Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 305 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Subsidi Biaya Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri / Swasta Sederajat Dalam Rangka Wajib Belajar 12 Tahun Yang Bermutu Di Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERDA NO 4 TAHUN 2010.pdf

pendidikan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Subsidi Biaya Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri / Swasta Sederajat Dalam Rangka Wajib Belajar 12 Tahun Yang Bermutu Di Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan minimal yang bermutu bagi setiap warga masyarakat guna hidup mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pemerintah daerah perlu merealisasikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang mampu menunjang kapasitas masyarakat dalam mencapai pemenuhan kebutuhan pendidikannya melalui pemberian Subsidi Biaya Pendidikan. Bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu sebagai wujud penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu memperoleh dukungan Subsidi Biaya Pendidikan yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN; BAB IV PENJAMINAN PELAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN; BAB V SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN; BAB VI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA; BAB VIII PENGAWASAN; BAB IX SANKSI; BAB X KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2010.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Pendidikan Pada SD/MI,SMP/MTs Negeri?swasta,Sederajat di Kabupaten Barito Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
10 HALAMAN

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Download file:

Perbup Bartim 34 2024.pdf

perjalanan dinas

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Tahun 2024 No. 214

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional di cabut, serta surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda, sehingga, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Perlu diubah dan disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Ka bu paten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambah tiga ayat; Ketentuan ayat (15) Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus; Ketentuan ayat (4) Pasal 26 dihapus; Ketentuan dalam Lampiran XI huruf C, huruf E, dan huruf H Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 186) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
35 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Dearah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Perbup Bartim 33 2024.pdf

badan layanan umum

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD Tahun 2024 No. 213

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Dearah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
1.Ketentuan Umum; 2.Susunan dan Sistematika; 3.Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
8 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 32 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Bartim 32 2024.pdf

pelayanan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Tahun 2024 No. 212

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
1.Ketentuan Umum; 2.Susunan dan Sistematika; 3.Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
7 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 31 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Pada Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Bartim 31 2024.pdf

layanan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Tahun 2024 No. 211

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Pada Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan maka dilakukan upaya Penguatan Sistem Kesehatan melalui transformasi layanan primer dan transformasi teknologi kesehatan dimana transformasi dan digitalisasi dari sistem pelayanan Rekam Medis konvensional menjadi sistem pelayanan Rekam Medis Elektronik yang diimplementasikan pada pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan; Peraturan Menteri 290/MENKES/PER/111/2008 Tindakan Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/IV /2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Sidang Kesehatan melalui Sistem Infomasi Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
1.Ketentuan Umum; 2.Persiapan dan Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik; 3.Pembinaan dan Pengawasan Rekam Medis Elektronik; 4.Sanksi Adminsitratif; 5.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
10 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 30 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Perbup Bartim No. 30 Tahun 2024.pdf

badan layanan umum

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD Tahun 2024 No. 210

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
1.Ketentuan Umum; 2.Kedudukan Renstra BLUD; 3.Susunan dan Sistematika; 4.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
7 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 29 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Timur

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Bartim 29 2024.pdf

sistem

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD Tahun 2024 No. 209

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara maksimal guna membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakars; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan Sekretariat PPNS; 3.Mekanisme dan Pertanggungjawaban; 4.Hak dan Kewajiban PPNS; 5.Pelaksanaan Operasional PPNS; 6.Pembinaan; 7.Pendanaan; 8.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
9 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Bartim No. 28 Tahun 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD Tahun 2024 No. 208

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.216.039.616.217,00 bertambah sebesar Rp126.374.154.177,00 sehingga menjadi Rp1.342.413.770.394,00

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
7 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Bartim 27 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD Tahun 2024 No. 207

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolalan dan TanggungJawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Republik Indonesia Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah Rp 60.175. 907.942,03 2. Pendapatan Transfer Rp 923.288.081.673,00 3. Lain-Lain Pendapatan Rp 25.000.000,00 Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Rp 983.488.989.615,03 b. BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 1. Belanja Operasi Rp 695.482.303.674,04 a) Belanja Pegawai Rp 351.104.087.669,76 b) Belanja Barang dan Rp 290.601.816.469,18 Jasa c) Belanja Subsidi Rp 600.000.000,00 d) Belanja Hibah Rp 50.754.619.535,10 e) Belanja Bantuan Rp 2.421.780.000,00 Sosial 2. Belanja Modal Rp 201.360.547.759,37 a) Belanja Modal Rp 0,00 Tanah b) Belanja Modal Rp 21.045.840.294,00 Peralatan dan Mesin c) Belanja Modal Rp 41.140.779.038,98 Gedung dan Bangunan d) Belanja Modal Rp 138.082.480.220,39 Jalan, Jaringan dan Irigasi e) Belanja Modal Aset Rp 1.091.448.206,00 Tetap Lainnya f) Belanja Modal Aset Rp 0,00 Lainnya 3. Belanja Tidak Terduga Rp 2.533.187.200,00 a) Belanja Tidak Rp 2.533.187.200,00 4. Belanja Transfer Rp 160.345.590.527,00 a) Belanja Bagi Hasil Rp 4.104.711.131,00 b) Belanja Bantuan Rp 156.240.879.396,00 Keuangan 5. Surplus/ (Defisit) Rp (76.232.639.545,38) c. PEMBIAYAAN DAERAH 1. Penerimaan Pembiayaan Rp 241.287.047.039,17 Daerah 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 10.775.000.000,00 Daerah 3. Pembiayaan Netto Rp 230.512.047.039,17 4. Sisa Lebih Pembiayaan Rp 154.279.407.493,79 Anggaran Tahun Berkenaan (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disusun dalam Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; (3) Ringkasan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2024.
9 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Bartim 26 2024.pdf

pajak daerah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD Tahun 2024 No. 206

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa daerah berwenang melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1.Ketentuan Umum; 2.Perhitungan Potensi Pajak Daerah; 3.Perhitungan Potensi dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah; 4.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
14 halaman

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT