Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Dalam Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan besaran alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2017; 16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Penatausahaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Dasar dan Besaran Pokok Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 36, 37, 28 dan 112 maka perlu diatur tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dipandang perlu untuk menetapkan kembali Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Harga Dasar Pengenaan Pajak; Tata Cara Pemungutan; Aturan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Perlturan Bupati Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 718
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 50 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 16 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Tujuan Pemberian dan Perhitungan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, BAB III tentang Tata Cara Permintaan dan Waktu Pembayaran, BAB IV tentang Pegawai yang Tidak Diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai, serta BAB V tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
Mencabut Perlturan Bupati Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/1657/ Keuda, Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 50 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 16 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan Pemberian dan Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Daerah; BAB III Tata Cara Permintaan dan Waktu Pembayaran; BAB IV Pegawai yang Tidak Diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai; BAB V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta di Kab. Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pada Bab XII Pasal 57 huruf b Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dinyatakan bahwa objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang pendidikan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan perkembangan pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan sejenisnya serta Perguruan Tinggi sebagai institusi yang dalam menjalankan fungsi sosial di bidang pelayanan pendidikan selain untuk menunjang program mencerdaskan kehidupan bangsa juga menitik beratkan pada upaya mencari keuntungan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 30 Tahun 2013; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 31 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pengenaan PBB-P2 Kepada SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta, dan Sederajat, PTS dan Pendidikan Informal; Pengurangan PBB-P2; Tata Cara, Pengenaan dan Pengurangan PBB-P2 Kepada SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan Sederajat, PTS dan Pendidikan Informal; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2019
Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD No. 719/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan bersifat khusus, tunjangan/ tambahan penghasilan guru dan hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 yang belum dianggarkan dalam APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 serta dianggarkannya program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) alokasi Kabupaten/ Kota pada maisng-masing APBD Kabupaten / Kota dalam Provinsi Aceh, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta belanja pegawai dan belanja hibah dimaksud perlu dianggarkan mendahului perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/ atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khususdan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukkannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahn APBD;
bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, DOKA dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/ Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dengan PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 3 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
Peraturan yang diubah :
Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 75 Tahun 2018
Peraturan Yang diatur:
Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 11 Tahun 2019
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 136 Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal; bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi dan penyesuian/perubahan retribusi pada saat ini, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal; bahwa sehubungan dengan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 12 Januari 2015 perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal serta hasil rapat koordinasi antara Pihak Eksekutif dengan Pihak Legislatif Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 10 April 2015 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang: Perubahanatas objek dan besaran tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2015.
MERUBAH PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI TERMINAL
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Pengelola Keuangan Kab. Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan. pasal 5. Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penetapan; Badan Pengelola Keuangan; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu mengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Qanun Kab Aceh Tengah No.2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh tengah No.93 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Peritungan Kemampuan Keuangan Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2019.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf D point 2 (9) dan yang menyebutkan bahwa tata cara penganggaran dan penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah Peemrintah Kabupaten Aceh Tengah.
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020; Perbub Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 30 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Hibah; BAB IV Monitoring dan Evaluasi; BAB V Sanksi; BAB VI Ketentuan Peralihan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021.
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
