Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan Bahan Tambahan pangan dan Bahan Berbahaya Dalam Pangan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya
berkewajiban untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat, salah satunya kualitas
kesehatan masyarakat melalui makanan yang
ditambahkan bahan berbahaya. Penggunaan bahan tambahan makanan
berbahaya di Kota Palangka semakin meluas
dan meningkat. Dalam rangka melindungi kesehatan
masyarakat dari pangan yang mengandung
bahan tambahan makanan yang berbahaya,
perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanggulangan peredarannya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M
DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun
2012
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN;
BAB III PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN BERBAHAYA;
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB VI PENDANAAN;
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB VIII PENYIDIKAN;
BAB IX KETENTUAN PIDANA;
BAB X KETENTUAN LAINL
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan
kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan
kewenangan Pemerintah Daerah serta peran
masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan
sampah dapat berjalan secara propersional, efektif
dan efesien
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2011; Peraturan Pernerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016
Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
a. sampah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
c. sampah spesifik.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan
Lingkungan dan Pertamanan (Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya
Tahun 2006 Nomor 03) dinyatakan tidak berlaku.
48 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017
ABSTRAK:
A. Bahwa Dengan Terjadinya Keadaan Yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Harus Digunakan Untuk Tahun Berjalan, Pergeseran Kegiatan Antar SKPD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru Atau Kegiatan Altematif, Penambahan Atau Pengurangan Target Kinerja Dan Pagu Kegiatan Serta Perubahan Lokasi Dan Kelompok Sasaran Kegiatan Tahun 2017, Maka Dipandang Perlu Merubah Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2017;
B. Bahwa, Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2015
Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21
Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Tertib Administrasi Dan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah Diperlukan Pedoman Berdasrkan Cara Dan Metode Yang Pasti Baku Dan Standar Sehingga Tidak Bertetangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kepentingan Umum/Atau Kesulitan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRODUK HUKUM DAERAH; BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH; BAB IV PERENCANAAN PERATURAN DAERAH ; BAB V PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH; BAB VI PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH; BAB VII PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETASAN; BAB VIII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI DAN PENGADAAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
94 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya nomor 12 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kota palangkaraya
ABSTRAK:
a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016;
b. bahwa agar pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Palangka Raya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TJSL;
BAB V KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangkaraya
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya;
b. bahwa dalam rangka pencapaian kineija promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/ HK.001/MKP/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II ORGANISASI;
BAB III TATA KERJA;
BAB IV PERSYARATAN;
BAB V PENGANGKATAN;
BAB VI PEMBERHENTIAN;
BAB VII PENDANAAN DAN PELAPORAN;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembengunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016; Peratura Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB III : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN;
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2017.
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah melindungi segenap
bangsa dan selur uh tumpah darah Indonesia,
oleh karena itu harus ada perlindungan terhadap
kehidupan dan penghidupan kepada rakyat dari
ancaman bencana. Wilayah Kota Palangka Raya memiliki
konclisi geografis, geologis, demografis, dan
klimatologis yang rawan terjadi bencana, baik
yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor
non alam yang dapat menyebabkan kerugian
harta benda, dampak psikologis, korban jiwa dari
kerusakan linkungan, yang dalam keadaan
tertentu dapat menghambat pembangunan
daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana harus menetapkan kebijakan daerah di
wilayahnya yang selaras dengan pembangunan
daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG;
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
BAB IV PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA;
BAB V KERJASAMA;
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT;
BAB VII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DAN EVALUASI;
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
42 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Di Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kepastian dalam Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya dimaksud;
b. bahwa prosedur dan standar yang digunakan dalam Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya, memiliki standar baku dalam Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TUJUAN;
BAB III SYARAT PENGANGKATAN;
BAB IV SUMBER;
BAB V TATA CARA PENGANGKATAN;
BAB VI TUGAS KEWAJIBAN, PROPORSI DAN DAERAH SASARAN;
BAB VII PELAPORAN;
BAB VIII PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 55
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun
2017 ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu
ketentuan mengenai tanda daftar usaha pariwisata
Undang-Undang nomor 5 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 10 Tahun
2017
Pendaftaran Usaha Pariwisata, bertujuan untuk :
a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi
pengusaha pariwisata; dan
b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan
mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
