Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MANAJEMEN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, serta untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Perangkat Desa.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017.
Perbub ini mengatur tentang Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : Perangkat Desa; Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa; Tahapan Penjaringan dan Penyaringan; Penetapan dan Pelantikan; Unsur Staf Perangkat Desa; Hak dan Kewajiban Perangkat Desa; Larangan dan Sanksi Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Pakaian Dinas, Atribut dan Kartu Identitas Perangkat Desa; Penilaian Kinerja dan Disiplin; Pembiayaan; dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2000.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2020
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Asahan Nomor 69 Tahun 2018.
Perbub ini mengatur tentang; Tujuan dan prinsip Dana desa; Tata cara penghitungan pembagian dan penetapan dana desa; Prioritas penggunaan dana desa; Penyaluran dana desa, Pelaporan dana desa; Pemantauan dan evaluasi dana desa; Sanksi; Pembinaan dan pengawasan; Partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.7/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking)Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam RangkaDukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19' surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping)klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/1622/KEUDA tanggal 25 Februari 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan; . surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2106/keuda tanggal 22 Maret 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping)klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah terkait DAK NonFisik jenis Dana Ketahanan pangan dan Pertanian T.A 2021; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK No.17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/3017/keuda tanggal 28 April 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan pemeteaan (Mapping)Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Bidang Kesehatan dan DAK NonFisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA. 2021;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan No. 11 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ASAHAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
