Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang FORUM INVESTASI LAMPUNG
ABSTRAK:
percepatan pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan penerapan strategis pengembangan perekonomian melalui akselerasi investasi di provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3. undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
4. undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
5. undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian
6. undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan provinsi lampung nomor 6 tahun 2011 tentang kepariwisataan
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2015 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
12. peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang forum investasi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
peraturan daerah provinsi lampung nomor 19 tahun 2014 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil usaha perkebunan, dibatalkan berdasarkan keputusan menteri dalam negeri negara republik indonesia nomor 188.34-5229 tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan dari peraturan daerah provinsi lampung nomor 19 tahun 2014 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil usaha, yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hirerkri dan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana materi muatan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini telah melampaui kewenangan pemerintah daerah
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. undang-undang nomor 14 tahun 1964
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
peraturan daerah ini memutuskan tentang pencabutan atas beberapa ketentuan peraturan daerah provinsi lampung nomor 19 tahun 2014 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil usaha perkebunan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMENTASI PERENCANAN PADA PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transportasi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, maka diperlukan pedoman dalam menyelenggarakan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah di lingkungsn pemerintah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
4. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksana rencana pembangunan daerah
5. peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
7. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksana evaluasi akuntabilitas keinerja instansi pemerintah
8. peraturan menteri dalam negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan, pengendaliaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
ketentuaan pasal 63 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yayng objektif dengan memperhatikan kemampuaan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil
6. peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil
7. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
8. peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2010 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
11. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negera dan reformasi birokrasi nomor 33 tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan
12. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan pegawai negeri
13. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi nomor 39 tahun 2011 tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah
14. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 63 tahun 2011 tentang pedoman penataan sistem tunjangan kerja pegawai negeri
15. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
16. peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan
17. peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan pegawai negeri sipil
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah provinsi lampung
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. WAHANA RAHARDJA
ABSTRAK:
a. bahwa agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa setiap bentuk penyertaan modal termasuk penambahan penyertaan modal daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, perusahaan daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Wahana Rahardja
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung , Nomor 15 Tahun 2014
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
Penyetoran modal sebesar Rp. 15.987.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, yang di anggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
6 hlm, Penjelasan 2 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 13 peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2016 tentang analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi lampung, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang penyusunan analisis dampak lalu lintas di provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
3. undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
4. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
7. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan
8. peraturan pemerintahan nomor 34 tahun 2006 tentang jalan
9. peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas
10. peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan
11. peraturan pemerintah RI nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas angkutan jalan
12. peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan
13. peraturan menteri perhubungan nomor KM 14 tahun 2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah
15. peraturan menteri perhubungan nomor PM 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas
16. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan paraturan daerah
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2016 tentang analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang penyusunan analisis dampak lalu lintas di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2017 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun 2017, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2017
1. undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengendalian pajak
2. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
3. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
7. peraturan presiden RI nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor
8. peraturan pemerintahan nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
9. peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2017 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun 2017
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
14. peraturan gubernur lampung nomor 40 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah jenis bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
15. peraturan gubernur lampung nomor 41 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah jenis pajak kendaraan bermotor (PKB)
16. peraturan gubernur lampung nomor 90 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja badan pendapatan daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
pemerintah daerah proninsi lampung telah menetapkan peraturan gubernur nomor 52 tahun 2007 tentang petunjuk teknis analisis jabatan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi lampung, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi analisis jabatan dan penataan kembali pedoman penyusunan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
2. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 33 tahun 2011 tentang pedoman analisi jabatan
5. peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2012 tentang analisis jabatan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah
6. peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan
7. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman penyusunan analisis jabatan pada pemerintahan provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 44 Tahun 2017
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN / ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK, DENDA DAN BUNGA ATAS HUTANG PAJAK JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN / ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK, DENDA DAN BUNGA ATAS HUTANG PAJAK JENIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber penerirnaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dan dominan bagi Provinsi Lampung, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatannya;
b. bahwa sebagai upaya peningkatan penerimaan PAD serta dalam upaya penertiban administrasi kepemilikan kendaraan bermotor, antara lain dengan pemberian keringanan, pengurangan danl atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. bahwa berdasarxan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan dipertanggungjawabkan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, danj'atau pembebasan terhadap pokok, denda, dan bunga atas hutang pajak jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bennotor di Provinsi Lampung, dengan Peraturan Gubemur Larnpung;
1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang' Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91'ahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perigelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Taw. Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak-Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011';
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provirrsf Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
Peraturan mengenai peringanan, pengurangan, serta pembebasan pajak untuk kendaraan motor berplat nomor polisi BE. Termasuk kendaraan motor yang menunggak dengan syarat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 10 peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung, gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli gubernur
1. undang-undang nomor 14 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
5. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara perda
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintahan daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pola hubungan kerja staf ahli gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
