PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 163 peraturan dalam 0,007 detik

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
APBD
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. QANUN Kab. Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. QANUN Kab. Aceh Barat Daya No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan