Pencarian Peraturan

perizinan - pelayanan publik

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.263

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

a. bahwa guna mewujudkan Daerah yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168); 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Personil Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 155); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210.a); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 nomor 219); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 nomor 225); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
Peran Satuan Polisi Pamong Praja bagi pemerintahan di daerah sangatlah penting. Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakkan perda dan perkada. Sesuai tugas dan fungsinya, Satpol PP sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam mengamankan Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah merupakan salah satu syarat yang cukup penting dalam suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, sehingga terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tenteram, di mana peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi yang kondusif akan mempengaruhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan sampai tingkat nasional, sehingga turut mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai tali perekatutuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
17 halaman

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. 2021/NO. 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611). 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
1. Ketentuan Umum 2. Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 4. Mekanisme Pencairan Dana Bagi Hasil 5. Pelaporan 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
9

DESA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEI{EPONTO NOMOR 16 TATIUN 2012 TENTANG PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN I(ABUPATEN JENEPONTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2016/NO.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMEBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2Al2 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini maka perlu diadakan penyempurnaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2A12 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tetang Pokok-Pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik InAonesi{ Nomor 3890); 2. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomo 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Ol+ tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36371; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4l Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2OtO tentang Perubahan atas Peraturan y:: ::1i, .', :T ^ : :T:: YT:: i: ^:liff ?o" B e ri'fa N esar{ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9771 MenkeslPer lXll 2OO9, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2O08 Nomor 1871; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 189)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tetang Pokok-Pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik InAonesi{ Nomor 3890); 2. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomo 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor O9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Ol+ tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36371; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4l Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2OtO tentang Perubahan atas Peraturan y:: ::1i, .', :T ^ : :T:: YT:: i: ^:liff ?o" B e ri'fa N esar{ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9771 MenkeslPer lXll 2OO9, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2O08 Nomor 1871; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 189)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
5

PERUBAIIAIT RTNCANA KER.'A PEMBANGUNAN DAERAII (RI(PDI I(ABUPATEN JENEFOITTO TAIIUN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016

ABSTRAK:

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2AL6 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penlrusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabrrpaten Jeneponto Tahun 2AL6, perlu ditinjau kembali; bahwa dalam rangka pen5rusunan APBD Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2Ot6 maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2O16; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Ta}:tun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L8221; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2OO3, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunf 2OO+ Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara nenublif Indonesia Nomor aa2\; b. C. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38\; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2AO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 1O. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2074 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor '1-4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a593); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 9. Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Ig, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8L7\; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2Ol5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pen5rusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 1 5 1) ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 18e); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor s Tahun 2OO8 tentang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 191); 24. Peratttran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 3:l:" ji::?"fl i,:*o::l*=,3;*=':"3^:AIlT^::Tc 25. 26. 27. 28. Indonesia (KORPzu) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2O1O Nomor 799); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2Ol2 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol2-2O31 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol2 Nomor 2lO.a); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O|4-2OL8 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol4 Nomor 22fl; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2OLO (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 2a3l; Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor t2 Tahun 2Arc Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang-RKPD) Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol3 Nomor 12); Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2OL6 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor O3)
Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBATIAN RENCANA KERJA PEMBAITGUNAT{ DAERAII TRKPD) KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2OL5 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto; Bupati adalah Bupati Jeneponto. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2ol4-2o18, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2A74-2A18; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah; Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Keda Pembangunan Daerah yang disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun; BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAII Pasal 2 Perubahan RKPD merupakan landasan pen1rusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk men)rusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Pasal 3 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan Perubahan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016. Pasal 4 (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika pen5rusunan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD BAB IV PENUTUP (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2016 dimaksud pada ayat (1) dimrrat dalam lampiran yang merrrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai : 1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam men1rusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ; 2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam men5rusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2A16. Pasal 6 Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Jeneponto Nomor 01 Tahun 2OL6 tentang Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016. pada Pasal 4 Kabupatenl dan Belarja[ I Ko$Rffi E $8s, sf I vrnrrl${Asi p&ffi&p v; A$E$"iF}i F fu,, q ZY W h ffiA$iimA$ ! ,:ft.lJil fl. B{}$(. trffir.#ffi L BAB III PEITUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.
6

ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2023

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab. Jeneponto 2022 No.236

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasn dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari kebijakan umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2021 ; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 ; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012 ; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017 ; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendari Nomor 78 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengertian Pemerintah Pusat, Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Unit SKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD Kabupaten Jeneponto terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Jumlah dan Sumber APBD Tahun 2023. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Bupati Jeneponto menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
19 Pasal (16 Hlm.)

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, https://jdihn.jenepontokab.go.id/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN PRINSIP BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV STAF AHLI BAB V PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 188. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 228); b. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 189); c. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 190); d. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 191; e. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 217);
18 halaman

PEMBENTI'KAN TIM AIILI DINAS XESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM AHLI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka percepatan penanganan masalah kesehatan lingkup Kabupaten Jeneponto, maka dipandang perlu membentuk Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; bahwa Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah Pejabat Fungsional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 18221; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun t999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran b. c. 2. m"#,r*H*$ ffm*"T"ffi :,fd;j'ffi5JtrJ#;ffi;ffi RePublik Indc ffi,ilr;N"g** RePublik Int 5. Undang-Undang Nomor - 33 Tahun 2004 tentang Perimbang*-ti""angan *t** p*metintttt Pusat dan pemerintah ffi;Ji*-t**u**" NesTa Republik Indonesia tur""' zOo4 NomorDE' t"*t'ttan lemba-ran Negara n"pt.rnilf" rttaltt""l* Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Pencabutan peraturan pemJ-intarr pengganti undang-undang Nomor 4 Tahun 2Oo9 tentamg Perubahan Atas Undang-Undang Nornor go t^h.r,s 2a6z &ntang Komisi pemberantasan Tindak Fidana KoruPsi; 7. Undang-Undang Nomor 12 ?ahun 2AL1 tentang Fembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran l*gur* Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); g. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ot4 tentang Aparatur sipil N*g*r" ll,embaran Negara Rqrub]ik Indonesia Tahun i11'4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); g. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tatrun 2OO5 tenta"ng Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Irlomor 165, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi.a Nomor a7371; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2OA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; 12. Peraturan PemerintaJr Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5135); Menetapkan 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OA7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2OO7); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 971IMENKES/PER lxl/ 2OO9 tentang Standar Kompetensi Pej abat Struktural Kesehatan; 1,5. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 20OB tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor L87l; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 189); 17. Perafiran Bupati Jeneponto Nomor 74 Tahun 2OO9 tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Rincian T\rgas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2AOg Nomor 228l.
PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI DINAS KESEHATAN KABIJPATEN JENEPONTO a. b. c. d. BAB I I(BIENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyenenggara Pemerintatran Daerah; Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto; Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat SPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah; Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jeneponto; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; Tim Ahli adalah Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional Umum dan tertentu di Bidang Kesehatan; e. f. o h. Organisasi Republik Indonesia 1. j. SDM Kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan; Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggu.ng jawab, wewena.ng dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II BIDANG. BIDANG TIM AIILI DINAS KESEIIATAN Pasal 2 Bidang - Bidang Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto terdiri dari : 1. Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan; Tim Ahli Dinas Kesehatan Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayazln M asyarakat; 5. Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur. BAB III URAHIT TUGAS TIM AIILI DINAS KESEIIATAN Bagian Kesatu Tim Ahli Diaas Kesehatan Bidang Peningkatan l(apasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan Pasal 3 (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas. (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan sebagai bahan kajian dan analisis; b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dina-s Kesehatan tentang perkembangan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektilitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporal masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapsitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; f. Menrmuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; 2. 3. 4. g. Melaksan4., tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. Bagian Kedua Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penetitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan Pasal 4 (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada fepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas. (2) Uraian Ttrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan sebagai bahan kajian dan analisis; b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Ke{a Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; d. Mengkaji dan mengalisis masukan, sara.n tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; f. Men-rmuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. Bagiaa Ketiga Tim Ah"li Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan Pasal 5 (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan mempunyai tugas member:ikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas. (2) Uraian T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Pembiayaan sebagai bahan kajian dan analisis; b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Pembiayaan; c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektihtas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Pembiayaan; d. Mengkaji dan mengarisis masukan, saran tanggapan dan laporan masvarakat, serta media massa atas Kebijakan fepafi Dinas Kesehatan dibidang pembiayaan; e. Melaksanakan kqiian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang pembiayaan; f. Merumuskan saran, masukan, dan pertimb-angan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Pembiayaan; g. Melaksan+"" tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. Tim Ahlt Dinas rk".h:tTri"3rH:r$3li,rgr"ran mutu pelayanan Kesehatan dan Pemberdeyaan Masyarakat Pasal 6 {1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidakmenlaai bidang tugas Pejabat struktural Dinas Kesehatan dan uprD puskesmai. (2) uraian T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan kajian dan analisis; b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Peningkatan mu[u Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka merar.lnjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Penfngkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepa1a Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; f. Menlmuskan saran, masukan, dan perLimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. Bagian Kelima Tim Ahilfl Dinas Kesehatan Bldang Peraturan Penrndang -Undangan dan Standar Operasional Prosedur Pasal 7 {1} Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peraturan Perundang -Undangan dan Standar Operasional Prosedur mempunyai tugas memberikan telaahan MerrgumpulkanbahandandatadibidangPeraturanPerundangUndangana",st*a*operasionalProsedursebagaibahankajian *il"r"ffi*llf; monitoring situasi dan kondisi yang ada di unit Keda Dinas Kesehatan tentang p"rt "*t*gan dibidang Peraturan Perundang -Uira".rg.t dan Standar Operasional Prosedur; Melaksanakanevaluasi*"*,,k*"danlaporandalamrangka menunjangefektifitastugasKepalaDinas^KesehatandiBidang peraturan pu.rrrraurg -undang*tt a.t standar operasional Prosedur; Mengkaji dan rnenfatsis masukan, sarall tanggapan dan- laporan masyarakat, serta *"dia massa atas Kebijakan Kepala Dinas^Kesehatan dibidang Peraturan Perund.ang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur; Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peraturan Perundang - Undangan dan Standar Operasional Prosedur; Merurnuskan saran, *""rk"tt, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancarlgan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peraturan Perundang -Undangan dan Standar Operasional Prosedur; Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. BAB tV wttr EIIAIIG, KEWAJIBAII, DAt{ TAI{GGI tVG .TAWAB Bagian Kesatu Wewenang Ttm Ahli Pasal 8 (1) Tim Ahli Dinas K,esehatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Keq'a Pelangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencari masukan, saran dan pendapat dari Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, danf atau satuan Keq'a Perangkat Daerah sesuai dengan substansi tugasnya. Bagian Kedua Kewajiban Tim Ahli kepada Kepala Dinas Kesehatan y1{1g Id"F menjadi bidang tugas Pejabat Strukturaf Oinas-Kesehatan dan UPTD Puskesmas' (2)UraianTugassebagaimanadimaksudpadaayat{1)sebagaiberikut: Pasal 9 Tim Ahu Dinas Kesehatan wqiib mentaati segala peraturan perundang- undangan yan8 leerlaku, menjagi kerahasiaan u"g.t* bentuk data/informaoi, serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. b. c. d. e. f. CT b. Bagian Ketiga Tanggung Jawab Tim AhIi Pasal 1O Tim Ahli Dinas Kesehatan bertanggung jawab penuh atas kebenaran telaahan, masukan, sara.n dan pend"["t y"rg disampait "r, t "p.da Kepala Dinas Kesehatan. BAB V KEPEGAUIAIAN DAN KRITERIA KETUA TIM ATILI DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu Kepegawaian Tim AhIi Dinas Kesehatan Pasal 11 (1) Setiap Bi.dang Tim Ahli Dinas Kesehatan diketuai oleh pejabat Fungsional AhIi Seniror yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Anggota Tim Ahli Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Tim Ahli Dinas Kesehatan adalah berasal dari pejabat fungsional umum dan tertentu dibidang kesehatan. (a) Tim AhIi Dinas Kesehatan dapat ditugaskan untuk melakukan kegiatan pada unit kerja Dinas Kesehatan dalam rangka kebutuhan tenaga dan memenuhi angka kreditnya. (5) Proses kenaikan Pangkat Tim Ahli Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentua:n Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bagiaa Kedua Kriteria Ketua dan Anggota Tim AhIi Dinas Kesehatan Pasal 12 (1) Ifuiteria atau syarat untuk diangkat sebagai ketua Tim Ahli Dinas Kesehatlan sebagai berikut: a. Pergawai Negeri Sipil; b. Pangkat serendah- serendahnya Penata TK.1 (III/d); c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana / Strata I (S1); d. Me4punyai integritas dan kompetensi dibidangnya; dan e. Pernah menduduki Jabatan Struktural minimal jabatan Esekrn III.b atau Kepala UPTD Puskesmas dan Pejabat Fungsional yang setara dan mernpunyai keahlian dibidangnya. (2) Kriteria atau syarat untuk diangkat sebagai Anggota Tim Ahli Dinas Kesehatan sebagai berikut: a. Pergawai Negeri Sipil; b. Pangkat serendah- serendahnya Penata Muda Tk.l $II/bl; c. d. e. Pendidikan serend'ah-rendahnya Sarjana { lo"* I ($1}; Mempunyai integriLs dan kompeterisi dibidangnva; dan pernah merra.ral;-:;;*' il..,f,;; minimal jabatan Eselon lv'b dan pejabat Fungsional y".g;**r" dan mLmpunyai keahlian dibidangnYa. Apabila terjadi kekeliruan dalan penetapan peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestin Pasal 14 Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya/diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndanga' Peraturan firpati itil dengan penempatalnya datam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
10

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTInGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO tahun ANGGARAN 2()15

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2()15

ABSTRAK:

bahwa pupuk merupakan Faktor sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewqiudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk bagi para petani, maka dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian Tahun Anggaran 2A16 di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah*Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7.4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg? Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a78); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun lggg tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Mengingat : 1. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar{ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; I b. c. 2. 3. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2e7l; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2AA4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44lLl; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OO9 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2AO4 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5015); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5170); 1 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2474 tentang Administrasi Pemerintahan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl, 5 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2OOl tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor \4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao7e); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Bg Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT3T\; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor TT Tahun 2OOS tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1S Tahun 2Ol1 Tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4o/Permentan/OT .14O I 4 /2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/SR.l4} / 8 / 2}ll tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor a9\; 19" Peraturan Menteri 7A lPermentan/SR .L4A / rc l2A1t Pupuk Hayati dan Pembenah Pertanian Nomor tentang Pupuk Organik, Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2CILL Nomor 66fl; 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4 lzA13 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32lPermentan/OT.L4O lS I2OIZ tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor IOSS); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2aglpMK.o2/zars tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1613); 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ L2/ 2O1S tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2O16; 24. Peraturan Menteri perindustrian Nomor 69lM.IND IPERI 512015 tentang penggunaan Kantong satu Merk untuk Pupuk Bersubsidi; 25. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 634 IMPP /Kep I 9 I 2002 tentang Ketentuan Jan Tata Caral Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di pasar; I I 26. Keputusan Menteri Pertanian 669/Kpts IOf .L6Al212012 tentang Nomor Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk. 27 . Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Tahun 2ALS Nomor 59).
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAIT UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota. 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota. 7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatf" pupuk. I 9. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 1O. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 1 1. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. 12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi. 13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 14. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan danlatau udang. 16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 17. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan /atau udang dengan luasan tertentu. 2o. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaks€rna penugasan untuk subsidi pupuk. 2l.Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk[ Sektor Pertanian yang berlaku 22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanflaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak ralqrat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/ Walikota untuk kabupaten/ kota. 26. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 27. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 28. Dinas Perkebunan adalah instansi yang membidangi Perkebunan di Provinsi atau Kabupaten I Kota. 29. Dinas Peternakan adalah instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi atau KabupatenlKota. 3O. Dinas Perikanan adalah instansi yang membidangi Perikanan dan Kelautan di Provinsi atau Kabupaten. BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga; (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak diperuntukkan bagr perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Pasal 3 {1} Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang di4jukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi; (2} Kebr.ltr"lhan Purpuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektotr, dan sebaran bulanan, ssfagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. ' Pasal4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalar,r Pasal 3 dirinei lebih laqiut menurut Kecamatan, jenis, jwnlah, sub selrtor dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini, yang merupakan bagran tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. . , (2) Peraturan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (U paling larnbat ditetapkan pada akhir Bulan Desernber 2A16. Pasal 5 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut rnenumt keeamatan, jenis, junrlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. {2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan Penlruluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) I(abupaten" Pasat 6 Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pernbinaan kepada kelompok tani dalam perqrusunan RDKK sesuai luas areal \ usahatani dan/ata,u kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat petani di v wilayahnya. Pasal 7 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor. (2) Realokasi antar kabupaten dalam urilayah Provinsi Sulawesi Selatan lebih lanjut ditetapkan oleh Gubenrur sesuai kebutuhan; (3) Reatokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati. (a) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan, sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidaklr. melampaui aleikasi 1 (satu) tahun Pupuk Bersubsidi sebagaimana pupuk An-organik dan Pupuk oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. BAB III PEITYALURAI{ PUPUK BERSUBSIDI Pasal 8 dimaksud dalam Pasal 2 Organik yang diproduksi Pasal 9 ayat (1) terdiri atas dan/atau diadakan (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Ntentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut : a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : 1. tepatjenis; 2.lepatjumlah; 3. tepat harga; 4. tepat tempat; 5. tepat waktu; dan 6. tepat mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (a) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petanilkelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapuul pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh; (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten; Pasal 1O (1) Pelaksana Subsidi Fupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di[ wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuanJ/angberlaku; [' (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 11 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET; (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 ditetapkan sebagai berikut: (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. Pupuk ZA d. Pupuk NPK e. Pupuk Organik a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. Pupuk ZA d. Pupuk NPK e. Pupuk Organik Rp. 1.8O0; per kg; Rp. 2.OOO; per kg; Rp. 1.4O0; per kg; Rp. 2.3OO; per kg; dan Rp. 500; per kg; 50 kg; 50 kg; 50 kg; 50 kg; dan 4O kg. Pasal 12 (1) Kemasan Fupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan (21 Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk lJrea bersubsidi berwarna pink dan PupukZA bersubsidi berwarna orange. BAB TV PENGAWASAN DAN PELAPORAIIT Pasal 13 Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini [V sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Pasal 14 (1) KPPP Kabupaten wqjib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya; (2) KPPP Kabupaten d"alam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pen5rufrrfr[ Pertanian Lapangan Pasal 15 (U KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati sekali dalam tiga bulan; (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas Provinsi sekali dalam sebulan; BAB V I{ETETITUAIT PENU'TUP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ksal I"7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tragi. Pasel 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatar.nnya dalarn Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
15

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ZB Tahun 2A1-4 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan Biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu diatur sistem peiayanan kesehatan melalui jaminan pembiayaan dalam program jaminan kesehatan; bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 01.a Tahun 2AL6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Jeneponto, tidak sesuai lagi dengan perkembangall penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional {JKN) saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Zg Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor LT Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negaral Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I Negara Republik Indonesia Nomor 42561; I 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor aa00); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2OA4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 150, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56|; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOOq Nomor 144, Tarrbahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5063h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2011 Nomor 1"16, Tambahan Lembaral Negara republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun ZOL+ Nomor 244, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 55S7); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangrUndang Nomor 09 Tahun 20 15 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ]; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang Administrasi Pemerintahan {l,embaran Negara Republik Indonesi Tahun 2OL4 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2Ol4 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan I-embaran Negara Republik indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOT tentang psrllagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negarq Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 82, TambahanL Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a7371; t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Teatang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25s); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2Al4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA14 Nomor B1 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20l S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2A16 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187); Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 20OB tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 1Sg).
PTRATURAI BUPATI TEIYTAfrG P&"TUIVJUK PELAI(SANAAII PEIVGELOLAAIT DAfrA I(APITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAIII KESEHATAN NASIOITAL UKNI PAI}A FASILT?AS PELAYANAN KESEHATAN TII{GI(AT PER?AMA DI KAEUPATEN JESTPOITTO. BAB I IffiTEN?UAIII UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d,engan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. I 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah|. sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah i 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 13. 14. 15. 16. t7. 18. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. 5. Fusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disinglat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Telcris Dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto yang mempunyai *ilayah kerja tertentu di tingkat kecaraatan. 6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehata.n Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. 7. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap oramg yang masuk ke Fuskeamas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan; 8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas uatuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas manpun perawataa sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. 9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah satu unit peleyanan Puskesmas dengaa kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disiagkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. 11. Poliklinik Kesehatan Desa yaog selanjutnya disingkat PKD adatah unit pelayanan Kesehatan Ihu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yarrg dikelola oleh Bidan Desa bekeq'a sarrra dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala upr Puskesmas. L2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutrrya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk o1eh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenage kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Pos Pealayanan Terpadu {POSYANDU}, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. 13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yaflg diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, peyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derqjat kesehatan masyarakat. 14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. 15. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. 16. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesrnas Rawat Inap. 17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan judahl pelayanan kesehatan yang diberikan. I 19. 20. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayaran yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional" Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang teiah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang selanjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergoiong fakir miskin dan 22. orang tidak mampu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang meaerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II IT{AITSUD DAN TUJUAI{ Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagi peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggararya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 T\:juan Petunjuk Pelaksanaan Pengguilaatl Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminarr Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perCIrangan; c. menetapkan tempat pelayanar kesehatan primer perorangan; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan pola pengeloiaan keuangan BLUD. BAB III PELAYAIYAIT KESEIIATASI DAT{ TEMPAT PELAYAITAIT PROGRAM JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (U Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di kesehatan tingkat pertama; (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum rujukan; pelayanan 21. dilakukanl (3) Kasus rujukan balik; (4) Pemeriksaan, perrgobatan dan pelayanarr kesehatan gigi tingkat pertama; (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu menyusui dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas; tzj Puskesmas keliUng; (3) Puskesmaspembantu; (4) UKBM lainnya. BAB TV PETAYAITAIT KTSEHATAI{ YA![G TIDATI DIJAMIIT Pasal 6 Peiayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang herlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan keetratan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tduan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguarl kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. a-lat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susr4 m. perhekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaa; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungarutya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAIIAJEMEIY PUSKESMAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (U Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a" Penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan) dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Fuskesmas mengadakan pertemuanp untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan targetlcakupan yang harus dicapai; I 2. puskesmas menyusun POA tahunan {Januari s/d Desember}; 3. POA Puskesmas harus rnendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1" disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetqjuan Kepala Dinas Kesehatan guna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dihahas dalam Lokakarya Mini Puskesmas. c. Kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesrnas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan. (21 Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. (3) Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PENGELOLAAN DANA I{APITASI DAN I{Oil KAPITASI JKIY BAGIAIT KESATU Umum Pasal 8 (U BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada UPT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. (21 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. (3) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. (4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat i2) dibayarkan melalui rekening Kas Daerah kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dengan pemindahbukuan kepada masing-masing FKTP. BAGIAIT KTDUA Penganggaran Pasal 9 (1) Kepala UPT Puskesmas menJrusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah TSKPD) Dinas Kesehatan. (21 Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinag Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan! rencana belanja dana kapitasi JKN. I t3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli DaeraJr, obyek Dana kapitasi JKN pada UPT Fuskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-raasing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaima:ea dimaksud pada ayat 12| dipergunakan sebagai bahan penJrusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela:rja Daerah TAPBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAGIAIIT KSHGA Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 1(} Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ar:.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal g ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masiag-masing UPT Fuskesmas setiap tahun anggaran atas usulan Kepala SKFD Dinas Kesehataa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah TPPKD), Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. trendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepa1a UPT Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah pating lambat pada tangrEal 5 bulan berikutnya untuk pengesatran oleh Kepala UFT Fuske$rla$; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 1O bulan berikutnya; c. berdasarka-n realisasi pendapatan dan belanja Kepa1a UPT Puske$mas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B) UPT Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Puskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehata,n dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Fuskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan, (4) ts) (u t2) (3) (1) t2| BAGIAN ITEEIBPAT Pertanggungiaraban Pasal 11 Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Berdasarkan SP2B UPT Puskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang hersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi la"poran Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidarg pengelolaan keuangan daerah. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VII PE}IAITFAATAN DTITA BAGIAIIT KESATU Umum Pasal 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 65Yo dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan braya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat lzl dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan rnedis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangar4 dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oieh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaraa jasa pelayanan kesehatan. BAGIAN KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (U Aiokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanerrt kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21 dimanfaatkan untukl pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenagaf non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. I (3) (1) {21 (3) (4) (s) (21 Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai tidak tetap, dan Penuga$an Khusus yang memiliki Surat Tanda Registrasi {STR}, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran. (41 Variabel jenis keteaagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 15O (seratus lima puluh); b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 1"00 {seratus); c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 8O {delapan puluh}; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 6O {enam puluh); e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 5O {lima puluh}; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 {dua puluh lima}. (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat t4l yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: a. tambahan nilai 100 {seratus}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; b. tambahan nilai 5O (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan c. tambahan nilai 3o {tiga puluh}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penarlggungjawab penatausahaan keuangan. (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang rnerangkap tugas sebagai penanggung jawab prograrn atau yal;.g setara., diberi tambahan nilai 1O (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. l7l Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang memiliki masa kerja: a. 5 {lima} tahun sampai dengan 10 {sepuluh} tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); b. 11 {sebelas} tahun sampai dengan 15 {lima belas} tahun, diberi tambahan nilai 1O {sepuluh}; c. 16 {enam belas} tahun sampai dengan 2O {dua puluh} tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); d. 21 {dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 {dua puluh lima} tahun, diberi tambahan nilai 20{dua puluh};dan e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima). (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari keq'a, diberi niiai 1 {satu} poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 {tujuh}jam, dikurangi 1 {satu) poin. (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat. yang berwenang pating banyak 3 {tiga} hari kerja tetap diberikan nitai[- sebagaimana dimaksud pada ayat {B} huruf a. I (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: FORMULIR PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA ffitr[MtruE Tanggungiawab Program yang dipegang (1) Jumlah Total Seluruh Point Keteranqan : Persentasi Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam bulan BAGIAN KEIIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan penyetoran Pendapatan UPI Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat t3) dimanfaatkan untuk: a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, meliputi: a. belanja barang operasional, terdiri atas: 1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 2. pelayanan kesehatan luar gedung; 3. operasional dan pemeiiharaan kendaraan puskesmas keliling; 4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau 7. pemeliharaan sarana dan prasarana. b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang* Undangan. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus mempertimhangkan ketersediaarl yang diatokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus berpedoman pada[ formularium nasional. f (2) (3) (4) (1) (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan litofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. {7} Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimala dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagisll tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB VIII PEMANFAATAil SISA DANA KAPITASI Pasal 16 Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam ha] sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pela5.anan kesehatan. Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat tU berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. Pasal 17 Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB IX PEMBIIIAAI$ DAN PENGAWASAIS Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjaag dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuanf. Peraturan Perundang-Undangan. I t (21 (3) BAB X KETENTUAIT PEI{UTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 0L.a Tahun 2A1,6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan brr., Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertarna di Kabupaten Jeneponto dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi" Pasal 2O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
PTRATURAI BUPATI TEIYTAfrG P&"TUIVJUK PELAI(SANAAII PEIVGELOLAAIT DAfrA I(APITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAIII KESEHATAN NASIOITAL UKNI PAI}A FASILT?AS PELAYANAN KESEHATAN TII{GI(AT PER?AMA DI KAEUPATEN JESTPOITTO. BAB I IffiTEN?UAIII UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d,engan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. I 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah|. sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah i 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 13. 14. 15. 16. t7. 18. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Jeneponto. 5. Fusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disinglat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Telcris Dinas kesehatan Kabupaten Jeneponto yang mempunyai *ilayah kerja tertentu di tingkat kecaraatan. 6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas rawat Jalan, Puskesmas rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehata.n Desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya. 7. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang member pelayanan terhadap oramg yang masuk ke Fuskeamas untuk keperliuan observasi, diagnose, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan; 8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang di beri tambahan ruangan dan fasilitas uatuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas manpun perawataa sementara di ruang gawat inap dengan tempat tidur. 9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat PUSTU adalah satu unit peleyanan Puskesmas dengaa kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disiagkat PUSLING adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, PUSTU dan Poliklinik Kesehatan Desa. 11. Poliklinik Kesehatan Desa yaog selanjutnya disingkat PKD adatah unit pelayanan Kesehatan Ihu dan Anak, Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yarrg dikelola oleh Bidan Desa bekeq'a sarrra dengan pemerintah desa yang bertanggungiawab kepada Kepala upr Puskesmas. L2. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutrrya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk o1eh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenage kesehatan untuk melakukan upaya promotif, preventif maupun kuratif dibawah pembinaan teknis Puskesmas seperti Pos Pealayanan Terpadu {POSYANDU}, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Pos Obat Desa dan lain-lain. 13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yaflg diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, peyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit dan peningkatan derqjat kesehatan masyarakat. 14. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang deiberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, konsultasi visit, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya. 15. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Fuskesmas atau jaringannya. 16. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Primer adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik danlatau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Puskesrnas Rawat Inap. 17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukun yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan judahl pelayanan kesehatan yang diberikan. I 19. 20. Dana Non kapitasi adalah besaran pembayaran yang di bayar oleh BPJS Kesehatan kepada UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional" Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang teiah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program JKN. Bukan Penerima Bnatuan Iuran yang selanjutnya disebut bukan penerima PBI JKN adalah peserta yang tidak tergoiong fakir miskin dan 22. orang tidak mampu. 23. Pasien adalah Peserta JKN yang meaerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan. BAB II IT{AITSUD DAN TUJUAI{ Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat dan Jaringannya adalah : a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di UPT Puskesmas dan jaringannya bagi peserta JKN; b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan jaringannya; c. mendukung terselenggararya pembinaan program JKN di setiap jenjang administrasi. Pasal 3 T\:juan Petunjuk Pelaksanaan Pengguilaatl Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminarr Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Fusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya adalah : a. menetapkan sasaran program JKN; b. mengatur pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan primer perCIrangan; c. menetapkan tempat pelayanar kesehatan primer perorangan; d. mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin; e. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; f. mengatur pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dan jaringannya yang belum menerapkan pola pengeloiaan keuangan BLUD. BAB III PELAYAIYAIT KESEIIATASI DAT{ TEMPAT PELAYAITAIT PROGRAM JKIT Pasal 4 Pelayanan kesehatan tingkat pertama mencakup : (U Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di kesehatan tingkat pertama; (2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum rujukan; pelayanan 21. dilakukanl (3) Kasus rujukan balik; (4) Pemeriksaan, perrgobatan dan pelayanarr kesehatan gigi tingkat pertama; (5) Pemeriksaan ibu hami1, nifas, ibu menyusui dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan (6) Rehabilitasi medic dasar. Pasal 5 Tempat pelayanan kesehatan perorangan untuk peserta JKN meliputi : (U UPT Puskesmas; tzj Puskesmas keliUng; (3) Puskesmaspembantu; (4) UKBM lainnya. BAB TV PETAYAITAIT KTSEHATAI{ YA![G TIDATI DIJAMIIT Pasal 6 Peiayanan kesehatan bagr peserta JKN yang tidak dijamin meliputi : a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang herlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cidera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan keetratan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tduan kosmetik dan/atau estetik; f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas {memperoleh keturunan}; g. pelayanan meratakan gtgi; h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; i. gangguarl kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan; k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; 1. a-lat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susr4 m. perhekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaa; o. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungarutya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. BAB V MAIIAJEMEIY PUSKESMAS Pasal 7 Penyelenggaraan program JKN di UPT Puskesmas dan jaringannya harus didukung dengan pelaksanaan manajemen JKN yang terdiri dari : (U Perencanaan tingkat Puskesmas, meliputi : a" Penyusunan POA {Plan Of Action} tahunan (pada awal kegiatan) dengan tahapan : 1. dinas kesehatan dan UPT Fuskesmas mengadakan pertemuanp untuk menentukan rencana kegiatan, target sasaran dan targetlcakupan yang harus dicapai; I 2. puskesmas menyusun POA tahunan {Januari s/d Desember}; 3. POA Puskesmas harus rnendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. b. penyusunan POA bulanan dengan ketentuan : 1" disusun setiap akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya, dengan persetqjuan Kepala Dinas Kesehatan guna pencairan dana; 2. merupakan rincian dan POA tahunan untuk dihahas dalam Lokakarya Mini Puskesmas. c. Kegiatan diluar POA tahunan Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mendesak, Fuskesrnas dapat mengadakan kegiatan diluar POA tahunan dengan membuat rencana kegiatan khusus yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan. (21 Lokakarya mini, penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam rangka : a. membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut; b. membahas hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan lalu; c. desiminasi informasi. (3) Evaluasi meliputi : Menyelesaikan masalah dan pengaduan masyarakat. BAB VI PENGELOLAAN DANA I{APITASI DAN I{Oil KAPITASI JKIY BAGIAIT KESATU Umum Pasal 8 (U BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada UPT Puskesmas didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan. (21 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada UPT Fuskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan. (3) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas. (4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat i2) dibayarkan melalui rekening Kas Daerah kepada Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dengan pemindahbukuan kepada masing-masing FKTP. BAGIAIT KTDUA Penganggaran Pasal 9 (1) Kepala UPT Puskesmas menJrusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah TSKPD) Dinas Kesehatan. (21 Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD {RKA-SKPD) Dinag Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan! rencana belanja dana kapitasi JKN. I t3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli DaeraJr, obyek Dana kapitasi JKN pada UPT Fuskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-raasing UPT Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan. Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaima:ea dimaksud pada ayat 12| dipergunakan sebagai bahan penJrusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela:rja Daerah TAPBD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAGIAIIT KSHGA Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 1(} Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Ar:.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD {DPA-SKPD} pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal g ayat {5}. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada UPT Puskesmas, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masiag-masing UPT Fuskesmas setiap tahun anggaran atas usulan Kepala SKFD Dinas Kesehataa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah TPPKD), Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut : a. trendahara Dana kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepa1a UPT Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah pating lambat pada tangrEal 5 bulan berikutnya untuk pengesatran oleh Kepala UFT Fuske$rla$; b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun realisasi pendapatan dan belanja UPT Puskesmas, selanjutnya Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 1O bulan berikutnya; c. berdasarka-n realisasi pendapatan dan belanja Kepa1a UPT Puske$mas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP3B) UPT Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja {SP2B} UPT Puskesmas oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); d. pejabat penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehata,n dan PPKD selaku BUD melakukan Pembukuan atas pendapatan dan belanja UPT Fuskesmas sesuai SP2B UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan, (4) ts) (u t2) (3) (1) t2| BAGIAN ITEEIBPAT Pertanggungiaraban Pasal 11 Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Berdasarkan SP2B UPT Puskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang hersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi la"poran Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidarg pengelolaan keuangan daerah. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {2} dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VII PE}IAITFAATAN DTITA BAGIAIIT KESATU Umum Pasal 12 Dana Kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a untuk tiap UPT Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 65Yo dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan braya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat lzl dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati Jeneponto atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan : a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan rnedis habis pakai; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangar4 dan c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. Dana Non Kapitasi yang diterima oieh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaraa jasa pelayanan kesehatan. BAGIAN KEDUA Jasa Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (U Aiokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanerrt kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (21 dimanfaatkan untukl pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenagaf non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. I (3) (1) {21 (3) (4) (s) (21 Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai tidak tetap, dan Penuga$an Khusus yang memiliki Surat Tanda Registrasi {STR}, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran. (41 Variabel jenis keteaagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a, dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 15O (seratus lima puluh); b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 1"00 {seratus); c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 8O {delapan puluh}; d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 6O {enam puluh); e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 5O {lima puluh}; dan f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 {dua puluh lima}. (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat t4l yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut: a. tambahan nilai 100 {seratus}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; b. tambahan nilai 5O (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan c. tambahan nilai 3o {tiga puluh}, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penarlggungjawab penatausahaan keuangan. (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang rnerangkap tugas sebagai penanggung jawab prograrn atau yal;.g setara., diberi tambahan nilai 1O (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. l7l Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat {4} yang memiliki masa kerja: a. 5 {lima} tahun sampai dengan 10 {sepuluh} tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); b. 11 {sebelas} tahun sampai dengan 15 {lima belas} tahun, diberi tambahan nilai 1O {sepuluh}; c. 16 {enam belas} tahun sampai dengan 2O {dua puluh} tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); d. 21 {dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 {dua puluh lima} tahun, diberi tambahan nilai 20{dua puluh};dan e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima). (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari keq'a, diberi niiai 1 {satu} poin per hari; dan b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 {tujuh}jam, dikurangi 1 {satu) poin. (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat. yang berwenang pating banyak 3 {tiga} hari kerja tetap diberikan nitai[- sebagaimana dimaksud pada ayat {B} huruf a. I (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: FORMULIR PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA ffitr[MtruE Tanggungiawab Program yang dipegang (1) Jumlah Total Seluruh Point Keteranqan : Persentasi Kehadiran : Jumlah Kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam bulan BAGIAN KEIIGA Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dan penyetoran Pendapatan UPI Puskesmas Pasal 14 Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat t3) dimanfaatkan untuk: a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, meliputi: a. belanja barang operasional, terdiri atas: 1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 2. pelayanan kesehatan luar gedung; 3. operasional dan pemeiiharaan kendaraan puskesmas keliling; 4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau 7. pemeliharaan sarana dan prasarana. b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang* Undangan. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus mempertimhangkan ketersediaarl yang diatokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} harus berpedoman pada[ formularium nasional. f (2) (3) (4) (1) (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan litofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. {7} Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimala dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagisll tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB VIII PEMANFAATAil SISA DANA KAPITASI Pasal 16 Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Dalam ha] sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pela5.anan kesehatan. Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat tU berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. Pasal 17 Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. BAB IX PEMBIIIAAI$ DAN PENGAWASAIS Pasal 13 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjaag dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuanf. Peraturan Perundang-Undangan. I t (21 (3) BAB X KETENTUAIT PEI{UTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 0L.a Tahun 2A1,6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan brr., Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional UKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertarna di Kabupaten Jeneponto dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi" Pasal 2O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.
15

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT