Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya PeraturanBupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 29 tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara, perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan; Rincian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
25 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, terdapat penggabungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 163 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .
30 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat Perubahan struktur Organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Rincian Tugas Sekretaris; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
30 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, maka perlu melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, perlu di ganti.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Rincian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Dan Kriteria Kerjasama Dengan Pengelola Media Cetak Dan Media Daring, Radio Dan Televisi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
ABSTRAK:
Untuk publikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan kerjasama dengan media cetak dan media daring, radio dan televisi untuk mempermudah mempublikasikan atau menginformasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan dan Kriteria; Prinsip kerjasama dan Kontrak Payung; Tata Cara Kerja sama; Ruang Lingkup dan Jenis Kerja Sama; Etika Kerja sama; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 1a Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Hlmn. Lampiran 6 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Rincian Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan Di Kabupaten Batu Bara.
ABSTRAK:
Untuk mendukung tugas Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kelurahan, yaitu dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, maka perlu diatur tata cara pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas dan fungsi Kepala Lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 ; Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengangkatan Kepala Lingkungan; Pemberhentian Kepala Lingkungan; Tugas, Fungsi , dan Kewajiban Kepala Lingkungan; Larangan Bagi Kepala Lingkungan; Masa Jabatan Kepala Lingkungan; Pendanaan; Honorarium; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
13 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembelian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021.
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk mengurangi beban di masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi yang signifikan, perlu diberikan stimulus penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Pemberian Stimulus; Besaran Stimulus; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
7 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
ABSTRAK:
Untuk optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu diatur tentang Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Batu Bara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014; Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemeterian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.III/499 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shadaqah lainnya; Prosedur Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah lainnya; Pendayagunaan; Penatausahaan Keuangan Baznas; Pengawasan; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Untuk mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, perlu dilakukannya disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewajiban dan Larangan; Jenis Disiplin; Mekanisme Pengisian Daftar Hadir; Pelanggaran dan Sanksi; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati Batu Bara mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Hlmn. Lampiran 4 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
