PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI MELALUI CORPORATE UNIVERSITY
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 10,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi melalui Corporate University
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi hak dan kesempatan Aparatur Sipil Negara dalam mengembangkan kompetensi, diperlukan suatu sistem pengembangan kompetensi yang fleksibel dan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Terintegrasi;
bahwa berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, diperlukan penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik;
bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi di Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018; Pergub Lampung No. 32 Tahun 2020; Pergub Lampung No. 12 Tahun 2023
Peratturan Ggubernur ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi melalui Corporate University
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
24 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2024
PERGUB Prov. Lampung No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
PERGUB Prov. Lampung No. 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 9,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Permendikbud No. 47 Tahun 2023; Permendikbud No. 48 Tahun 2023
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2024.
32 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2024
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 8,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Pers
ABSTRAK:
dalam rangka diseminasi informasi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu
dilakukan publikasi;
untuk diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan keijasama dengan unsur media cetak, media online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
sebagai pedoman dalam pelaksanaan keijasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Keijasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Pers
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Perda Lampung No. 1 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Pers
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
7 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024
PEDOMAN PEGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA PADA BADAN LAYAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 6, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa
di lingkungan badan layanan Lunum daerah yang dapat
menjamin ketersediaan barang daa/atau jasa yang
bermutu, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan
fleksibel, serta mampu menyesuaikan dengan ekosistem
bisnis untuk mendukung kelancaran pelayanan badan
layanan umum daerah; ntuk melaksanakan ketentuan PaseJ 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan
bahwa pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dengan
sumber dana dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil
kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan
BLUD yang sah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang
daa/atau jasa pemerintah dan diatur dengan peraturan
kepala daerah.
Dasar Hukum PERGUB Ini Adalah UU NO. 14 Tahun 1964; UU NO. 17 Tahun 2003; UU NO. 1 Tahun 2004; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 17 Tahun 2023; PP NO. 23 Tahun 2005; PP NO. 71 Tahun 2010; PERPRES NO. 16 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PMK NO. 217/PMK.05/2015; PEMENDAGRI 19 Tahun 2016; PMK NO. 220/PMK.05/2016; PEMENDAGRI NO. 79 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; PERDA NO. 4 Tahun 2019; PMK NO. 129/PMK.05/2020 TAHUN 2020; PERGUB NO. 38 Tahun 2021; PERGUB NO. 59 Tahun 2021; PERGUB NO. 1 Tahun 2022.
Peraturan PERGUB Ini pemenatapkan mengenai Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan / Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Lampiran File: 33 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2024
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2OL7 tertang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam Hukum UU NO. 14 Tahun 1964; UU NO. 22 Tahun 2009; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO. 37 Tahun 2017; PP NO 30 Tahun 2021; PERPRES NO. 1 Tahun 2022; PEMENHUB NO. 96 Tahun 2015; PPN/BAPPENAS NO. 6 Tahun 2023; PERDA NO. 4 Tahun 2019.
Peraturan PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Lampiran File: 15 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional
ABSTRAK:
Dalam rangka sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti
penting bag, bangsa Indonesia karena mendukung
kelangsungan sistem transportasi laut yang merupakan
sistem transportasi paling besar di Indonesia dan
pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut
mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk
pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan
segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi
perekonomian dan pembangunan; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah pada Lampiran huruf O
Sub Urusan Pelayaran menyebutkan bahwa Pelabuhan
Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah
Provinsi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27,
Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 3O Peraturan Daerah provinsi
Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan
Regional.
Dasar Hukum PERGUB Ini adalah UU NO. 14 Tahun; UU NO. 26 Tahun; UU NO. 17 Tahun 2008; UU NO.32 Tahun; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO. 61 Tahun 2009; PP NO. 5 Tahun 2010; PP NO. 20 Tahun 2010; PP NO. 21 Tahun 2010; PP NO. 27 Tahun 2014; PP NO. 5 Tahun 2021; PP NO. 31 Tahun 2021; PERDA NO. 9 Tahun 2015; PEMENHUB NO. PM 74 Tahun 2016; PEMENHUB NO. PM 89 Tahun 2018; PEMENHUB NO. PM 57 Tahun 2020; PERDAG NO. 4 Tahun 2019; PERGUB NO. 59 Tahun 2021.
Peraturan PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Lampiran File: 19 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
PERGUB Prov. Lampung No 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018; Perpres No. 21 Tahun 2023; Permendagri No. 12 Tahun 2008; PermenPAN&RB No. 34 Tahun 2011; PermenPAN&RB No. 39 Tahun 2013; PermenPAN&RB No. 1 Tahun 2020; PermenPAN&RB No. 63 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PermenPAN&RB No. 8 Tahun 2021; Permendagri No. 14 Tahun 2023; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 9 Tahun 2022; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 49 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 30 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 49 Tahun 2022
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
15 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2024
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. Lampung No. 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas penyelenggaraan
kegiatan teknis operasional perangkat daerah dalam
pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengelolaan kawasan
wisata, dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.2.6/8798/OTDA tanggal 14 Desember 2023
Hal Rekomendasi Pembentukan dan Perubahan
Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada
Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menata kembali
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tercantum dalam
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi pejabat
fungsional hasil penyetaraan jabatan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku; berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
di atas, perlu merubah kembali Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah.
Dasar Hukum UU NO. 14 Tahun 1964; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 5 Tahun 2014; UU NO. 23 Tahun 2014; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 11 Tahun 2017; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO. 12 Tahun 2017; PEMENDAGRI NO. 99 Tahun 2018; PERMENPAN NO. 25 Tahun 2021; PERDA NO. 6 Tahun 2017; PERDA NO. 4 Tahun 2019.
Peraturan PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Lampiran File: 66 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 54 Tahun 2023
PENJABAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 54,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; PMK No. 90 Tahun 2023; PMK No. 91 Tahun 2023; PMK No. 110 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023; Perda Lampung No. 6 Tahun 207; Perda Lampung No. 13 Tahun 2019; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Perda Lampung No. 5 Tahun 2021; Perda Lampung No. 13 Tahun 2023
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
45 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2023
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 52,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Keija;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Keija
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 21 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 17 Tahun 2011
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
21 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
