Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN PERMINTAAN SERTAPEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMKAB LINGGA
ABSTRAK:
Bahwa Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 bahwa Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 72 Tahun 2016; Perda Kab. Lingga No. 5 Tahun 2010
Peraturan ini mencakup prosedur pemberian uang makan, mulai dari penganggaran dan tata cara pembayarannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINANDAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP no. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006
Tunjangan perumahan yang diberikan adalah sebagai pengganti penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD Kab. Lingga terhitung 1 Januari 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pelayanan prima bidang perizinan dan non perizinan Kabupaten Lingga, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga; dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kab. Lingga No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 11 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 16 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 17 Tahun 2011; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2016
Peraturan ini menjelaskan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas, jenis-jenisnya, proses, waktu, dan biaya pelaksanaannya dan hal-hal terkait keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Lingga No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga No. 33 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lingga
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 6/34/2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2017.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagi landasan operasional pelaksana.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017 NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 4/22/2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lingga.
Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
• Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lingga sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan admnistratif pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 3/9/2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dibidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akanpenggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya. Bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lingga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200;5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM: 10 Tahun 2005; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009.
Dalam peraturan daerah ini diatur Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENGURUS BARANG Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
SEBAGAI UPAYA PENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DALAM TUGAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017 SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAERAH
UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 33 TAHUN 2004; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 58 TAHUN 2005; PP NO 8 TAHUN 2006; PP NO 3 TAHUN 2007; PP NO 27 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006
PERATURAN INI MENJELASKAN RINCIAN BESARAN TUNJANGAN SETIAP JENJANG PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 40 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
SEBAGAI TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU NO 28 TAHUN 1999; UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 15 TAHUN 2004; QUU NO 33 TAHUN 2004; UU NO 12 TAHUN 2011; UU NO 23 TAHUN 2014; PP NO 20 TAHUN 2001; PP NO 14 TAHUN 2005; PP NO 23 TAHUN 2005; PP NO 55 TAHUN 2005; PP NO 56 TAHUN 2005; PP NO 58 TAHUN 2005; PP NO 6 TAHUN 2006; PP NO 8 TAHUN 2006L PP NO 71 TAHUN 2010; PP NO 30 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO 64 TAHUN 2013;
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH MELIPUTI DEFINISI, PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENILAIAN DAN/ATAU PENGUNGKAPAN TRANSAKSI ATAU PERISTIWA SESUAI DENGAN PSAP. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS; SISTEM AKUNTANSI SKPD; SISTEM AKUNTANSI PPKD; DAN BAGAN AKUN STANDAR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
MENCABUT PERATURAN BUPATI NO 26 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH Di KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No 5 Tahun 2014
UU NO 6 TAHUN 1983; UU NO 31 TAHUN 2003; UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 15 TAHUN 2004; UU NO 28 TAHUN 2009; UU NO 12 TAHUN 2011; PP NO 58 TAHUN 2005; PP NO 38 TAHUN 2007; PP NO 39 TAHUN 2007; PP NO 91 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006; PERDA KAB LINGGA NO 2 TAHUN 2011
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH DILAKUKAN TERHADAP PIUTANG YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK ADALAH SEMUA JENIS PAJAK YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, MELIPUTI KEWAJIBAN POKOK PAJAK, BUNGA DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI YANG TERTUNGGAK SAMPAI DENGAN TANGGAL TERAKHIR PERHITUNGAN PEMBEBANAN HUTANG DAN TELAH TERCANTUM DALAM STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
DALAM RANGKA MELESTARIKAN, MELINDUNGI DAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA PESISIR DAN EKOSISTEMNYA SECARA BERKELANJUTAN, MELAKUKAN PENGATURAN DAN TATA KELOLA WILAYAH PESISIR SECARA BERKELANJUTAN
UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 31 TAHUN 2003; UU NO. 31 TAHUN 2004; UU NO. 1 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 32 TAHUN 2014; PP NO. 28 TAHUN 298; PP NO. 60 TAHUN 2007; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 16 TAHUN 2008; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 17 TAHUN 2008; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 20 TAHUN 2008; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 30 TAHUN 2010; PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 12 TAHUN 2013
PERATURAN INI DIBENTUK UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN DAN KONSERVASI PERAIRAN KABUPATEN LINGGA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
