Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal
6 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun
2018, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah, dalam rangka melaksanakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dibentuk Dinas Pendidikan dan Ketentuan lebih
lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas
Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas
Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018
Terdiri dari 31 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pendidikan
56 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 91 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas
pelaksanaan tugas, dan peningkatan mutu pelayanan
kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten
Bandung perlu melakukan upaya perubahan dan
perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil
Negara secara terencana dan terarah;
b. bahwa salah satu upaya perubahan dan perbaikan
kualitas Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilaksanakan melalui penerapan sistem
penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan
memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja, dan
serta perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil melalui
penggunaan teknologi informasi;, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah 12 Tahun 2016
Terdiri dari 41 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, mekanisme dan prosedur penilaian kinerja, ketentuan penghitungan skor hasil penilaian kinerja, sasaran kerja pegawai, tugas tambahan dan kreativitas, perilaku kerja pegawai, keberatan terhadap hasil penilaian kinerja, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan
evaluasi jabatan untuk setiap jabatan dilingkungannya dan
telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/997/M.SM.04.00/2018 tanggal 9 Nopember 2018
tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan surat Menteri
mengenai validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian
menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di
lingkungannya ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Terdiri dari 6 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, jabatan dan kelas jabatan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2018
PEDOMAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD 2018/10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Harmonisasi Produk Hukum Daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikanm dan memantapkan konsepsi suatu Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga antara Produk Hukum Daerah yang satu dengan Produk Hukum Daerah yang lain tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Untuk menjamin kepastian hukum atas harmonisasi Produk Hukum Daerah, diperlukan pedoman dengan metode yang pasti, baku dan standar sehingga Produk Hukum Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Bandung tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 13 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 57 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 71 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Produk Hukum Daerah;
3. Tata Cara Harmonisasi Produk Hukum Daerah;
4. Partisipasi Masyarakat;
5. Pembiayaan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana kerja Perangkat Daerah Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA
menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan Perkada;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Perubahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2018, dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2018, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2018, Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.388-
Bappeda/2017
Terdiri dari 12 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, perubahan renja perangkat daerah, pengendalian dan evaluasi , ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
mengatur mengenai rencana kerja perangkat daerah perubahan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung tahun 2018
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 telah dilakukan perubahan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 belum
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sehingga perlu
diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Perubahan Rencana Stategis Perangkat Daerah Lingkup
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2018
Terdiri dari 12 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, perubahan renstra PD, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.
mengatur mengenai perubahan rencana strategis (renstra) perangkat daerah lingkup kabupaten bandung tahun 2016-2021
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah /Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang
Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Perangkat Daerah /Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung ;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
pengaturan mengenai pengalokasian anggaran
pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, ketentuan sebagaimana
dimkasud pada huruf a perlu diubah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pengaturan
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah
/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/08/M.PAN/1/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun
2016 , Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 57 tahun 2017 tentang pengaturan pegawai non pegawai negeri sipil pada perangkat daerah /unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 95 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Bandung Nomor
66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 57 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, ketentuan lebih
lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016
Terdiri dari 78 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat daerah
124 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Pada Bank Umum
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
uang daerah dan meningkatkan pendapatan asli
daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
penempatan uang daerah dalam bentuk deposito
berjangka;
b. bahwa dalam rangka manajemen kas dan beresiko
rendah, penempatan uang daerah dalam bentuk
deposito berjangka merupakan investasi daerah
jangka pendek;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204
tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
dapat mendepositokan dan/atau melakukan
investasi jangka pendek uang milik Daerah yang
sementara belum digunakan sepanjang tidak
menganggu likuiditas keuangan daerah, tugas
daerah dan kualitas pelayanan publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito
Berjangka pada Bank Umum;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007
Terdiri dari 7 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, penempatan, mekanisme penempatan, bunga, pencairan, pelaporan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
mengatur mengenai penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
