Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 475 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

USAHA JASA PERJALANAN WISATA

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda 4_2015 Usaha Jasa Perjalanan Wisata.pdf

perjalanan wisata

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang USAHA JASA PERJALANAN WISATA

ABSTRAK:

petensi kepariwisataan provinsi lampung harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan melalui sinergi destinasi wisata dan promosi yang berkelanjutan dengan menggerakkan seluruh sumberdaya
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 3. undang-undang nomor 8 tahun 1981 4. undang-undang nomor 10 tahun 2009 5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 7. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1994 8. peraturan pemerintah RI nomor 67 tahun 1996 9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2011 10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2012
peraturan daerah ini memutuskan tentang usaha jasa perjalanan wisata

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Perda 3_2015 Bantuan Hukum utk Masy Miskin.pdf

bantuan masyarakat miskin

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK:

memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di provinsi lampung sebagai prwujudan akses terhadap keadilan, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, perlu menetapkan peraturan daerah provinsi lampung tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 3. undang-undang nomor 39 tahun 1999 4. undang-undang nomor 18 tahun 2003 5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 7. undang-undang nomor 16 tahun 2011 8. peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 9. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 10. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI nomor 3 tahun 2013 11. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009 13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011
peraturan daerah ini memutuskan tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2015.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 2_2015 Perubahan APBD TA 2015.pdf

apbd-2015

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat 6 undang-undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi lampung bersama gubernur lampung telah menyempurnakan rancangan peraturan daerah sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 903-5106 tahun 2015 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi lampung tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015 dan peraturan gubernur lampung tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 3. undang-undang nomor 28 tahun 1999 4. undang-undang nomor 17 tahun 2003 5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 6. undang-undang nomor 15 tahun 2004 7. undang-undang nomor 25 tahun 2004 8. undang-undang nomor 33 tahun 2004 9. undang-undang nomor 28 tahun 2009 10. undang-undang nomor 12 tahun 2011 11. undang-undang nomor 23 tahun 2014 12. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 13. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 14. peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 15. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 16. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 17. peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 18. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 19. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 20. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 21. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 22. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 23. peraturan menteri dalam nomor 32 tahun 2011 24. peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2014 25. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007 26. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 27. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009 28. peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009 29. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009 30. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2009 31. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014
peraturan daerah ini memutuskan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

P_LAMPUNG_32_2014.pdf.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 32,

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 T'ahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perpanjangan Izin bagi Tenaga kerja Asing ditetapkan sebagai objek retribusi daerah; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota, penerbitan perpanjangan Izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaterr/kota dalam satu Provinsi merupakan urusan pemerintah provinsi; c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek Retribusi pada UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, penambahan objek denda keterlambatan pengembalian buku pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, dan penambahan objek UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta perubahan tarif objek Retribusi dalam pengenaan Retribusi yang diatur daIam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 24. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 25. Peraturan Menteri Ke1autan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 27. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 28. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
Retribusi Perizinan dan Retribusi Umum yang berkaitan dengan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang dan Barang

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

P_LAMPUNG_31_2014.pdf.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 31,

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang parameter dalam menentukan pembagian dana bagi hasil Pajak Rokok kepada pemerintah kabupaterr/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan kembali, agar dapat dilaksanakan secara nyata bagi pembangunan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/pmk.07/2013 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

P_LAMPUNG_30_2014.pdf.pdf

PENYELENGGARAAN PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK:

a.bahwa daJam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigrma baru di bidang pctcrnakan dan kesehatan hewan sehingga berperan penting dalam penyediaan bahan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jaea bagi manusia dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat; b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada hur-uf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pcnyclcnggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 11. Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2011 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 15. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
Tujuan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan kewenangan Penyelenggaraan Petcrnakan dan Kesehatan Hewan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGELOLAAN AIR TANAH

Abstrak

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. Lampung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Download file:

P_LAMPUNG_29_2014.pdf.pdf

PENGELOLAAN AIR TANAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK:

a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2J Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka pengelolaannya perlu diatur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014
Pengelolaan arr tanah dise1enggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGELOLAAN PANAS BUMI

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

P_LAMPUNG_28_2014.pdf.pdf

PENGELOLAAN PANAS BUMI

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PANAS BUMI

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pcngelolaan panas bumi; b.bahwa panas bumi merupakan sumberdaya energi ramah lingkungan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sangat potensial untuk dikembangkan guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya panas bumi diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum bagi langkah-langkah pengembangan dalam pengelolaan panas bumi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 24. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan b. meningkatkan pendapatan daerah demi asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

P_LAMPUNG_27_2014.pdf.pdf

gedung berornamen lampung, aset nasional

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG

ABSTRAK:

a. bahwa Budaya Lampung merupakan bagian budaya bangsa Indonesia dan sebagai aset nasional yang keberadaannya perlu diberdayakan dan dilestarikan, sehingga dapat berperan dalam memperkokoh jati diri dan akar budaya bangsa; b. arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung didalamnya banyak terkandung nilai-nilai filosofis masyarakat Lampung, perlu tetap dijaga dan dilestarikan agar tetap hidup dan berkelanjutan mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman; c. bahwa perwujudan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung daiam sebuah bangunan gedung merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan identitas masyarakat Lampung sehingga perlu diatur kelengkapannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang arsitektur bangunan gedung berornamcn Lampung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 134/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pcnataen Ruang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4532); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pcmerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346); 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Larnpung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 370);
Tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Lampung dan atau unsur lain dari budaya Lampung dan merupakan jati diri masyarakat adat Lampung dan salah satu aset nasional.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
11 Halaman, Penjelasan 7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

P_LAMPUNG_26_2014.pdf.pdf

biaya penyelenggaraan ibadah haji

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI DAERAH

ABSTRAK:

a. Biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung; b. Pemerintah Provinsi Lampung perlu bertanggung jawab dengan memberikan subsidi biaya pcnyelenggaraan haji daerah bagi para jemaah haji; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor- I Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 9, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2013; 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007; 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;
biaya operasional Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
6 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan

First
Previous
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT