Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII PENUTUP
Yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 25 Tahun 2004:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 20 Tahun 2004:
PP No 8 Tahun 2008:
Perpres No 87 Tahun 2014:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 86 Tahun 2017:
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2009:
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2017:
Perda Kab. Mojokerto No 2 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 15 Tahun 2008:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021:
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan Dokumen Rencana Kerja Daerah untuk periode Tahun 2022, terdiri dari Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD: Inspektorat; Dinas ; Badan dan Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 42 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor I Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2107 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017. (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 87); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 23);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah;
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah;
3. Ketentuan pada Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Pembiayaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan tertib administrasi daerah terkait
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi khususnya Pengeluaran Pembiayaan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Pembiayaan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi atas Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 42 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik TA 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 43 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendulrung penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan di tetepkan Peraturan Bupati ini;
Ruang Lingkup Pengaturan;
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi;
Penerbitan atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi;
Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 8);
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 23);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017semula berjumlah Rp. 2.425.139.652.407,00 bertambah sejumlah Rp. 160.097.963.104,27 sehingga menjadi Rp. 2.585.237.615.511,27
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
