Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman berkenaan dengan tata cara pengajuan, pelaksanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48, Pasal 134 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatumya dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2017 tentang Belanja Tidak Terduga masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya berkenaan dengan penggunaan belanja tidak terduga sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Perbup ini;
3. penggunaan Belanja Tidak Terduga yang meliputi:
a. penanggulangan bencana alam;
b. penanggulangan bencana sosial;
c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
d. pencegahan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan; dan
e. keadaan darurat.
4. Waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga;
5. tata cara pengeluaran dana tidak terduga;
6. pelaporan dan Pertanggungjawaban;
7. Ketentuan Lain-lain;
8. ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2017 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. Dr. Soekandar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan dan Pemanfaatannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
Ketentuan Umum;
Tujuan;
Hak dan Kewajiban;
Sumber Peneriman dan Besaran Jasa Pelayanan;
Pembagian Jasa Pelayanan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka terhadap beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 perlu diubah kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biava Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. Ketentuan dalam Lampiran huruf E dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran huruf F angka 1.a, 1.b, l.d, l.f dan 2.b diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Pembangunan Rumah Majapahit TA 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka dalam rangka penyempurnaan pengaturan pengelolaan Dana Desa terhadap Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rician Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 88) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 10 dihapus;
3. Ketentuan Pasal 11 diubah;
4. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A;
5. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah;
6. Ketentuan Pasal 13 diubah;
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah;
8. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah;
9. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus;
10. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, dan di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal l5A dan Pasal 158;
11. Ketentuan Pasal 18 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2016 PADA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran anggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2107 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2016 pada Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2017; (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 87).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2016 pada Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 diubah;
2. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan, meningkatkan tertib administrasi serta pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa, maka terhadap beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pera.turan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Pera.turan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan
keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;
Peraturan Bupati. Nomor 77 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 4) pada Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
