Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 303 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008

Urusan Pemerintahan yang Terjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda Kolaka Utara No.20 Tahun 2008.pdf

Abstrak

URUSAN PEMERINTAHAN - KEWENANGAN - PEMERINTAH DAERAH

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. 2008/No. 20, LL 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan yang Terjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Urusan/Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, perlu dilakukan penyesuaian; Sesungguhnya dengan maksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
UU No 8 Tahun 1974; UU No 22 Tahun 2003; UU No 29 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP No 9 Tahun 2003; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2007.
1. Ketentuan Umum; 2. Urusan Pemerintahan; 3. Pembagian Urusan Pemerintahan; 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 5. Pembinaan Urusan Pemerintahan; 6. Ketentuan Lain-lain; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2008.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2018

Penunjukan Kepala Desa atau Lurah sebagai Penanggung Jawab dan Camat sebagai Pengawas dalam Penagihan, Pemungutan dan Penetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Pbb-P2)

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Kolut No 20 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENUNJUKAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Kepala Desa atau Lurah sebagai Penanggung Jawab dan Camat sebagai Pengawas dalam Penagihan, Pemungutan dan Penetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Pbb-P2)

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Bab XII pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara, di pandang perlu dilakukan langkah-Iangkah intensifikasi guna percepatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. b. bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu menunjuk Kepala Desai Lurah sebagai penanggungjawab operasional dan Camat sebagai pengawas dalam hal penagihan, pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penunjukan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dan Camat Sebagai Pengawas Dalam Hal Penagihan, pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2010 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3). 8. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, BAB III KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kolut No.20 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Transportasi Pedesaan Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya; b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Kolaka Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang -Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pengoperasian Moda Trasportasi Darat Bantuan Kementerian Dalam Negeri Di Kabupaten Kolaka Utara
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan LNRINomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LNRINomor 4221);' 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan , Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRINomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LNRINomor 5234); 5. Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan LNRI Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RlTahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 155); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015; 10. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239 /M.PP /11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor ), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN, BAB V PERJANJIAN KERJASAMA, BAB VI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANA KEGIATAN, BAB VII MONITORING,PELAPORAN DAN EVALUASI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2017.
15 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2023

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
PERBUP NO 20 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

manajemen

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kolaka utara Tahun 2023 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kabupaten Kolaka Utara dari segalaganguan sebagai akibat informasi elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkugan Kabupaten Kolaka Utara;
1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupate Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O08 Tentang Informasi dan Transalsi Elektronik) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 200L6 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor s9s2); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 lentanghubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan L,embaran Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 8. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2022 lentang Perlindungan Infrastrutur Informasi Vital; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 1O. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pedoman penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah 12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 ter:tang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE; 13. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE, BAB III PENGENDALIAN TEKNIS KEAMANAN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2021

Tata Cara Pemanfaatan Barang dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah di Kawasan Lacaria Traditional Foods

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

TATA-CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah di Kawasan Lacaria Traditional Foods

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah berupa tempat Tempat wisata kuliner dan atau Bentuk Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat, perlu diatur tata cara pemanfaatannya dalam bentuk sewa dan sistim pengelolaannya b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang di lakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan pertimbangan terhadap nilai - nilai agama dan budaya, yang hidup dalam masyarakat. c. bahwa pembangunan kepariwisataan di perluhkan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh mamfaat serta mampu menghadapi tantanagan perubahan kehidupan local dan nasional. b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang di dimaksud dalam huruf a, b, dan c perluh menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyewaan Tempat wisata kuliner, dan atau Bentuk Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - undang dasar Negara RepubliklndonesiaTahun 1945 2. Undang-undang Nomor 28 Tahunl 999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta.h Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2 0 14 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beril 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2 0 11 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 201 4 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 1); tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 32); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Dacrah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 31); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2 0 1 4 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 39); 19. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistemdan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Uta.ra Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2012 (Betita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 29); 20. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 118 Tahun 2 0 11 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara (Betita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 15 Seri D) diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka. Utara Nomor 51 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2 014 Nomor 51); 21. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 38 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 38);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV OBYEK DAN PERUNTUKAN, BAB V JANGKA WAKTU, BAB VI BESARAN SEWA, BAB VII TATA CARA PEMILIHAN PENYEWA, BAB VIII CARA PEMBAYARAN SEWA, BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA, BAB X KETENTUAN PERALIHAN, BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
15 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara No. 21 Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Kolut No.21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

rencana

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Keija Pemerintah Daerah; b. bahwa Rencana Keija Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten W akatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintab Daerah Tahun 2017; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008

Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kolaka Utara No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Download :
Perda Kolaka Utara No.21 Tahun 2008.pdf

Abstrak

ORGANISASI - TATA KERJA - SEKRETARIAT DAERAH - SEKRETARIAT DPRD

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD. 2008/No. 21, LL 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu dilakukan penyesuaian; Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan Ketentuan yang berlaku; Sehubungan dengan maksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 22 Tahun 2003; UU No 29 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 9 Tahun 2003; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kolaka Utara No Tahun 2008.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; 4. Susunan dan Struktur Organisasi; 5. Staf Ahli; 6. Tata Kerja; 7. Pengangkatan dan Pemberhentian; 8. Eselonering dan Jabatan Fungsional; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2008.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2016

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Download :
Perbup Kolut No.22 Tahun 2016.pdf

Abstrak

kode-etik

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib menciptakan clan memelihara Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam ligkungan kerjanya salah satunya melalui penegakan Integritas dan Nilai Etika; b. bahwa dalam rangka pelaksanan Togas Pokok clan fungsi lnspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara secara Profesional dan Akuntabel diperlukan Aparat pengawas yang memiliki integritas, Kompetensi, Objektivitas, dan Independensi yang tinggi; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipandang perlu adanya pedoman Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai landasan berprilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor yang diatur dalam Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinai Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Vndang Notnor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 renrang Perubal1an atas Peratu.ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kade Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 11. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 45 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III OBJEK KODE ETIK, BAB IV KODE ETIK, BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI, BAB VI MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK, BAB VII KETENTUAN PERALIHAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2019

Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Kolaka Utara

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kolut No 22 Tahun 2019.pdf

Abstrak

ANALISIS

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (3) "Belanja Daerah untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan" dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, "Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal"; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Analisis Standar Belanja (ASB).
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasa dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah Diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA, BAB IV MEKANISME IZIN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, BAB V KETENTUAN PERALIHAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Kolut No 23 Tahun 2018.pdf

Abstrak

INDIKATOR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis atas Visi "Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi tenggara", perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2006 Nommor 25); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepubIik Indonesia Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 1)
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP INDlKATOR KINERJA UTAMA, BAB III SISTEMATlKA,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT