Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018.
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Perbup No 8 Tahun 2021
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah; Kebijakan Pemerintah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2021/10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2024
ABSTRAK:
Berjalannya reformasi birokrasi menjadi faktor yang sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Perbup No 10 Tahun 2021
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya; Kepegawaian, Aparatur Negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020.
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Perbup No 1 Tahun 2019
Perbup No 11 Tahun 2021
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat {2} Feraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah darl Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabrrpaten Barito Timur Tahua Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah;
Undang-Uadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah {RKP} Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglrat Daerah Kabupaten Barito Timur;
1. Pedoman dalam perlrusunan Kebiiakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.
2. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 {satu} ta}run, yang disusun
dengan mengacn pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal
dan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4l ayat
(4) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 6
ayat{ 4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 3 Tahun tetang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten BaritoTimur,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi'
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
TeknisS atuan Pendidikan Formal dan Non Formal
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
l.Undang-Undang Republik lndonesia Nomor Tahun
2002 tentang Pembentukan KabupatenKatingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18O);
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19
Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O21 Tentang
Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66761;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O10
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan
Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 12 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republikl ndonesia Nomor 2002
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nornor 14 Tahun 2016 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik lndonesiaTahun
2010 Nomor 27
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2066 tentang Pedoman Alih Fungsi sanggar
Kegiatan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor
330);
BAB I
Ketentuan Umum
BAB II
Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
BAB III
Tugas dan Fungsi
BAB IV
Kelompok Jabatan
BAB V
Koordinator Wilayah Jabatan
BAB VI
Tata Kerja
BAB VII
Kepegawaian
BAB VIII
Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
-
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUATI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 yang terakhir dirubah;
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
3. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran;
4. Ringkasan Laporan Operasional; dan
5. Penjabaran Laporan Operasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan maka berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
Mengingat
BUPATI BARITO TIMUR,
bahwa dalam rangka menjalankan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik harus memiliki Pegawai Negeri Sipil
yang mempunyai sikap, tingkah laku dan perbuatan seharihari yang berintegritas dan profesional;
bahwa dengan terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang
berintegritas dan profesional, maka dapat melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2AO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik
Instansi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Timur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten La.mandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a18O);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua a"tas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor
(
3.Republik Indonesia N 5679
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2002
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AlO Nomor 14,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2O2A tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2a2a-2a24 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nornor 44ll;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2OI7 tentang Kod'e
Etik dan Kode Periiaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2A16 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2027 tentang 2021
tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2O2A-2O24
(Berita Daerah Kabupaten Barito Tirnur Tahun 2021 Nomor
87l,;
BAB I
Ketentuan Umum
BAB II
Tujuan dan Ruang Lingkup
BAB III
Nilai Dasar ASN
BAB IV
Kode Etik dan Perilaku
BAB V
Sanksi
BAB VI
Tata Cara Penegakan Kode Etik
BAB VII
Majlis Kode Etik
BAB VIII
Hak dan Kewajiban
BAB IX
Ketentuan Lain-Lain
BAB X
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
-
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a180);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 13O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
3.MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2AOS
tentang Tata cara Penghapusan piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4+88) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun ZO|T
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 2Ol, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2At6
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2OT /PMK.OT /2OLS
tentang Pedoman Penagihan dan pemeriksaan pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Alg
Nomor 1852);
7 .Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/pMK. 0612019
tentang Tata Cara Usulan, Penelitian Dan penetapan
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 35);
BAB I
Ketentuan Umum
BAB II
Dasar Penghapusan
BAB III
Kedaluwarsa
BAB IV
Penatausahaan
BAB V
Tata Cara Penghapusan Pajak
BAB VI
Ketentuan Lain-Lain
BAB VII
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
-
Peraturan Bupati (PERBUP) No. 20
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun
2018 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, maka setiap
penyelenggaraan Negara di lingkungan pemerintah
Kabupaten Barito Timur berkewajiban untuk melaporkan
dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan
setelah memangku jabatan;
bahwa Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018
tentang tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan
kebutuhan pengelolaan pendaftaran, pengumuman,
pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara, dan
terdapat penambahan penyelenggaraan Negara yang wajib
melaporkan harta kekayaannya sehingga perlu ditinjau
kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barito tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemeritah Kabupaten Barito Timur;
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor
L8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
C.
4180);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60
Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
60
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5090)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indeonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 65731;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 5721;,
1.Ketentuan Umum
2.Dasar Hukum
3.Lhkpn
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
-
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2018 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
