Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, serta guna meningkatkan pendapatan daerah, maak Perda Kab Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan dengan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimanan telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965
3. UU Nomor 8 Tahun 1981
4. UU Nomor 28 Tahun 1999
5. UU Nomor 38 Tahun 2004
6. UU nomor 22 Tahun 2009
7. UU Nomor 25 Tahun 2009
8. UU nomor 28 Tahun 2009
9. UU nomor 12 Tahun 2011
10. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
11. PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaiamana diubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2010
12. PP Nomor 58 Tahun 2005
13. PP Nomor 79 Tahun 2005
14. PP Nomor 34 Tahun 2006
15. PP Nomor69 Tahun 2010
16. PP Nomor 79 Tahun 2013
17. PP Nomor 87 Tahun 2014
18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiaman diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011
19. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
20. Perda Nomr 12 Tahun 2011
21. Perda Nomor 5 Tahun 2016
22. Perda Nomor 14 Tahun 2016
Perda Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah. Ketentuan yang diubah adalah
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 6 dan 7 disisipkan angka 6a (Jalan Umum), diantara angka 17 dan 18 disisipkan angka 17a( Parkir berlangganan), diantara angka 22 dan 23 disisipkan angka 22 a (masa retribusi pelayanan parkir harian) dan 22 b (masa retribusi pelayanan parkir berlangganan)
2. Pasal 4 diubah
3. Pasal 9 diubah
4. Pasal 14 diubah
5. Diantara Bab XIII dan Bab XIV dan diantara Pasal 17 dan 18 disisipkan 1 bab dan 3 Pasal yakni Bab XIIIA dan Pasal 17A, 17B. 17C
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
Perda Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Pertaturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Tuban No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 perlu disesuaikan, berdasarkan hal tersebut maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 2009
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No 23 Tahun 2014
5. Perpres No 87 Tahun 2014
6. Permendagri No 27 Tahun 2009
7. Permendagri No 80 Tahun 2015
8. Perda No 3 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, maka perlu meninjau kembali Perbup Tuban No 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
b. bahwa berdasrkan peetimbangan sebagaiamna dimaksud diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal
1. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah UU No 2 Tahun 1965
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 23 Tahun 2014
4. PP No 58 Tahun 2005
5. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaomana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011
6. Perda No 14 Tahun 2016
7. Perbu[ No 59 Tahun 2016
6
Peraturan ini memuat aturan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal. Ketentuan yang diubah adalah Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal diubah.
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2015 Seri E Nomor 50
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Bahwa guna mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 perlu dibentuk pedoman pembangunan desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
pengaturan mengenai pedoman pembangunan desa dimulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat Desa, Perangkat Desa dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait hingga pelaporan keuangan dan administrasinya
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Sementara Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017
ABSTRAK:
a. hanwa untuk melaksanaan Pasal 97 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Keetntuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tuban Nomor4 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian bagioan desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maak perlu mengatur pengalokasian bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017
1. UU Nomor 12 Tahun 1950
2. UU Nomor 17 Tahun 2003
3. UU Nomor 28 Tahun 2009
4. UU Nomor 6 Tahun 2014
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
7. Perda Nomor 5 Tahun 2011
8. Perda Nomor 23 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015
10. PeraturanBupati Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan tentang Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017.Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi sementara bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pemerintah desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
a. bahwa dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan daerah serta meningkatnya pertambahan penduduk di Kabupaten Tuban, tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan Prasarana, Sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman mengalami peningkatan dan pengembangan
b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan *rasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditetapkan dengan Perda
c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perunahan dan Kawasan Permukiman, serta Pasal 26 Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, ketentuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang telah selesai dibangun dari pengembang kepada pemerintah daerah perlu diatur dengan Perda dengan menetapkan Perda tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU Nom 12 Tahun 1950
3. UU No 5 Tahun 1960
4. UU No 28 Tahun 2002
5. UU No 26 Tahun 2007
6. UU No 32 Tahn 2009
7. UU No 1 Tahun 2011
8. UU No 12 Tahun 2011
9. UU No 23 Tahun 2014
10. PP No 9 Tahun 1987
11. PP No 36 Tahun 2005
12. PP Nomor 27 Tahun 2014
13. PP Nomor 88 Tahun 2014
14. PP NOMOR 14 Tahun 2016
15. PermenPerumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006
16. PermenPerumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008
17. pERMENDAGRI nOMOR 9 tAHUN 2009
18. pERMENDAGRI nOMOR 80 tAHUN 2015
19. pEMENDAGRI nOMOR 19 tAHUN 2016
Ketentuan ini mengatur tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. Berisi ketentuan umum, tujuan dan prinsip, perumahan dan pemukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Pelaksanaan Perda ini
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 105 Perda Kab Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupat tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
b. bahwa sehubingan dengan perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban 24 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 15 Tahun 2004
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. Permendagri No 13 Tahun 2006
7. Permendagri No 55 Tahun 2008
8. Perda No 6 Tahun 2007
9. Perda No 5 Tahun 2011
10. Perda No 14 Tahun 2016
Pertauran ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
Peraturan Bupati No 24 Taun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat () Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 69 Tahun 2010
7. Permendagri No 13 Tahun 2006
8. Perda No 4 Tahun 2011
9. Perda No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatam akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan bertanggung jawab, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Taun 2016-2021 untuk menjabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Pemda selama jangka waktu 5 tahun;
b. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan rencana strategis di Lingkungan Pemkab Tuban Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 31 Tahun 1999
4. UU No 25 Tahun 2004
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 8 Tahun 2006
7. PP No 39 Tahun 2006
8. PP No 8 Tahun 2008
9. Prmendagri No 54 Tahun 2010
10. Perda Kab Tuban Nomor 5 Tahun 2014
11. Perda Kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
12. Perda Kab Tuban Nomor 24 Tahun 2016
13. Perbup Nomor 19 Tahun 2014
14. Perbup Nomor 15 Tahun 2015
15. Perbup Nomor 68 Tahun 2015
16. Perbup Nomro 47 Tahun 2016
17. Perbup Nomor 48 Tahun 2016
18. Perbup Nomor 49 Tahun 2016
19. Perbup Nomor 50 Tahun 2016
20. Perbup Nomor 51 Tahun 2016
21. Perbup Nomor 52 Tahun 2016
22. Perbup Nomor 53 Tahun 2016
23. Perbup Nomor 54 Tahun 2016
24. Perbup Nomor 55 Tahun 2016
25. Perbup Nomor 56 Tahun 2016
26. Perbup Nomor 57 Tahun 2016
27. Perbup Nomor 58 Tahun 2016
28. Perbup Nomor 59 Tahun 2016
29. Perbup Nomor 60 Tahun 2016
30. Perbup Nomor 61 Tahun 2016
31. Perbup Nomor 62 Tahun 2016
32. Perbup Nomor 63 Tahun 2016
33. Perbup Nomor 64 Tahun 2016
34. Perbup Nomor 65 Tahun 2016
35. Perbup Nomor 66 Tahun 2016
36. Perbup Nomor 67 Tahun 2016
37. Perbup Nomor 68 Tahun 2016
38. Perbup Nomor 69 Tahun 2016
39. Perbup Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang rencana strategis di lingkungan Pemkab Tuban Tahun 2016-2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara atau tempat vital lainnya serta penanganan terjadinya bencana, perlu memperkuat identitas diri Satuan Perlindungan Masyarakat dengan tanda anggota,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 2 Tahun 2002
3. UU N o 3 Tahun 2002
4. UU No 24 Tahun 2007
5. UU No 6 Tahun 2014
6. UU No 23 Tahun 2014
7. PP No 6 Tahun 2010
8. PP No 43 Tahun 2012
9. PP No 43 Tahun 2014
10. Permendagri No 62 Tahun 2008
11. Permendagri No 10 Tahun 2009
12. Permendagri No 6 Tahun 2010
13. Permendagri No 44 Tahun 2010
14. Permendagri No 84 Tahun 2014
15. Kepmendagri No 36 Tahun 1979
16. Perda No 12 Tahun 2014
17. Perda No 16 Tahun 2014
18. Perda Nomor 14 Tahun 2016
19. Perbup Tuban No 30 Tahun 2016
20. Perbup Tuban No 65 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kab. Tuban.
KTA Satlinmas adalah tanda khusus sebagai identitas diri anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaskanaan Tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
