Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD.2022/NO.58, LL KOTA PONTIANAK:17 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan, pendaftaran perpustakaan, taman baca masyarakat, sudut baca dan standar nasional perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan khusus, tenaga perpustakaan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, serta tata cara pemberian bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh daerah, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan serta sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki, diatur dengan Peraturan Wali Kota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah; Pendaftaran Perpustakaan, TBM dan Sudut Baca; Jenis dan Standar Nasional Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Berhasil Melakukan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca; Tata Cara Pemberian Bantuan Kepada Perpustakaan yang Tidak Dikelola Oleh Daerah; Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
17 Halaman Peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD.2022/NO.57, LL KOTA PONTIANAK:4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penatahusahaan pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak, maka perlu merubah Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017
Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4);
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017
4 Halaman Peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD.2022/NO.56, LL KOTA PONTIANAK:652 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Wali Kota tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2021
5 Halaman Peraturan dan 647 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BD.2022/NO.55, LL KOTA PONTIANAK:5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu menyusun Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022
PERWALI Kota Pontianak No. 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2022/NO.54, LL KOTA PONTIANAK:650 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
6 Halaman Peraturan dan 649 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2022/NO.53, LL KOTA PONTIANAK : 141 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktuVerifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021
Pendahuluan; Gambaran Pelayanan; Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis; Tujuan Dan Sasaran; Strategi Dan Arah Kebijakan; Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021
5 Halaman dan 136 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2022/NO.52, LL KOTA PONTIANAK:12 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minurn Tirta Khatulistiwa, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa diatur dengan Peraturan Wali Kota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Ketentuan Tarif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018
8 Halaman Peraturan dan 12 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD.2022/NO.51, LL KOTA PONTIANAK:5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah Kota Pontianak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
5 Halaman Peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2022/NO.50, LL KOTA PONTIANAK:28 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, menyatakan Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur Ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kelembagaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; Klasifikasi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; Pembinaan; Penetapan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; Pemberdayaan Masyarakat; Usaha Pariwisata Pada Kampung Wisata Di Kelurahan Kota Pontianak; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
14 Halaman Peraturan dan 14 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 49 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2022/NO.49, LL KOTA PONTIANAK: 5 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah Perlu merubah Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022;
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022
3 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
