Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Pertaturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Tuban No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 perlu disesuaikan, berdasarkan hal tersebut maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 2009
3. UU No 12 Tahun 2011
4. UU No 23 Tahun 2014
5. Perpres No 87 Tahun 2014
6. Permendagri No 27 Tahun 2009
7. Permendagri No 80 Tahun 2015
8. Perda No 3 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Peraturan Bupati Tuban No 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, maka perlu meninjau kembali Perbup Tuban No 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Kit/ Gudang Direksi Proyek dan drum kosong bekas aspal untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
b. bahwa berdasrkan peetimbangan sebagaiamna dimaksud diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal
1. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah UU No 2 Tahun 1965
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 23 Tahun 2014
4. PP No 58 Tahun 2005
5. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaomana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011
6. Perda No 14 Tahun 2016
7. Perbu[ No 59 Tahun 2016
6
Peraturan ini memuat aturan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal. Ketentuan yang diubah adalah Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penggantian Direksi Kit/ Gudang Direksi Proyek dan Drum Kosong Bekas Aspal diubah.
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2015 Seri E Nomor 50
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Bahwa guna mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 perlu dibentuk pedoman pembangunan desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
pengaturan mengenai pedoman pembangunan desa dimulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat Desa, Perangkat Desa dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait hingga pelaporan keuangan dan administrasinya
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Tuban nomor 23 tahUn 2015 tentang besarnya bantuan keuangan kepada partai politik Kabupaten Tuban Tahun anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan
ABSTRAK:
a. bahwa penerapan bioteknologi Inseminasi Buatan di Kabupaten Tuban berdampak pada peningkatan populasi temak di setiap Wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan;
b. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan Inseminasi Buatan diperlukan pembagian wilayah Satuan Pelayanan lnseminasi Buatan sesuai dengan kondisi dan jumlah temak akseptor Inseminasi Buatan saat ini;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT/ 140/8/2008 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.318/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reroduksi Ternak Ruminansia Besar Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188.4/2595/ 117.04/2002 tentang Penetapan
Standarisasi Bibit Temak Regional Jawa Timur;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Wilayah SPIB;
3. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) SEBAGAI PENYAKIT YANG
DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12' Tahun 2019
tentang Pengelolaan l\:euangan Daerah, serta dalam
rangka penanggulangan Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19)
Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah
dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten
Toban, perlu didukung Anggaran Belanja Tidak
Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana
termasuk keperluan mendesak yang tidak · dapat
diprediksi sebelumnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran
Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Tettentu
Darurat Bencana Infeksi Corona Virus Disease
(Covid-19) Sebagai Penyakit Yang Dapat
Menimbulkan Wabah Dan Upaya
Penanggulangannya;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/
SK/VIII/2004; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/
Per/X/2010; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07 /Menkes/ 104/2020; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun
2007; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 11 Tahun
2019; 22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011; 23. Peraturan Bupati Tu ban Nomor 1 Tahun 2014; 24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019.
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Penggunaan
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Infeksi Corona Vims Disease (Covid-19)
Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan
Upaya Penanggulangannya, sebesar Rp 1.509.343.200,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG GERAKAN MENGAJI
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan pelaksanaan pembelajaran pada
Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah dalam
program gerakan mengaji dikategorikan sebagai
pendidikan khusus, maka Peraturan Bupati Nomor 5
Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji perlu dilakukan
perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan
keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013; 14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 182-A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun
1988; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun
2013; 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 6 Tahun
2016; 18. Peraturan Bupati Toban Nomor 5 Tahun 2018
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Program Gerakan Mengaji dikuti peserta didik jenjang
Pendidikan Anak U sia Dini, Pendidikan Dasar Formal
dan Non Formal yang beragama Islam, kecuali yang
melaksanakan Pendidikan Khusus.
(2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) adalah peserta didik yang belajar di Madrasah
Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
mengubah Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji;
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Sementara Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017
ABSTRAK:
a. hanwa untuk melaksanaan Pasal 97 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Keetntuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tuban Nomor4 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian bagioan desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maak perlu mengatur pengalokasian bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017
1. UU Nomor 12 Tahun 1950
2. UU Nomor 17 Tahun 2003
3. UU Nomor 28 Tahun 2009
4. UU Nomor 6 Tahun 2014
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
7. Perda Nomor 5 Tahun 2011
8. Perda Nomor 23 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015
10. PeraturanBupati Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan tentang Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah TA 2017.Alokasi Sementara Bagian Desa Hasil Peenrimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi sementara bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pemerintah desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
