Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ABSTRAK:
a. untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Provinsi Lampung merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
b. sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c. pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005;
19. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/ MBU/2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009;
Mengenai pembentukan TSP guna memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Provinsi Lampung, dan memberi arah kebijakan dan pedoman kepada pemerintah daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TSP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman, dan 5 Halaman Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG KE LUAR NEGERI
ABSTRAK:
a. penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sarna bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang pelaksanaannya harus dilakukan secara koordinasi baik secara teknis maupun administrasi;
b. penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Provinsi Lampung ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara Instansi Pemerintah balk Pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat guna melindungi tenaga kerja Indonesia Provinsi Lampung di luar negeri;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Lampung ke Luar Negeri;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
7. Undang-Undang Nornor 3 Tahun 1992;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tah'un 2011;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002;
21. Peraturan Presiden Nomor 69 Tabun 2008;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 14/MEN/X/2010;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2010;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tabun 2011;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Perlindungan TKl adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Untuk memberikan dasar hukum dalam penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI Provinsi Lampung dan sekaligus sebagai dasar dalam mengambil tindakan penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
14 Halaman, dan 3 Halaman Penjelasan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2021
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta
Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendikbud No.22 Tahun 2016, Permendikbud No. 1Tahun 2021,
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah
Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Halaman 28
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
melaksankan ketentuan pasal 185 ayat 4 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur lampung telah menyempurnakan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 903-878 tahun 2011 tentang evaluasi rancangan peraturan gubernur lampung tentang penjabaran dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2012 dan rancangan peraturan gubernur lampung tentang penjabaran anggaran dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2012
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004
5. undang-undang nomor 15 tahun 2004
6. undang-undang nomor 25 tahun 2004
7. undang-undang nomor 32 tahun 2004
8. undang-undang nomor 33 tahun 2004
9. undang-undang nomor 28 tahun 2009
10. undang-undang nomor 12 tahun 2011
11. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005
12. peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005
13. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
17. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
19. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
20. peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007
21. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
22. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010
23. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
24. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
25. peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2011
26. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
27. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
28. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007
29. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009
30. peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009
31. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
32. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2009
peraturan daerah ini memutuskan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2011.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA PASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
menyesuaikan perkembangan dan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi, perlu menetapkan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah sebagaimana dasar perhitungan pajak air tanah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 11 tahun 1974
3. undang-undang nomor 5 tahun 1990
4. undang-undang nomor 26 tahun 2007
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008
7. peraturan pemerintah nomor 121 tahun 2015
8. peraturan pemerintah nomor 55 yahun 2016
9. peraturan menteri kesehatan nomor 416/Menkes/PER/IX/1990
10. Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 2 tahun 2017
11. peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 20 tahun 2017
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman perhitungan harga dasar air untuk menghitung nilai perolehan air tanah di kabupaten/kota provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. WAHANA RAHARDJA
ABSTRAK:
a. bahwa agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa setiap bentuk penyertaan modal termasuk penambahan penyertaan modal daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, perusahaan daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Wahana Rahardja
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung , Nomor 15 Tahun 2014
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
Penyetoran modal sebesar Rp. 15.987.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, yang di anggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
6 hlm, Penjelasan 2 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tetang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pasal 264 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pemabangunan nasional
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. undang-undang nomor 17 tahun 2007
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan presiden nomor 2 tahun 2015
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2018
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017
peraturan gubernur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi lampung tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
ABSTRAK:
pembangunan keolahragaan di lampung diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 20 tahun 2003
3. undang-undang nomor 32 tahun 2004
4. undang-undang nomor 3 tahun 2005
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
7. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007
8. peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007
9. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2007
10. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 20 tahun 2012
peraturan daerah ini memutuskan tentang penyelenggaraan keolahragaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Klarifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa berdasarkal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat
(3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2O2l tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan dalam
rangka mendukung Implementasi Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kode Klasilikasi Arsip;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU 30 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2012, Permendagri No 83 Tahun 2022, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2021, Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Nomor: 000.S.1/679/V.18/2023 tanggal
23 Mei 2023
Peraturan Gubernur Tentang Kode Klasifikasi Arsip
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 lentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampungdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 60
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
