ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015, Bupati wajib
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai
penjclasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oteh ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.38 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2018
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran 2018, maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.55 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.19 Tahun 2016, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2018
RENCANA STRATEGiS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun. 2017-2022
UU No.6 Tahun 1991, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2005, Permendagri No.86 Tahun 2017, PERDA No. 1Tahun 2013, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No. 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
Halaman 4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan
penguatan permodalan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri
Perkasa sebagai Badan Usaha Milik Daerah telah melakukan
Penyertaan Modal berupa tanah melalui Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 1991, UU No. 23 Tahun 2014,
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 2
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 /
PMK.05 / 2007 tenlang Dewan Pengawas Badan layanan
Umum, Rumah Sakit Umum Dacrah Alimuddin Umar tclah
memenuhi syarat untuk membentuk dewan Pengawas
UU No.6 Tahun 1991, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.10 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.17 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Daerah Alimuddin Umar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2018
PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASi INSTANSI PEMERiNTAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan
Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Daerah, maka perlu dibuat Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Permerintah
UU No.6 Tahun 1991, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2010, PermenPAN&RB No.14 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Halaman 34
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pertumbuhan
ekonomi khususnya dalam rangka memberikan pelayanan jasa
perbankan kepada masyarakat di wilayah Lampung Barat
dengan berbasis ekonomi syariah, maka perlu adanya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1991, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.52 Tahun 2012, PERDA No.7 Tahun 2010, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan
Modal Daerah Kepada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Lampung Barat
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 57 Tahun 2018
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAeRAH TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien
dengan prinsip persaingan sehat, transparan , terbuka
dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi
fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran
tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.19 Tahun 2018, Permendagri No.38 Tahun 2018, PeraturanLKPBP No.14 Tahun 2018, PERDA No.8 Tahun 2008, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.11 Tahun 2018, PERBUP No.53 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Halaman 202
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan
anggaran tahunan perlu adanya penyetaraan kewajaran alokasi
anggaran secara proporsional setiap kegiatan pada instansi
melalui penyusunan analisis standar belanja
UU No.6 Tahun 1991, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, PERDA No. 1 Tahun 2013, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.1Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja
Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Halaman 32
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
