Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori di Kabupaten Simalungun.
UU Drt No. 7 Tahun 2956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; Perda Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Nagori Berdasarkan Hal Asal-Usul; Kewenangan Lokal Berskala Nagori; Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Pungutan Nagori; Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Nagori; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir di tepi jalan umum dan sesuai dengan izin prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 180/71/DPRD perihal Persetujuan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dipihak ketigakan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dapat menyetujui pelaksanaan pengelolaan parkir tersebut
b. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan parkir di Kabupaten Simalungun dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Petunjuk Teknis Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No 74 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Simalungun No. 31 Tahun 2017; Perbup Simalungun No. 5 Tahun 2018
Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun No. 31 Tahun 2012 yakni tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pembinaan Pengawasan; Pemungutan Retribusi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012
8 Hlmn., Lampiran 5 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Dasar Perhitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjuangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 183.31/7808/SJ Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu menetapkan Peraturan Bupati SImalungun tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Dasar Perhitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020.
UU Drt Nomor 7 Tahuhn 1956; Uu Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; Uu Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; Perda kabupaten SImalungun Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten SImalungun Nomor 8 Tahun 2018; Perda Kabupaten SImalungun Nomor 1 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 62 tahun 2017; Perbup Pimalungun Nomor 35 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 19 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
8 Hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Demi kelangsungan hidup dan keberadaan organisasi serta menjamin kelangsungan kegiatan organisasi perlu dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap dokumen/arsip yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan dokumen/arsip vital bagi suatu organisas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Peraturan Arsip Nasional No. 17 Tahun 2011; Peraturan Arsip Nasional No.. 49 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup SImalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
10 hlm. Lampiran 34 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 31 Tahun 2012
PERBUP Kab. Simalungun No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Juknis Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
