Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; maka di pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Bagian Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 20 10 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,
maka Pemerintah Kabupaten Tabalong telah membentuk
Bagian Pelayanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tabalong tentang Uraian Tugas Bagian Pelayanan
Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
BarangfJasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi Bagian Pelayanan Pengadaan; Uraian Tugas; Tata Kerja; Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 35 Tahun 2013
Pajak dan Retribusi Daerah; PerpajakanTata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tabalong
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2013/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2013 ;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup;Tata Cara Pemungutan Pajak; Fasilitas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
29 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 3 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi Pemerintah atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi sehingga perludiadakan
pencabutan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan Tarif Pajak Parkir Bagi Penyelenggara Tempat Parkir yang Tidak Memungut Sewa Parkir Kepada Penerima Jasa Parkir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Tarif Pajak Parkir Bagi Penyelenggara Tempat Parkir Yang Tidak Memungut Sewa Parkir Kepada Penerima Jasa Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Tarif Pajak Parkir Bagi Penyelenggara Tempat Parkir Yang Tidak Memungut Sewa Parkir Kepada Penerima Jasa Parkir.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penghitungan Tarif Pajak Parkir Bagi Penyelenggara Tempat Parkir Yang Tidak Memungut Sewa Parkir Kepada Penerima Jasa Parkir, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Tarif dan Tata Cara Penghitungan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nornor 551/MPP/Kep/10/1999; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dengan sistematika;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 85 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2016/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
ABSTRAK:
Dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya
stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan koordinasi
antar pimpinan daerah di Kabupaten Tabalong hingga di
wilayah kecamatan. Berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu mengatur
tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)
Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Forkompimda) di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kelembagaan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 4 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa penanaman modal adalah merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga perlu untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai stimulus untuk penanaman modal di daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pemberiaan Insentif dan Pemberian Kemudiaan Penanaman Modal Di Kabupaten Tabalong dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tata Cara Pemberiaan Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;Kriteria Pemberiaan Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;Dasar Penilaian Pemberiaan Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Jenis Usaha Yang Mendapatkan Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;Bentuk Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;Pembinaan dan Pengawasan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan dalam rangka menjamin ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang cukup, bermutu dan aman serta guna mengantisipasi rawan pangan di Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong; bahwa sehubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan masih dalam proses, maka dipandang perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010; .Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; .Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
3. Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
4. Organisasi Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
5. Mekanisme Penyedian Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
6. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
7. Pembiayaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
8. Ketentuan Penutup Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
