Perubahan-Tarif Retribusi-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-sebagaimana diatur dalam-Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011-tentang-Retribusi Jasa Umum
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Bahwa tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, fasilitas, dan belanja operasional pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengubah tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2013; Keputusan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan No. 4 Tahun 1994; Perda No. 16 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 37 Tahun 2021
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedelegasiaan wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedelegasiaan wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PENDELEGASIAN - WEWENANG - PENYELENGGARAAN - PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2021/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar hukum dalam peraturan ini: Pasasl 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ;UU No 28 Tahun 1959;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020;PP No 96 Tahun 2012;PP No 5 Tahun 2021;PP No 6 Tahun 2021;Perpres No 97 Tahun 2014;Permendagri No 138 Tahun 2017;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Perda No 2 Tahun 2017;Perbup No 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Perbup No 41 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayaan perizinan dan non perizinan,Manajemen PTSP,Pertanggungjawaban ,pelaporan, pengawasan ,dan evaluasi,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
mencabut Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 37 Tahun 2019
Pedoman-Pelaksanaan-Penerimaan-Peserta Didik Baru-Jenjang Pendidikan Dasar-Tahun Pelajaran 2019/2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam memberdayakan sekolah perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pelaksanaan PPDB meliputi ; Pengumuman pendaftaran PPDB, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan daftar ulang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2021
PEDOMAN - PENERAPAN - STANDAR PELAYANAN MINIMAL - DI BIDANG PELAYANAN DASAR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar
ABSTRAK:
Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan
Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 2 Tahun 2018;Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 ;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No 29/PRT/M/2018;Permendikbud No 32 Tahun 2018;Permendagri No 100 Tahun 2018;Permendagri No 121 Tahun 2018;Permenkes No 4 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Jenis SPM,Tahapan penerapan satandar pelayaanan minimal,Koordinasi penerapan standar pelayanan umum,Pembiayaan,Pelaporan,Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
24 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2019
Alih Fungsi-Unit Pelaksana Teknis-Dinas Sanggar Kegiatan Belajar-menjadi-Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis-pada-Dinas Pendidikan-Kabupaten Ogan Komering Ulu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2019/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1453 Tahun 2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 41 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait UPT satuan Pendidikan nonformal meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2019
Pembentukan-Unit Pelaksana Teknis-Satuan Pendidikan Formal-pada-Dinas Pendidikan-Kabupaten Ogan Komering Ulu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 41 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta lampiran daftar nama UPT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 40 Tahun 2019
Pelaksanaan-Peraturan Daerah-Nomor 1 Tahun 2019-tentang-Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013-tentang-Pembentukan-Perseroan Terbatas-Bank Perkreditan Rakyat Baturaja-Kabupaten Ogan Komering Ulu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan tata kelola PT BPR Baturaja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2019 dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014; Perda No. 1 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa
dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan
pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha
ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan
Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi
Desa
Dasar hukum dalam peraturan ini :pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020;PP No 11 Tahun 2021;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigras No 4 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi No 16 Tahun 2019;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi No 3 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai : ketentuan umum,Pendirian BUM desa /Bum desa bersama,Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga,Organisasi dan pegawai Bum Desa/Bum desa bersama,rencana program kerja,Kepemilikan modal aset dan pinjaman bum desa/Bum desa bersama,Unit usaha Bum desa /Bum desa bersama,Pendadaan barang dan /atau jasa,kerja sama,Petanggungjawaban,Pembagian hasil usaha,kerugian,Pengahetian kegiatan usaha Bum Desa/Bum Desa bersama,Perpajakan dan retribusi, Pemutahiran data Bum Desa/Bum Desa bersama,Pembinaan dan pengembangan BUm Desa /Bum Desa bersama,Ketentuan peralihan ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
48 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
