Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Delang Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT;
BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT;
BAB III PENDANAAN;
BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT;
BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bulik Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pmerintahan daerah
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan untuk Kecamatan.
- Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- Tugas dan Kewenangan Camat
- Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Camat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017.
UU Nomor 5 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri NOmor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Perda Kab. Lamandau Nomor 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2017;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun 2017 semula berjumlah Rp 802.624.865.000,- bertambah sejumlah Rp152.144.569.457,- sehingga menjadi Rp954.769.434.457,-.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bulik Timur Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan
Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT;
BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT;
BAB III
PENDANAAN;
BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT;
BAB V
PROSEDUR PENANDATANGANAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketersediaan pelayanan medik
spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
sebagai upaya mendukung pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional dibutuhkan keberadaan tenaga dokter
spesialis. Terdapat kekosongan tenaga dokter spesialis
sebagai pelaksana pelayanan medik spesialislik di Rumah
Sakit Umum Daerah khususnya tenaga dokter spesialis
berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil. Sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tenaga
dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pelayanan medik
spesialislik di Rumah Sakit Umum Daerah perlu
dilaksanakan pengadaan dokter spesialis kunjungan dan
dokter spesialis residen melalui peijanjian kerja
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Permenkes Nomor 159/Menkes/Per/IV/1998; Permenkes Nomor 159b/Menkes/Per/IV/1988; Peraturan Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun
2008; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB III PENGADAAN DOKTER SPESIALIS;
BAB IV JENIS DAN POLA PERJANJIAN KERJASAMA;
BAB V SYARAT DAN MATERI MUATAN PERJANJIAN KERJASAMA;
BAB VI PENGADAAN;
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN;
BAB IX KRITERIA DAN BESARAN PENGHASILAN/GAJI;
BAB X FASILITAS;
BAB XI PENDANAAN;
BAB XII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 47 Tahun 2017
PERBUP Kab. Lamandau No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan
Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
PERBUP Kab. Lamandau No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017
Tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka perlu segera menetapkan peraturan
pelaksanaannya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003; Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGELOMPOKAN KEUANGAN DAERAH;
BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB IV
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB V
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI;
BAB VI
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA
TUNJANGAN OPERASIONAL DAN BELANJA RUMAH TANGGA
BAGI PIMPINAN DPRD;
BAB VII
TENAGA AHLI PRAKSI;
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa Rumah Saldt Umum Daerah (RSUD) Lamandau telah
ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK
BLUD) secara penuh. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status
penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum
bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
KEWAJIBAN DIREKTUR ;
Ill
PEMBENTUKAN,PERSYARATAN,TUGASPOKOK
DAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN;
BAB IV
PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA ;
BAB V
METODE PENGADAAN BARANG/JASA ;
BAB VI
EVALUASI PENAWARAN PADA PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA;
BAB VI
EVALUASI PENAWARAN PADA PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA;
BAB VIII
JENIS KONTRAK;
BAB IX
PENANDATANGANAN KONTRAK;
BAB X
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK;
BABXI
PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN;
BABXII
PERUBAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK;
BAB XIII
SERAH TERIMA PEKERJAAN ;
BAB XIV
SANKSI;
BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ;
BAB XVI
SWAKELOLA ;
BAB XVII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENUNJUKAN LANGSUNG;
BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN ;
BAB XIX
PENDANAAN;
AB XX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah Lamandau Carodik dan Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang
bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu
memberikan beasiswa melalui program beasiswa daerah. Agar pemberian beasiswa daerah tersebut bertujuan
untuk membantu yang berprestasi akademik, siswa dan
mahasiswa siswa yang berprestasi non akademik, mahasiswa
yang kurang mampu, mahasiswa yang dibantu oleh
perusahaan dan penghargaan bagi masyarakat yang
berprestasi yang berasal dari Bupati Lamandau
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II JENIS BEASISWA DAERAH;
BAB III PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA DAN MASYARAKAT BERPRESTASI;
BAB IV PENDANAAN;
BAB V MEKANISME DAN TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA OLEH PENERIMA BEASISWA;
BAB VI SANKSI;
BAB VII KETENTUAN UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor
33 Tahun 2014( Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 374) tentang Pedoman
Pemberian Beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017
ABSTRAK:
hahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat (31 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; eraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Larnandau Nornor 12 Tahun 2016
Jumlah bagi hasil pajak untuk tahun anggaran 2017 berjumlah
Rp.701.000.000,- (Tujuh Ratus Satu .Juta Rupiah) dan jurnlah bagi hasil retribusi daerah berjumlah Rp.257.341.204,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh
Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
