Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saingan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo,perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan serta sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ritalisasi Sekolah menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendikbud No. 34 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perindustrian No.3/M-IND/PER/1/2017.
Dalam Peraturan di atur tentang kebijakan ravitalisasi SMK,kerjasama antara SMK dengan pelaku usaha,perguruan tinggi,LSP dan pihak lain yang terkait,revitalisasi sistem sertifikasi profesi,revitalisasi kurikulum,revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan,revitalisasi sarana dan prasarana,revitalisasi pengelolaan lembaga,pendampingan untuk SMK swasta,peranan gubernur dan perangkat daerah,pendanaan,ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
Terdiri dari 31 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 31 Tahun 2020
perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 27 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2020/No.31
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk sehubungan dengan perubahan asusmsi kebijakan keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan prioritas daerah,tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam peraturan gubernur gorontalo nomor 27 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan pasal 343 peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah dareh.
Dasar Hukum peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP RI No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda No 3 Tahun 2009; Perda Provinsi Gorontalo No.8 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Gorontalo No.27 Tahun 2020; Perda Provinsi Gorontalo No.10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Terdiri Dari 3 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020
PERGUB Prov. Gorontalo No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021
rENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2020/No.30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) peraturan pemerintah dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan gubernur tentang rencana kerja perangkat daerah tahun 2021.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda Provinsi Gorontalo No.3 Tahun 2009; Perda No.8 Tahun 2017; Pergub No.8 Tahun 2017; Pergub No.48 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No.23 Tahun 2019; Pergub No.26 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur tentang rencana kerja perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Terdiri dari 3 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020
pelaksanaan pengendalian pembangunan denan sistem elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan pemerintah daerah
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2020/No.29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan dengan Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efisien dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah perlu sistem e-monev dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan di Provinsi Gorontalo dan pengendalian pembangunan dengan sistem e-monev dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan data yang uptodate dan dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,penyusunan laporan akuntabilitasi kinerja pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No 14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sabagimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Provinsi Gorontalo No.3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan aplikasi sistem elekronik monitoring evaluasi dan pelaporan,Mekanisme pengendalian pembangunan menggunakan e-monep.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pramuwisata
ABSTRAK:
Peraturan di bentuk untuk dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pramuwisata dalam pelaksanan tugas dan fungsinya diperlukan pengembangan kapasitas dan kompetensi Pramuwisata Dan berdasarkan beberap ketentuan dalam Peraturan Menteri Parawisata No.13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dan Ekonomi Kreatif No.4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Parawisata dan Ekonomi Kratif No.5 Tahun 2014; PMP dan EK No. 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Prov.Gorontalo No.2 Tahun 2019; Pergub Gorontalo No.61 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penggolongan,kartu tanda pengenal,hak dan kewajiban pramuwisata,persyaratan pramuwisata,pembinaan dan pengawasan,pendanaan,sanksi administratif,ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020
kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi,serta tata kerja sekretariat daerah provinsi gorontalo
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2020/No.27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai keduduka,susunan organisasi,tugas dan fungsi,serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Dan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo No.47 Tahun 2017.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda Prov.Gorontalo No.11 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja,eselon,pengangkatan dan pemberhentian,ketentuan lain-lain,ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 No.47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 62 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan cepat, tepat. dan bertanggung jawab atas pengaduan aparatur sipil negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengembangan zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Dasar hukum peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dngan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2002; Permenpan-rb No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Dilingkungan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya mengatur tentang whistleblower, tim pengelola pengaduan, mekanisme pengaduan, pengelola pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan keputusan Gubernur Gorontalo Nomor; 118/32/III/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum peraturan UU No.38 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perda Prov Gorontalo No.03 Tahun 2006; Perda Prov Gorontalo No.5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Gorontalo No.9 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Gorontalo No.118/32/III/2020; SE Mendagri No. 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor termasuk didalamnya mengatur tentang Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
PERGUB Prov. Gorontalo No. 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 6
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PEDOMAN PENDISIPLINAN PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MENUJU TATANAN NORMAL BARU DI PROVINSI GORONTALO
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Tatanan Normal BARU di Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dilakukan upaya diberbagai aspek kesehatan , sosial, maupun ekonomi dan untuk pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) pada aktivitas/kegiatan diluar rumah dan kegiatan berpergian bagi setiap orang yang keluar dan/atau masuk Provinsi Gorontalo, serta untuk pendisplinan protokol pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka membentuk perilaku hidup yang sesuai dengan tatanan normal baru untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman dimasa pandemi.
Dasar hukum peraturan UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.38 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.40 Tahun 1991; PP No.50 Tahun 2012; PP No.88 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.33 Tahun 2018; Keputusan Menkes RI No. Hk.01.07/Menkes/328/2020; Keputusan Mendagri No. 440-830 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendagri No. 440-842 Tahun 2020; SE Menkes No. HK.02.01/MENKES/335/2020; SE Menpan RB No.58 Tahun 2020; SE Menag No.15 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi, dan Ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 22 Tahun 2020
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HASRI AINUN HABIBIE
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur bahwa dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BULD, maka BULD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur oleh Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.38 Tahun 2020; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Pemendagri No.79 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah DR.Hasri Ainun Habibie termasuk didalamnya Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Laporan Keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi, serta Review dan Audit.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
Terdiri dari 216 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
