PERSALINAN MELALUI TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan Melalui Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di tenaga kesehatan, aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 97 Tahun 2017 dalam pasal 14 ayat 1, selain itu pasal 14 ayat 2 menjelaskan adanya lima aspek dasar dalam persalinan yaitu Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus ibu dan bayi baru lahir, semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di fasyankes;
b. bahwa masih banyak persalinan dilakukan di rumah dan ditolong oleh dukun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 79 Tahun 2007; Permenkes No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No. 27 Tahun 2019; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permenkes No. 21 Tahun 2021
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang persalinan melalui tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dengan menetapkan asas dan tujuan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan dukungan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD, OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BPD, INSENTIF RT/RW SERTA PENGHASILAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ABSTRAK:
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 81 DAN PASAL 100 PP NO 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 15 TAHUN 2004; UU NO 33 TAHUN 2004; UU NO 28 TAHUN 2009; UU NO 12 TAHUN 2011; UU NO 6 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 55 TAHUN 2005; PP NO 58 TAHUN 2005; PP NO 8 TAHUN 2006; PP NO 43 TAHUN 2014; PP NO 60 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014; PERDA KAB LINGGA NO 23 TAHUN 2012; PERDA KAB LINGGA NO 1 TAHUN 2015; PERBUP NO 3 TAHUN 2015
PERATURAN INI MENJELASKAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD DIANGGARKAN DALAM APBDESA YANG BERSUMBER DARI ADD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATACARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2018
pada peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai asas pengelolaan untuk pengalokasian dan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa TA 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 8,28/2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah saat ini serta upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pelu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
39 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2021
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 1 bulan September tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 19 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 25 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; PMK No. 17/PMK.07/2021; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Permendagri No. 28 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lingga No. 7 Tahun 2021.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Struktur APBD Kabupaten Lingga Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Honorarium Tim Kerja Dilingkungan
Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
di lingkungan puskesmas kabupaten lingga - honorarium tim kerja atas kelebihan jam kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 235
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Tim Kerja Atas Kelebihan Jam Kerja di Lingkungan Puskesmas Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
Untuk memaksimalkan pelayanan
kesehatan di lingkungan Puskesmas, perlu memberikan honorarium kepada Tim Kerja yang mempunyai kelebihan jam kerja dilingkungan
Puskesmas Kabupaten Lingga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Honorarium Tim Kerja Atas Kelebihan Jam Kerja di Lingkungan
Puskesmas Kabupaten Lingga.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.13 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.44 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Keputusan menaker No. Kep.233/Men/2003
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Honorarium Tim Kerja Atas Kelebihan Jam Kerja di Lingkungan Puskesmas Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Honorarium Tim Kerja Dilingkungan
Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pelayanan prima bidang perizinan dan non perizinan Kabupaten Lingga, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga; dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kab. Lingga No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 11 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 16 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 17 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2016
Peraturan ini menjelaskan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas, jenis-jenisnya, proses, waktu, dan biaya pelaksanaannya dan hal-hal terkait keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Lingga No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga No. 33 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lingga
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 9,29/2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah saat ini serta upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 49/PERME-KP/2014.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.
19 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
DALAM RANGKA TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA PERLU PENGATURAN TENTANG PEMBERIAN, PENILAIAN, PEMBERHENTIAN, PEMOTONGAN, PEMBIAYAAN, MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 12 TAHUN 2011; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 24 TAHUN 1976; PP NO 32 TAHUN 1979; PP NO 9 TAHUN 2003; PERDA KAB LINGGA NO 9 TAHUN 2016; PP NO 58 TAHUN 2005;
PERATURAN INI MENJELASKAN KRITERIA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, PEMBIAYAANNYA SERTA MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
MENCABUT PERBUP LINGGA NO 43 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PEMKAB LINGGA TA 2017
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2019
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lingga Nomor 135 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
12 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
