PERBUP Kab. Jepara No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
Mencabut :
Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan PengeloLaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2016/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2012 dicabut.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 61 Tahun 2018
bantuan keuangan khusus - pemberian - penyaluran - pertanggungjawaban
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kab dapat memebrikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Pemerintah Desa, yang salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus; bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pemberian dan penggunaan bantuan keunagan khusus kepada pemerintah desa, agar tepat sasaran, efektif dan efisien, maka perbup Jepara No 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa perlu ditinjau dan mengatur kembali mengenai mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban bantuankeuangan khusus kepada pemerintah desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pedoman Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari kepada Pemerintah Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 25 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendes No 1 Tahun 2015; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2015; Perbup Jepara No 12 Tahun 2015; Perbup Jepara No 30 tahun 2015;Perbup Jepara No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuankeuangan khusus, penggunaan bantuan keuangan khusus, tata cara pengusulan bantuan keuangan khusus, penyaluran keuangan bantuan keuangan khusus, perencanaan kegiatan bantuan keuangan khusus, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan bantuan keuangan khusus; dan monitoring dan evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Perbup ini berlaku, maka Perbup Jepara No 29 Tahun 2015 tentang pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kab Jepara Tahun2018 No 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 61 Tahun 2020
PERBUP Kab. Jepara No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Jepara No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2020/ No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka penanganan kesehatan yang disebabkan oleh penyebaran wabah Covid-19 dan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial pada setiap desa di Kabupaten Jepara. Berdasarkan PMK No 156/PMK.07/2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 sebagimana telah diubah dengan Permendes PDTT No 14 Tahun 2020; PMK No 205/PMK.07/2019 sebagaimana diubah dengan PMK No 156/PMK.07/2020; Perbup[ Jepara No 60 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No 30 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Perabup Jepara No 60 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka agar dalam pelaksanaan operasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal perlu adanya petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomnor 79 Thun 2005; Peraturan Pemenintan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomnor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Pajak
Bab III Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan
Bab IV Dasar Pengenaan Tarif Pajak
Bab V Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak
Bab VI Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang
Bab VII Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penetapan Pajak
Bab VIII Tata Cara Pembayaran
Bab IX Tata Cara Penagihan Pajak
Bab X Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
Bab XI Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Bab XII Pemeriksaan
Bab XIII Keberatan dan Banding
Bab XIV Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab XV Kadaluwarsa
Bab XVI Insentif Pemungutan
Bab XVII Ketentuan Pidana
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 61 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagamana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapt memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja serta pertimbangan obyektif lainnya; bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Darah Kabupaten depara Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Besaran Tambahan Penghasilan
Bab IV Penghentian Tambahan Penghasilan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 201l tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan
penyelenggaraan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Pemeliharaan Arsip Aktif
Bab IV Pemeliharaan Arsip Inaktif
Bab V Ahli Media Arsip
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Tahun 2020/ No. 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencipatakan pemerintahan yang profesional efektif dan efisien dan transparan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 36 tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 tahun 2016; UU No 14 tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kli terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 82 Tahun 2012; Perpres No 95 tahun 2018; Permenkominfo No 4 Tahun 2016; PermenPANRB No 5 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 18 tahun 2012; Perda Kab Jepara No 14 tahun 2016; Perbup Jepara No 75 tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Kelola SPBE
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien dan transparan, maka perlu adanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU no 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 82 Tahun2 012; Perpres No 95 Tahun 2018; Permenkominfo No 4 Tahun 2016; PermenPANRB No 5 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 18 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Perbup Jepara No 75 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata kelola, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit teknologi komunikasi dan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Ijin Lokasi di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengaturan memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal maka diperlukan adanya izin lokasi sebelum suatu perusahaan melaksanakan rencana penanaman modalnya; babwa Keputusan Bupati Jepara Nomor 590/618 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian ljin Lokasi, sudab tidak sesuai dengan dinamika pengaturan, penggunaan, penmtukan dan pengendalian lahan sebingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Dan Tata Cara Permohonan izin lokasi Di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1960; Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007; ndaog-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2012; Undang-Undaog Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Izin Lokasi
Bab III Jangka Waktu Izin Lokasi
Bab IV Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Lokasi
Bab V Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Keputusan Bupati Jepara Nomor 590/618 Tabun 2000 dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 62 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2016/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja kecamatan
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan
Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional
Bab V Tata Kerja
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 dicabut.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
