PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,
berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah diu bah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa perlu memberikan bantuan
keuangan bersifat khusus kepada Desa; b. bahwa guna tertib administrasi serta akuntabilitas
pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu disusun Pedoman Umum
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa; c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus kepada Desa masih terdapat kekurangan dan
belum dapat menampung perkembangan mengenai
aturan pelaksanaan pengelolaan serta
pertanggungjawaban bantu an keuangan sehingga perlu
diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa.
Mengingat: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1); 14. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86)
sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 10).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati ini sebagai dasar bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Desa, Panitia Fasilitasi Bantuan Keuangan dan Iatau pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, Dalam rangka memastikan Bantuan Keuangan kepada Desa dipergunakan sesuai peruntukannya, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan atau sebutan lain dari desa penerima bantuan keuangan harus menandatangani pakta integritas, Kepala Desa dan Zatau Tim Pengelola Kegiatan atau sebutan lain penerima bantuan keuangan kepada desa bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Peraturan Bupati Nomor
78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto perlu untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2017:
Perperes No 87 Tahun 2014:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 5 Tahun 2017:
Permendagri No 12 Tahun 2017:
Permendagri No 99 Tahun 2018:
Permendagri No 90 Tahun 2019:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi:
3. Uraian Tugas dan Fungsi:
4. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan:
5. Tata Kerja:
6. Kelompok Jabatan Fungsional:
7. Jabatan Perangkat Daerah:
8. Ketentuan Peralihan:
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016
Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto perlu untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2017:
Perpres No 87 Tahun 2014:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 100 Tahun 2016:
Permendagri No 12 Tahun 2017:
Permendagri No 99 Tahun 2018:
Permendagri No 90 Tahun 2019:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi:
3. Uraian Tugas dan Fungsi:
4. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan:
5. Tata Kerja:
6. Kelompok Jabatan Fungsional:
7. Jabatan Perangkat Daerah:
8. Ketentuan Peralihan:
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022
KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien,
transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak
diskriminatif dan akuntabel, diperlukan suatu budaya
etis dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan
jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019
tentang Kode Etik Pengadaan Barang/.Jasa pada
Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan
diganti dengan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto.
Mengingat: 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021
Nomor 6); 7. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2021 Nomor 73).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, NILAI DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN, MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK, PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR, SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK, REHABILITASI, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk mengukur capaian kinerja tujuan dan sasaran serta indikator dengan tepat sesuai visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan reviu untuk penyempumaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2008 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
penyempurnaan RPJMD Tahun 2016-2021, dilakukan reviu atas Tabel 5.1 yang meliputi tujuan, indikator, sasaran pada RPJMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN DAN PERHITUNGAN NILAI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUANG MILIK JALAN DAN BANGUNAN DI ATAS SALURAN AIR
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, PERLU MENENTAPKAN PERATURAN BUPATI
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka . mewujudkan keterbukaan dan meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tenta.ng Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi clan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Informasi clan Dokumentasi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Maksud dan Tujuan;
b. Pengelolaan; dan c. Biaya.
3. Maksud dan Tujuan;
4. Pengelolaan;
5. Biaya;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 8 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Budaya Gemar Membaca
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca masyarakat, maka perlu dilibatkan/partisipasi masyarakat dalam Gerakan Budaya Gemar Membaca;
b. bahwa Gerakan Budaya Gemar Membaca dan peran masyarakat dalam menumbuhkembangkan minat baca selaras dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan yang ditujukan untuk menumbuhkembatigkan sikap gemar membaca, menulis, dan memaham.i serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas;
c. bahwa bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Budaya Gemar Membaca.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pendiclikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud ditetapkannya Gerakan Budaya Gemar Membaca untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan literasi serta menumbuhkembangkan kebiasaan membaca, menulis serta memahami makna/isi yang terkandung didalamnya;
3. Tujuan ditetapkannya gerakan budaya gemar membaca untuk menumbuhkembangkan minat baca dan belajar;
4. Kebijakan strategis;
5. Pembinaan dan pengawsan;
6. Pembiayaan;
7. Pelaporan;
8. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
