PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 578 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 71 Tahun 2021
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Wonogiri No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 71 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Wonogiri No. 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 72 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017
  2. Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 72 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Wonogiri No. 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 73 Tahun 2022
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 73 Tahun 2019
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Melalui Aplikasi Prestasiku

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 73 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 73 Tahun 2021
Ketentuan dan Batasan Jumlah Pengajuan Permintaan Belanja Tambahan Uang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 74 Tahun 2022
Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan