perolehannya sudah dihitung satu tahun penuh. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap maka nilai penyusutannya sebagai berkut : Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi Sisa masa manfaat (e) Pen5rusutan yang baru = (10) Beban pen5rusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutanya sebagai berikut: PenSrusutan yang baru = Sisa masa manfaat + Penambahan masa manfaat (11) Asset tetap Pemerintah Daerah yang tidak diketahui tahun perolehannya dikategorikan sebagai asset tetap dengan tahun perolehan 2008. Bagian Ketiga Penghentian (Disposal) Aset Tetap Pasal 15 (1) Aset tetap dapat dihentikan penggllnaannya karena alasan : a. kondisinya yang sudah rusak berat; b. dijual; c. ditukar; d. dikonversi; dan/atau e. dimusnahkan. (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Bupati. (3) Alasan dikonversi sebagaiarnana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak layak lagi. (4) Suatu aset tetap dielirrtinasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara pernanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. (S)Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pelepasan/eliminasi aset tetap disesuaikan dengan nilai aset yang diperbolehkan dilepas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (6)Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke rlos aser BAB V XETEI{TUAIT PTilUTUP Pasal 15 Pen5rusutan Barang Milik Daerah benrpa asset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Angaran 2016. Pasal 16 Ketentuan lebih lanfut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset tetap mfik Pemerintah Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlalm lagi. Pasal 18 Perafirran Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset tetap mfik Pemerintah Kabupaten Jeneponto
40

RENCANA AITSI DAERAH AIR MINUM DAIT PENYEIIATAN LTNGKUNGAN {RAD-ArlPLl KABUPATEIT JEITEFOIITO TATIUN 2OL5.2OI9

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19-A, BD.2015/NO.19-A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015-2019

ABSTRAK:

bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan deraj at kesej ahteraan masyarakat; bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalarti berbagat kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaan untuk mencapai Universal Access pada akhir tahun 2OL9 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; Undang-Undang Nomor 11 Tahun t974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a377); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya air (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran NegaraT Republik Indonesia Nomor a42\; p 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun .,' 2OOg Ientang - Pelayanan Publik (Lembaran Negara \r' Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2AOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan t ' Lingkungan Aiaup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik , Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan '-'./' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2}fi tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia \-' Tahun 2077 Nomor 82, Tarlrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567eI; 1O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2Ot4 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran J Negara Republik Indonesia Tahun 2AV Nomor 292, - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 , / Tahun 2OO5 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan ./ Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a49Ol; l,D,.Perat:'xan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 \ /' Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan J antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahary Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 14 . n^l( / ' ' '' 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); i''l4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 \ ,'' Tahun 2Ol4 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum " dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 389); 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor | ,.' 3 Tahun 2OL4 tentang Sanitasi Total Berbasis \//' Masyarakat; lr-l lc;: 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A7O Nomor 5171; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukr:m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 190); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OI3 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol3 Nomor 2l9l; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2OL4-2AL8 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daeratr Kabupaten Jeneponto 7 Tahun 2OL4 Nomor 2241
MEMUTUSKAI{ : Menetapkan : REIICANA AI(SI DAERAII PTITTIEDIAAN AIR MIITUM DAN PEITYEHATATT LINGKUNGAN (RAD-AMPII I{ABUPATEI{ JEITEFONTO TAIIUN 2OLS.2OL9 BAB I K TEITTUAI{ UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto; 4. Bupati adalah Bupati Jeneponto; 5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto; 6. Universal Access adalah pencapaian kinerja pemerintah dalam pelayanan Akses Sanitasi, Air minum dan permukiman yang layak untuk selumh warga Irlegara Indonesia Tahun 2Ol9; 7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah Dokumen Operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Access Tahun 2079; 8. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 9. Pamsirm.as adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 10. SKPD adalah singkatan dari satuan Kerja Perangkat Daerah; 1 1. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari Sumber air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sarna dengan atau lebih dari 1O meter dari tempat pembu€tngan kotoran dan/atau terlindung dari konstaminasi lainnya. Sumber air minuna layak; 12. Sumber air Minum tak layak didefinisikan sebagai sarana sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoral kurang dari 10 meter dan atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang terlindung, matd air tak terlindu.ng, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi dan drainase; 13. Fasilitas sanitasi yang layak didefenisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia; 14. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembua-n gan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (Pit Latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos; 15. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir keselokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban 4 cemplurng tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung; /l 16. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalii pios"u p"*U"tJ"V""t, d". partisipasi aktif masyarakat; 17. pendekatan - GrU""i" lembaga "arUft pendekatan penyelenggaraan pelayanan *"rrfrri dirr"*, badai, neruslhlll daerah dan lembaga swasta; lg.Indikator $asaran RPJMN ioi's-zorg bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adatah tercapainya LOOo/o pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai stariaart Pelayanan Minimal (sPM) dan i]c'/o sesuai kebutuhan dasar (basic needs); 19. Indikator sasaran RPJMN b,o$-za9 'bidang Infrastuktur di Bidang sanitasi adalah tercapainya IOOVo pelayanan "at itasi (air-limbah domestik' sampah a""- J*irra# [ngkung"nj y@_ !5olo penduduk terlayani akses sesuai $tandart Pelayanan nnlnimat (sPM) dan !5o/o sesuai kebutuhan dasar fhasic needs); 2O. Standar p"f"VrIlt t minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adatrah ketentraan tintang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daer-ah-yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal; 21. Indikator SpM bidang aiiminum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpigaan dan bukan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6O liter/oranglh;a.rt; 22.Indikator SPM bidang sanitasi adalatr tersedianya memadai dengan target SPM 600/o dan tersedianya komunitas/kawasan I kotadengan target SPM 5olo; sistem air limbah yang sistem air limbah skala 23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan dicapai kualitas yang temkur; 24.Indikaton kinerja adalah alat ukur spesifrk secara kuantitatif dan atau kualitatif untrrk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/at"au dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineja suatu program atau kegiatan; 25. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagl daerah dengan karekteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau jangka panjang, dan menentukan tqiuan pembangunan; 26. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 27. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan programprogram indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; 28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah unhrk mancapai sasar€rn dan tujuan pembangunan daerah; 2g.Kegpatan adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagran dari pencapaian sasaran temkur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasulk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 3O. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi; 31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi sefta menganti"*"V permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; 32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencarla dan standar; BAB II PERAN, FUNGSI, TUJuAIT, DAN KTDUDUKAN RAD AIUPL KABUPATEN JEIYEPiOITTO 2OLS-2OT9 Pasal 2 RAD_AMPL Kabupaten Jeneponto 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah unttrk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2015 sampai dengan 2OLg dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapai an uniuersal aws. Pasal 3 RAD-AMPL Kabupataen Jeneponto 2015-2019 berfungsi sebagai : 1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah; 2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapncan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan; 3. Media Internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS kedalam program/kegiatan SKPD yang menang€Lni bidang AMPL; 4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; Pasal 4 RAD*AMPL Kabupaten Jeneponto 2OL5-2OL9 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto yang mendukung percepatan pencapaixr LOOo/o pelayanan air minum aman dan IOOo/o pelayanan sanitasi layak, rnenjadi Dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Jeneponto sampai dengan 2019. BAB III PEI,AIGAIVAIT RAI' AMPL KABUPATEI{ JENEPONI1O 2OLS.2OL9 Pasal 5 Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2O15-2019 adalah mulai RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Jeneponto, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Jeneponto kedalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah hrsat,dunia usaha, dan masyarakat. Semua dokumen perencanaan Regulasi (Renstra, SKPD, Renja SKPD, RKPD) yang terkait dengan program/kegiatan sektor air minum d*t penyehatan lingkungan Pasal 6 Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2015'2OL9 dengan dana diluar APBD Kabupaten Jeneponto maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait' Pasel 7 pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 20L5-2ot9 terbuka bagr sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap befoedoman pada mekanisme yang disepakati antara pemerintah Daerah Kabupaten Jeheponto dengan pihak penyandang dana' Pasal 8 (1) pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Jenepoto 2OL5-2O19 tetap harus memeperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelurnnya. (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL. BAB TV PEMANTAUAN DAN BTIALUASI RAD AMPL KABUPATEIT JEITEPiOilAO TAIIUN 2OL5-2OL9 Pasal 9 Pemantauan Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun Evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan; Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan pen5rusunan kebijakan AMPL Tahun berikutnya dan mempakan informasi publik; Kepda SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL masing-masing; Dalam hal hasil pemantauan yang menjadi tanggung jawab SKPD dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempufiraan; Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda; Masyarakat berhak meyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL atas kinerja Pembangunan Air minum dan penyehatan lingkungan daerah; Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindaklanjut pendapat dan masukan tersebut; Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telatr diolah Tim Teknis Pen5rusun RAD AMPL; 10. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurna€rn untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan /penyempurnaan kepada kepala bappeda jeneponto Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada / Bupati Jenepon BAB V XTTENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dokumen RAD AMPL Kabupaten Jeneponto 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundanga-n Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2015.
8

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT