Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah
yang berbasis pada kepentingan masyarakat
Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan sesuai dengan
amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2007; Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten jepara tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 pada Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan
- Standar Biaya dan Standar Satuan Harga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015;
Peraturan Buapti ini mengatur tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan alokasi penambahan jumlah pupuk bersubsidi oleh pemerintah, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, maka diperlukan adanya peninjauan kerbali atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomr 77 tahun 2005; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteni Pertanian Nomor 42/ Permentan/OT 140/09/2008; Peraturan Bupati
Nomor 88 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2009.
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 diubah.
84 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara; batwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar
Bab III Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2007.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan guna kelancaran tugas-tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pembagian tugas dengan Wakil Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Wakil Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat guna memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, dengan tidak mengubah fungsi pokoknya; bahwa dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka semua pihak termasuk Pemerintah Daerah wajib berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan peluang usaha yang lebih besar kepada masyarakat setempat; bahwa upaya memberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dalam kesatuan pengelolaan terkecil sehingga dapat dikelola secara efektif dan lestari sesuai dengan fungsi hutan sehingga sasaran utama untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dari usaha pemanfaatan hutan dapat berhasil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di wilayah Badan Usaha Milik Negara yang membidangi masalah kehutanan yang masuk Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat
Bab III Penetapan Lokasi
Bab IV Penyiapan Masyarakat
Bab V Perjanjian Kerjasama
Bab VI Pengelolaan
Bab VII Pengendalian
Bab VIII Pembatalan Kerjasama
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jepara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Eselon dan Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 55 Tahun 2011 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
batwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemenintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2011.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. JEPARA TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2022/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayal (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022, b. bahwa berkenaan dengan perkembangan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk disesuaikan;
c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peratuarn Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Noomr 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perda Prov Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Perda Prov Jawa tengah Nomor 5 Tahun 2019; Perda Kab. Jepara Nomor 2 Tahun 2007; Perda kab. Jepara Nomor 2 Tahun 2011; Perda Kab. Jepara Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2021
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2021/ No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembah
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Jepara, dan menyusun kembali untuk disesuaikan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14
Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Jepara; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
