Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD.2019/NO.57,LL KOTA PONTIANAK:13 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Layanan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan di Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibuat aturan teknis tentang kegiatan peningkatan kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ; Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Persyaratan Pemberian bantuan Perumahan; Kriteria Jenis Bantuan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Yang Diberikan; Ketentuan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas Perumahan; Teknis Pengerjaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Dilapangan; Teknis Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan; Teknis Pengawasan Prasarana Sarana utilitas Perumahan; Teknis Pemeriksaan Pekerjaan Prasarana Sarana utilitas Perumahan; Sanksi; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
13 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD.2020/NO.57 LL Kota Pontianak : 9 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP N0.55 tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.33 Tahun 2019, Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020, Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020, Perda No.15 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1 dan Pasal 2 ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
Peraturan ini memiliki 9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongkan menjadi pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar dan non standar dan dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencanaan konstruksi dan kegiatan pengelolaan proyek/kegiatan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.2 Tahun 2017, UU No.28 Tahun 2002, UU No.33 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.29 Tahun 2000, PP No.36 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, tujuan dan ruang Lingkup; Pengaturan Penyelenggaraan; Klasifikasi Bangunan gedung negara/daerah; Standar Luas Bangunan Gedung Negara; Standar Harga Satuan; Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan tertentu; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2017 tentang harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 57 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 11 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 7 Tahun 2016, Perwali No. 77 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Bentuk Dan Kategori Penghargaan, Persyaratan, Kriteria Dan Tata Cara Penilaian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
8 halaman, 1halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BD.2022/NO.57, LL KOTA PONTIANAK:4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penatahusahaan pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak, maka perlu merubah Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017
Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4);
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017
4 Halaman Peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 57 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa agar perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu perlu disusun ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permenkeu No. 53/PMK.02/2014, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya, Biaya Perjalanan Dinas, Tambahan Biaya Perjalanan Dinas, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
50 halaman, 34 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 57 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa agar perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu disusun ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai tidak tetap dan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 97/PMK.05/2010, Permendagri No. 11 Tahun 2011, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permendagri No. 52 Tahun 2015,Permenkeu No. 65/PMK.02/2015, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Pergub No. 58 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya, Biaya Perjalanan Dinas, Tambahan Biaya Perjalanan Dinas, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
50 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2020
PERWALI Kota Pontianak No. 37 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD.2020/NO.58 , LL Kota Pontianak : 12 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, PP No.49 Tahun 1991, PP No.21 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010 PP No.88 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2020, Kepres No.11 Tahun 2020, Kepres No.12 Tahun 2020, Kemenkes No.HK.01.07/Menkes/247/2020, Kemenkes No.HK.02.01/Menkes/335/2020 Pergub Kalbar No.110 Tahun 2020, Perda No.13 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi, Partisipasi Masyarakat, Sanksi, Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
12 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 58 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Inspektorat Kota Pontianak
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2016, Perda No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, Tata Kerja, Pelaporan, Penganggaran, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD.2022/NO.58, LL KOTA PONTIANAK:17 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan, pendaftaran perpustakaan, taman baca masyarakat, sudut baca dan standar nasional perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan khusus, tenaga perpustakaan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, serta tata cara pemberian bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh daerah, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan serta sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki, diatur dengan Peraturan Wali Kota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah; Pendaftaran Perpustakaan, TBM dan Sudut Baca; Jenis dan Standar Nasional Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Berhasil Melakukan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca; Tata Cara Pemberian Bantuan Kepada Perpustakaan yang Tidak Dikelola Oleh Daerah; Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
17 Halaman Peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
