Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2021

Tata Cara Pemanfaatan Barang dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah di Kawasan Lacaria Traditional Foods

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV OBYEK DAN PERUNTUKAN, BAB V JANGKA WAKTU, BAB VI BESARAN SEWA, BAB VII TATA CARA PEMILIHAN PENYEWA, BAB VIII CARA PEMBAYARAN SEWA, BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA, BAB X KETENTUAN PERALIHAN, BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah di Kawasan Lacaria Traditional Foods

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

09 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

09 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

09 Agustus 2021

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 21

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 310 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

21 TATA CARA PEMANFAATAN BARANG DALAM BENTUK SEWA BARANG MILIK DAERAH DI KAWASAN LACARIA TRADISIONAL FOODS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA-CARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pemanfaatan Barang dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah di Kawasan Lacaria Traditional Foods
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah berupa tempat Tempat wisata kuliner dan atau Bentuk Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat, perlu diatur tata cara pemanfaatannya dalam bentuk sewa dan sistim pengelolaannya b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang di lakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan pertimbangan terhadap nilai - nilai agama dan budaya, yang hidup dalam masyarakat. c. bahwa pembangunan kepariwisataan di perluhkan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh mamfaat serta mampu menghadapi tantanagan perubahan kehidupan local dan nasional. b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang di dimaksud dalam huruf a, b, dan c perluh menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyewaan Tempat wisata kuliner, dan atau Bentuk Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara; 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - undang dasar Negara RepubliklndonesiaTahun 1945 2. Undang-undang Nomor 28 Tahunl 999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta.h Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2 0 14 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beril 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2 0 11 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 201 4 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 1); tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 32); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Dacrah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 31); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2 0 1 4 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 39); 19. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistemdan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Serita Daerah Kabupaten Kolaka Uta.ra Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2012 (Betita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 29); 20. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 118 Tahun 2 0 11 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Kolaka Utara (Betita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 15 Seri D) diubah dengan Peraturan Bupati Kolaka. Utara Nomor 51 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2 014 Nomor 51); 21. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 38 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 38); BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV OBYEK DAN PERUNTUKAN, BAB V JANGKA WAKTU, BAB VI BESARAN SEWA, BAB VII TATA CARA PEMILIHAN PENYEWA, BAB VIII CARA PEMBAYARAN SEWA, BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA, BAB X KETENTUAN PERALIHAN, BAB XI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021. 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2021

Tata Cara Pemanfaatan Barang dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah di Kawasan Lacaria Traditional Foods

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT