TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVIIISI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan oleh
Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 14 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
UU No.14 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.I Tahun 2OO4, UU No. 15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permendagri No.100 Tahun 2018, Permenkes No. 37 Tahun 2012, Permendagri No.90 Tahun 2019, Keputusan menteri dalam negeri No.050 - 3708 Tahun 2020, PERDA No. 14 Tahun 2019, PERDA No.5 Tahun 2020, PERGUB No. 10 Tahun 2O2O,
PERGUB No.63 Tahun 2020,
Peraturan Gubernur Tentang Tarif Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum
Daerah (Buld) Uptd Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Halaman 19
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 54 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
penetapan perda provinsi lampung nomor 17 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung, perlu meninjau kembali peraturan gubernur lampung nomor 65 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan pengelolaan sumber daya air provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
7. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan perda
9. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tatakerja kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
10. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tatakerja kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
11. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 32/PRT/M/2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanankan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
12. peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 38/2016 tentang organisasi dan tatakerja kantor wilayah pertanahan nasional
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018
ABSTRAK:
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi lampung tahun 2018 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah , serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah (rkp) dab program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
9. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasioanal tahun 2015-2020
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008
11. peraturan menteri dalam negeri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) provinsi lampung tahun 2005-2025
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi lampung tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
ditetapkannya peraturan gubernur lampung nomor 102 tahun 2016 tentang alokasi pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian pemerintah provinsi lampung dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi lampung tahun 2017, dan untuk menindaklanjuti surat direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan republik indonesia nomor S-533/PK/2017 tanggal 06 september 2017 hal pergub perubahan alokasi DBH-CHT kabupaten dan kota sesuai APBN P 2017, terdapat pengurangan alokasi DBH-CHT, maka peraturan gubernur lampung nomor 102 tahun 2016 perlu dilakukan perubahan
1. undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai
2. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
4. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
5. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
6. peraturan menteri keuangan nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyelehgunaan tembakau
7. peraturan menteri keuangan nomor 250/PMK.07/2014 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah
8. peraturan menteri keuangan nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa
9. peraturan menteri keuangan nomor 47/PMK.07/2016 tentang rincian dana bagi hasil cukai tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2016
10. peraturan menteri keuangan nomor 28/PMK.07/2016 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 102 tahun 2016 tentang alokasi pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagi pemerintah provinsi lampung dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi lampung tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2021
PELAKsanaan penegakan penggunaan aplikasi peduli lindungi
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 44O 17 183 /SJ tanegal 2 1 Desember 202 1 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disea.se
2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan
Aplikasi Peduli Lindungi dan Surat Edaran Gubernur
Lampung tentangPencegahan dan Penanggulangan Corona
Viru-s Diseo.se 2Ol9 Varian Omicron serta Penegakan
Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2OO7, UU No.36 Tahun 20O9, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2Ol4, UU No.6 Tahun 2018, PP No.6 Tahun 1988, PP No.r 40 Tahun 1991, PP No.66 Tahun 2014, PP No.88 Tahun 2019, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.20 Tahun 2020, PERDA No.3 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan
Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Halaman 7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017
ABSTRAK:
percepatan pencapaian terget penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2017 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan institusi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, telah ditetapkan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dengan peraturan gubernur lampung nomor 10 tahun 2017
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
3. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2017
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 15 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan provinsi lampung tahun anggaran 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 10 tahun 2017 tentang penetapan target triwulanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah daerah mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan penyederhanaan
struktur organisasi
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.77 Tahun 2015, Permendagri No.46 Tahun 2008, Permendagri No.70 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.104 Tahun 2016, Permendagri No.5 Tahun 2017, Permendagri No.12 Tahun 2017, Permendagri No.107 Tahun 2017, Permendagri No.99 Tahun 2018, Permendagri No.112 Tahun 2018, Permendagri No.56 Tahun 2019, PermenPANRB No.17 Tahun 2021, PermenPANRB No.25 Tahun 2021, PERDA No.4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Halaman 644
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
